Headline
Presiden perintahkan investigasi atas tragedi Bekasi Timur.
Presiden perintahkan investigasi atas tragedi Bekasi Timur.
Kumpulan Berita DPR RI
RAKSASA media sosial Facebook, pada Rabu (24/2) berjanji untuk menginvestasikan sekitar US$1 miliar untuk mendukung jurnalisme selama tiga tahun ke depan saat perusahaan tersebut berselisih dengan Australia mengenai pembayaran kepada organisasi media.
Kepala Urusan Global Facebook Nick Clegg mengatakan dalam sebuah pernyataan bahwa perusahaan siap untuk mendukung media berita sambil menegaskan kembali kekhawatirannya atas pembayaran yang diamanatkan.
"Facebook lebih dari bersedia untuk bermitra dengan penerbit berita," kata Clegg setelah Facebook memulihkan tautan berita sebagai bagian dari kompromi dengan pejabat Australia.
"Kami benar-benar menyadari bahwa jurnalisme yang berkualitas adalah inti dari bagaimana masyarakat terbuka berfungsi, menginformasikan, dan memberdayakan warga negara dan meminta pertanggungjawaban yang kuat,” tambahnya.
Facebook dan Google telah menghabiskan banyak uang untuk mendukung jurnalisme di masa lalu, dengan alasan peran pentingnya dalam demokrasi.
Clegg membela raksasa California itu dalam posting blog berjudul "Kisah Nyata Apa yang Terjadi Dengan Berita di Facebook di Australia."
Platform media sosial itu mendapat kecaman setelah menutup halaman-halaman outlet media untuk pengguna Australia dan memblokir mereka dari berbagi konten berita apa pun, daripada tunduk pada undang-undang yang diusulkan.
Clegg berpendapat dalam postingannya bahwa inti dari kontroversi ini adalah kesalahpahaman tentang hubungan antara Facebook dan penerbit berita.
“Grup berita berbagi cerita mereka di jejaring sosial, atau membuatnya tersedia bagi pengguna Facebook untuk berbagi dengan fitur seperti tombol yang dirancang ke situs web,” kata Clegg.
Facebook memberikan 5,1 rujukan gratis kepada penerbit berita Australia tahun lalu, senilai sekitar 407 juta dolar Australia, menurut Clegg.
"Penegasan, yang diulang secara luas dalam beberapa hari terakhir, bahwa Facebook selalu mencuri atau mengambil jurnalisme asli untuk keuntungannya sendiri, selalud an tetap salah," kata Clegg.
"Kami tidak mengambil atau meminta konten yang kami diminta untuk membayar dengan harga yang berpotensi selangit,” tambahnya.
Clegg mengatakan bahwa untuk mematuhi undang-undang yang semula diusulkan di Australia, Facebook akan dipaksa untuk membayar sejumlah uang yang berpotensi tidak terbatas kepada konglomerat media multi-nasional di bawah sistem arbitrase yang dengan sengaja salah menggambarkan hubungan antara penerbit dan Facebook.
Dia menegaskan bahwa dalam menutup semua berita di negara tersebut adalah keliru di sisi penegakan hukum yang berlebihan dan mengakui bahwa beberapa konten diblokir secara tidak sengaja sebelum dipulihkan.
Setelah dua dekade regulasi ringan, raksasa teknologi seperti Google dan Facebook semakin berada di bawah pengawasan pemerintah.
Di Australia, regulator telah memusatkan perhatian pada dominasi iklan online mereka dan dampaknya pada media berita yang bermasalah.
Menurut pengawas kompetisi Australia, untuk setiap US$100 yang dihabiskan untuk iklan online, Google memperoleh US$53, Facebook mengambil US$28 dan sisanya dibagikan di antara yang lain.
Untuk menyamakan kedudukan, Australia ingin Google dan Facebook membayar untuk menggunakan konten berita yang mahal untuk diproduksi dalam pencarian dan feed mereka.
"Dapat dimengerti bahwa beberapa konglomerat media melihat Facebook sebagai sumber uang potensial untuk menutupi kerugian mereka, tetapi apakah itu berarti mereka harus dapat meminta cek kosong?" Clegg bertanya secara retoris.
"Ini seperti memaksa pembuat mobil untuk mendanai stasiun radio karena orang mungkin mendengarkannya di dalam mobil, dan membiarkan stasiun menetapkan harga,” tegasnya.
Penemu World Wide Web Tim Berners-Lee baru-baru ini memperingatkan bahwa memperkenalkan preseden penagihan tautan dapat membuka Kotak Pandora dari klaim moneter yang akan merusak internet. (Aiw/France24/OL-09)
Studi terbaru Pew Research Center mengungkap alasan di balik penggunaan media sosial oleh remaja. Dari hiburan di TikTok hingga koneksi di Snapchat, simak dampaknya.
Pemerintah Norwegia akan ajukan RUU larangan media sosial bagi anak di bawah 16 tahun demi lindungi kesehatan mental dan membatasi pengaruh algoritma pada anak.
Informasi tidak lagi hanya diproduksi oleh jurnalis, tetapi juga oleh influencer yang mengemas isu publik menjadi konten singkat, cepat, dan menarik perhatian.
Penulis Nadhifa Allya Tsana (Rintik Sedu) menilai media sosial kini menjadi platform efektif untuk mendekatkan budaya literasi kepada generasi muda.
KPAI mengapresiasi langkah Meta yang telah menunjukkan kepatuhan terhadap Peraturan Pemerintah tentang Tata Kelola Penyelenggara Sistem Elektronik dalam Perlindungan Anak (PP Tunas).
Presiden Prabowo Subianto menceritakan pengalamannya menjadi korban deepfake AI yang membuatnya mahir pidato bahasa arab hingga bernyanyi merdu. Simak peringatannya soal bahaya hoaks!
Media tidak hanya berfungsi sebagai penyampai informasi, tetapi juga jadi penggerak kesadaran publik terhadap agenda pembangunan berbasis desa.
Workshop ini diikuti oleh jurnalis media lokal dan nasional, perwakilan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih serta mahasiswa dari berbagai perguruan tinggi.
ORGANISASI nonpemerintah asal Libia, Shaikh Tahir Alzawi Charity Organisation (STACO), menjajaki peluang kerja sama dengan Media Group dalam upaya memperkuat pengembangan media massa Libia
Ketua Dewan Pers Komaruddin Hidayat memimpin rapat uji publik Rancangan Peraturan Dewan Pers tentang Dana Jurnalisme.
Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) punya peta yang jelas di tengah tantangan komunikasi dunia.
Selain program pelatihan, Kementerian HAM juga akan menggelar kompetisi karya jurnalistik yang berfokus pada isu-isu hak asasi manusia.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved