Headline
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Maduro menyamakan pemilihan umum kali ini dengan salah satu pertikaian militer paling terkenal dalam perjuangan Venezuela untuk merdeka dari Spanyol.
MANAJER pemakzulan DPR akan membuka tuntutan mereka terhadap Donald Trump atas kasus hasutan pemberontakan yang menimbulkan serangan di Capitol AS. Sidang pemakzulan kedua yang bersejarah akan dibuka pada Selasa (9/2) di ruang Senat, dengan perdebatan tentang konstitusionalitas proses tersebut.
Dalam laporan singkatnya, Senin (8/2), pengacara Trump menyebut kasus itu sebagai teater politik dan berpendapat bahwa Senat tidak memiliki yurisdiksi konstitusional untuk mengadili mantan presiden setelah dia meninggalkan jabatannya. Argumen tersebut segera ditolak oleh Partai Demokrat.
Tepat satu minggu setelah serangan Capitol, Trump menjadi presiden pertama yang dimakzulkan dua kali oleh DPR. Minggu ini, dia akan menjadi mantan presiden pertama yang diadili. Butuh 17 Republikan yang bergabung dengan semua Demokrat di Senat untuk membuktikan Trump bersalah.
Namun demikian, ketika argumen pembukaan dimulai akhir pekan ini, Demokrat DPR akan mencoba memaksa para senator untuk melihat serangan di Capitol sebagai puncak dari kampanye panjang Trump untuk membalikkan hasil pemilu yang dimenangkan Joe Biden.
Bergantung pada kumpulan rekaman video dan audio, manajer pemakzulan yang dipimpin oleh anggota kongres Maryland Jamie Raskin, akan mencoba meredam kemarahan dan kegeraman yang diungkapkan oleh banyak anggota Kongres setelah kerusuhan. Dalam ringkasan setebal 78 halaman yang diserahkan ke Senat ,Senin (8/2), pengacara Trump menjabarkan dua bantahan, juga berpendapat bahwa Trump tidak bertanggung jawab atas serangan Capitol dan bahwa retorikanya dilindungi di bawah amandemen pertama.
"Ketidakjujuran intelektual dan kekosongan faktual yang dikemukakan oleh manajer DPR dalam memorandum persidangan mereka hanya berfungsi untuk lebih menekankan poin bahwa proses pemakzulan ini tidak pernah tentang mencari keadilan," tulis pengacara Trump, Bruce Castor, David Schoen dan Michael van der Veen.
Mereka menuduh anggota parlemen dari Partai Demokrat mencoba untuk memanfaatkan kekacauan saat ini demi keuntungan politik mereka sendiri. Namun, beberapa pendukung Trump yang ditangkap sehubungan dengan serangan Capitol telah secara langsung melibatkan Trump dalam pengajuan pengadilan dan wawancara media, dengan mengatakan mereka bertindak atas perintah mantan presiden.
Dalam tanggapan mereka, para manajer DPR mengatakan pembelaan Trump sepenuhnya tidak berdasar dan menyebut bukti yang menunjukkan Trump tidak hanya menghasut kerusuhan tetapi gagal mengambil tindakan begitu serangan berlangsung.
"Hasutannya untuk memberontak terhadap pemerintah Amerika Serikat yang mengganggu transfer kekuasaan secara damai adalah kejahatan konstitusional paling menyedihkan yang pernah dilakukan oleh seorang presiden," tulis para manajer DPR.
"Tidak diragukan lagi bahwa perilaku seperti itu secara kategoris tidak dapat diterima," imbuhnya.
Perselisihan pertama antara tim hukum Trump dan manajer pemakzulan DPR akan terjadi pada Selasa. Mereka memiliki waktu empat jam untuk berdebat dan memberikan suara pada pertanyaan apakah Konstitusi menetapkan seorang mantan presiden untuk diadili oleh Senat atas kejahatan tinggi dan pelanggaran ringan.
Jika mayoritas setuju bahwa proses tersebut sah di bawah konstitusi, seperti yang diharapkan, majelis kemudian akan melanjutkan untuk membuka argumen pada Rabu, menurut kesepakatan yang dicapai pada Senin sore antara pemimpin mayoritas Senat, Chuck Schumer, dan pemimpin Republik, Mitch McConnell.
Sementara para sarjana konstitusional di seluruh spektrum politik dan mayoritas senator mengatakan mereka percaya persidangan itu konstitusional, banyak Partai Republik telah menggunakan argumen prosedural sebagai cara untuk membenarkan dukungan untuk membebaskan Trump tanpa terlihat memaafkan perilakunya.
Semua kecuali lima senator Republik memilih untuk menolak persidangan karena tidak konstitusional. Namun Chuck Cooper, seorang pengacara konservatif terkemuka, menolak pandangan itu dalam opini editorial Wall Street Journal yang diterbitkan pada Minggu. Sidang dimulai lebih dari setahun setelah Trump pertama kali dimakzulkan, karena menekan Ukraina untuk menyelidiki keluarga Joe Biden. Dia kemudian dibebaskan oleh Senat.
Warga Amerika kini lebih mendukung untuk menghukum Trump, menurut jajak pendapat ABC News-Ipsos yang dirilis pada Minggu. Ditemukan bahwa 56% orang Amerika percaya Senat harus menghukum Trump dan melarangnya menjabat di masa depan. Tetapi dengan pembebasan yang diharapkan secara luas, Demokrat dan Republik mengharapkan kesimpulan yang cepat untuk persidangan.
Berdasarkan ketentuan kesepakatan oleh para pemimpin Senat, penuntutan dan pembelaan masing-masing memiliki waktu hingga 16 jam untuk menyampaikan argumen mereka kepada Senat, mulai Rabu siang. Setelah mendengarkan kedua belah pihak, para senator memiliki waktu empat jam untuk mengajukan pertanyaan. Manajer DPR juga diberi opsi untuk berdebat dan melakukan pemungutan suara untuk memanggil saksi, hal utama yang diperdebatkan selama persidangan pertama Trump.
Mantan presiden menolak untuk bersaksi secara sukarela di persidangan. Masih belum jelas apakah manajer akan mencoba memanggil Trump atau saksi lainnya. Atas permintaan pengacara Trump, proses akan dihentikan pada Jumat malam untuk Sabat Yahudi dan dilanjutkan pada Minggu sore. Sidang akan diakhiri dengan argumen penutup dan pemungutan suara tentang apakah akan menghukum Trump, mungkin paling cepat minggu depan.
Para manajer telah mengindikasikan bahwa mereka bermaksud untuk menyusun kasus yang komprehensif, menelusuri upaya luar biasa Trump untuk membalikkan kekalahannya, termasuk seruan di mana dia menekan menteri luar negeri Georgia untuk mengumpulkan cukup suara untuk menggulingkan kemenangan Biden di sana.
baca juga: Artikel Pemakzulan Trump Siap Dikirim ke Senat AS
Setelah diberhentikan oleh pengadilan dan pejabat pemilihan Partai Republik, Trump mengalihkan perhatiannya ke pemungutan suara sertifikasi di Capitol Hill, mendorong pendukung untuk menghadiri rapat umum yang diadakan untuk memprotes hasil tersebut.
Pada acara itu, Trump memohon kepada mereka untuk berjuang sekuat tenaga dan berbaris ke Capitol untuk menyatakan ketidakpuasan atas hasil pemilu.
"Dia tidak memiliki alasan atau pembelaan yang sah atas tindakannya," tulis mereka.
"Dan upayanya untuk melepaskan diri dari tanggung jawab sama sekali tidak ada. Seperti yang dituduhkan dalam pasal pemakzulan, Presiden Trump melanggar sumpah jabatannya dan mengkhianati rakyat Amerika," tandasnya. (The Guardian/OL-3)
Sinyal pemangkasan suku bunga The Fed dalam waktu dekat menjadi perhatian bagi Bank Indonesia.
AMERIKA Serikat akan terus mengupayakan gencatan senjata di Jalur Gaza meskipun ketua biro politik Hamas Ismail Haniyeh meninggal. Ini dikatakan Menteri Luar Negeri AS Antony Blinken.
PEMBUNUHAN terhadap Kepala Biro olitik kelompok perjuangan Palestina, Hamas, Ismail Haniyeh di Teheran, Iran, dapat mengakibatkan perang masif di Timur Tengah.
IHSG Bursa Efek Indonesia (BEI) pada Rabu (31/7) sore ditutup menguat di tengah pelaku pasar bersikap wait and see terhadap kebijakan suku bunga acuan The Federal Reserve (The Fed).
NILAI tukar (kurs) rupiah terhadap dolar AS pada perdagangan Rabu (31/7) ditutup menguat saat pasar menunggu kebijakan suku bunga acuan Amerika Serikat (AS) atau Fed Funds Rate.
Kamala Harris membawa kampanye presidennya ke Georgia, sebuah negara bagian yang kini dianggap sebagai kunci dalam pemilihan mendatang.
Cawapres pasangan nomor urut 03 Mahfud MD mengungkapkan bahwa potensi kisruh Pemilu 2024 dapat diatasi melalui pendekatan politik, terutama dengan menggunakan hak angket di DPR RI.
PENDIRI lembaga analisis Drone Emprit, Ismail Fahmi, mengatakan seminggu sebelum dan sesudah pemilu, masyarakat masih terus membicarakan tentang kecurangan pemilu.
RATUSAN tokoh dari berbagai elemen melalui sikapnya mendesak DPR segera menggulirkan hak angket terkait dugaan kecurangan Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024.
KETUA PBHI Julius Ibrani menilai kondisi saat ini sudah memenuhi syarat untuk pemakzulan Presiden Joko Widodo (Jokowi), bukan lagi sekadar interpelasi atau hak angket.
As'ad melanjutkan, Jokowi juga gagal mencegah munculnya benturan kepentingan antara jabatannya dengan kepentingan keluarga
PAKAR hukum tata negara (HTN) Bivitri Susanti menilai Presiden Joko Widodo (Jokowi) dapat dimakzulkan. Sebab, Presiden secara jelas telah melanggar Pasal 282 dan 283 UU Pemilu.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved