Headline
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Maduro menyamakan pemilihan umum kali ini dengan salah satu pertikaian militer paling terkenal dalam perjuangan Venezuela untuk merdeka dari Spanyol.
ORGANISASI Kerja Sama Islam (OKI) meminta PBB menyelidiki kemungkinan kejahatan yang dilakukan selama konflik 11 hari antara Israel dan kelompok militer Palestina Hamas serta menetapkan tanggung jawab komando.
Dewan Hak Asasi Manusia PBB akan mengadakan sesi khusus tentang konflik terbaru, Kamis (27/5), atas permintaan Pakistan, sebagai koordinator OKI, dan Palestina.
Negara-negara tersebut mengajukan rancangan resolusi pada Selasa (25/5) malam yang akan membentuk komisi penyelidikan internasional independen untuk menyelidiki semua pelanggaran hak asasi manusia di wilayah Palestina yang diduduki, termasuk Jerusalem Timur, dan di Israel, sejak 13 April.
Baca juga: AS Janji Buka Kembali Konsulat di Jerusalem dan Bantu Gaza
Rancangan resolusi itu juga akan memeriksa semua akar penyebab yang mendasari pelanggaran HAM, ketegangan dan ketidakstabilan, "termasuk diskriminasi dan penindasan sistematis berdasarkan identitas nasional, etnik, ras atau agama".
Tim independen akan mengumpulkan dan menganalisa bukti kejahatan yang dilakukan, termasuk materi forensik, untuk memaksimalkan kemungkinan
diterimanya dalam proses hukum.
Tim independen juga akan mengidentifikasi mereka yang bertanggung jawab untuk mencoba dan mengakhiri impunitas serta memastikan akuntabilitas hukum.
Duta Besar Israel untuk PBB Meirav Eilon Shahar, lewat Twitter, pekan lalu, mengatakan mengadakan sesi yang menargetkan Israel adalah bukti agenda anti-Israel yang jelas dari Dewan HAM PBB.
Sejak dibentuk pada 2006, dewan hak asasi PBB, sebuah forum yang beranggotakan 47 orang, telah mengadakan delapan sesi khusus sebelumnya
yang mengutuk Israel dan melakukan beberapa penyelidikan atas dugaan kejahatan perang.
Amerika Serikat (AS) bergabung kembali dengan forum di bawah Presiden Joe Biden setelah pemerintahan Donald Trump mundur karena menuduh forum itu bersikap anti-Israel.
Delegasi AS, saat ini, memiliki status pengamat tetapi tidak memiliki suara.
Menteri Luar Negeri AS Antony Blinken mengunjungi Timur Tengah, Selasa (25/5), dan berjanji Washington akan memberikan bantuan baru untuk membangun kembali Gaza sebagai bagian dari upaya untuk meningkatkan gencatan senjata antara Hamas dan Israel. (Ant/OL-1)
Tindakan Israel selama ini sangat bertentangan dengan prinsip-prinsip yang diuraikan dalam Piagam PBB dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (DUHAM).
Pasukan pendudukan Israel menargetkan Sekolah Dalal al-Maghribi di Gaza.
Selain 16.314 anak, 10.980 wanita, 885 petugas medis, 165 jurnalis, dan 79 personel pertahanan sipil juga tewas dalam serangan Israel.
PEMIMPIN kelompok Houthi Yaman, Sayyed Abdul Malik al-Houthi, mengatakan pembunuhan Kepala Politik Hamas Ismail Haniyeh oleh Israel telah meningkatkan pertempuran ke lingkup lebih luas.
KETUA Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) Yahya Cholil Staquf menyampaikan berbelasungkawa atas kematian petinggi Gerakan perlawanan Palestina Hamas, Ismail Haniyeh.
Serangan yang menewaskan pemimpin Hamas Ismail Haniyeh akan berdampak pada upaya gencatan senjata dan meningkatkan eskalasi konflik di Timur Tengah.
Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) Antonio Guterres menyoroti bahaya fenomena cuaca panas ekstrem yang semakin meningkat di banyak negara.
Menteri Negara Bangladesh untuk Informasi dan Penyiaran, Mohammad Arafat, membela penanganan pemerintah terhadap protes massal, meskipun para ahli PBB serukan investigasi.
SEKITAR 150 ribu warga sipil telah meninggalkan Khan Younis di Jalur Gaza menyusul perintah evakuasi dari Israel. Ini dikatakan juru bicara PBB pada Selasa (23/7).
Parlemen Israel meloloskan tiga RUU dalam pembacaan pertama menutup Badan PBB untuk Pengungsi Palestina (UNRWA) dan menetapkannya sebagai "organisasi teroris".
Menteri Luar Negeri Retno L.P. Marsudi menegaskan fatwa ICJ mendukung perjuangan Palestina dan meminta semua negara serta PBB, tidak mengakui keberadaan ilegal Israel.
Sekjen PBB Antonio Guterres akan menyerahkan opini hukum Mahkamah Internasional (ICJ) kepada Majelis Umum yang menganggap pendudukan Israel di wilayah Palestina sejak 1967 melanggar hukum.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved