Headline
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Maduro menyamakan pemilihan umum kali ini dengan salah satu pertikaian militer paling terkenal dalam perjuangan Venezuela untuk merdeka dari Spanyol.
SIDANG Senat AS Donald Trump akan dimulai pada minggu kedua Februari, beberapa hari setelah kasus pemakzulan baru terhadap mantan presiden dikirim oleh DPR. Hal itu disampaikan oleh Pemimpin Mayoritas Senat Chuck Schumer pada Jumat (22/1).
Jadwal yang baru diumumkan itu mencerminkan kesepakatan yang dibuat oleh para pemimpin Senat untuk menunda bagian substantif dari persidangan selama dua minggu, sehingga majelis dapat melakukan urusan penting lainnya termasuk mengonfirmasi calon kabinet Presiden AS Joe Biden.
DPR AS memakzulkan Trump untuk kedua kalinya pada 13 Januari, hanya satu minggu sebelum dia meninggalkan jabatannya. Schumer mengatakan artikel pemakzulan akan disampaikan dan dibacakan ke Senat pada Senin pukul 19.00 waktu setempat. Kemudian, 100 anggota majelis akan dilantik sebagai anggota juri sidang pada hari berikutnya.
Anggota DPR yang ditugaskan oleh Ketua DPR AS Nancy Pelosi sebagai manajer pemakzulan dan anggota tim pembela Trump yang belum disebutkan namanya kemudian akan diberi waktu untuk menyusun ringkasan hukum mereka.
"Setelah ringkasan hukum disusun, presentasi oleh para pihak akan dimulai pada pekan tanggal 8 Februari," kata Schumer kepada rekan-rekannya di lantai Senat.
Selama dua minggu ini, Senat akan bertindak terkait pencalonan kabinet Biden.
"Dan RUU bantuan covid yang akan memberikan bantuan bagi jutaan orang Amerika yang menderita selama pandemi ini," tambah Schumer.
baca juga: Nasib Akun Facebook Trump Ada di Tangan Dewan Pengawas
Trump dimakzulkan dengan satu tuduhan, yaitu menghasut pemberontakan, karena perannya dalam menghasut para pendukungnya selama pidatonya di Washington pada 6 Januari, hari ketika massa pro-Trump menyerbu Kongres dan mengancam nyawa anggota parlemen dan Wakil Presiden Mike Pence. Sebanyak lima orang tewas dalam kekerasan itu, termasuk seorang petugas polisi. (AFP/OL-3)
Sinyal pemangkasan suku bunga The Fed dalam waktu dekat menjadi perhatian bagi Bank Indonesia.
AMERIKA Serikat akan terus mengupayakan gencatan senjata di Jalur Gaza meskipun ketua biro politik Hamas Ismail Haniyeh meninggal. Ini dikatakan Menteri Luar Negeri AS Antony Blinken.
PEMBUNUHAN terhadap Kepala Biro olitik kelompok perjuangan Palestina, Hamas, Ismail Haniyeh di Teheran, Iran, dapat mengakibatkan perang masif di Timur Tengah.
IHSG Bursa Efek Indonesia (BEI) pada Rabu (31/7) sore ditutup menguat di tengah pelaku pasar bersikap wait and see terhadap kebijakan suku bunga acuan The Federal Reserve (The Fed).
NILAI tukar (kurs) rupiah terhadap dolar AS pada perdagangan Rabu (31/7) ditutup menguat saat pasar menunggu kebijakan suku bunga acuan Amerika Serikat (AS) atau Fed Funds Rate.
Kamala Harris membawa kampanye presidennya ke Georgia, sebuah negara bagian yang kini dianggap sebagai kunci dalam pemilihan mendatang.
Cawapres pasangan nomor urut 03 Mahfud MD mengungkapkan bahwa potensi kisruh Pemilu 2024 dapat diatasi melalui pendekatan politik, terutama dengan menggunakan hak angket di DPR RI.
PENDIRI lembaga analisis Drone Emprit, Ismail Fahmi, mengatakan seminggu sebelum dan sesudah pemilu, masyarakat masih terus membicarakan tentang kecurangan pemilu.
RATUSAN tokoh dari berbagai elemen melalui sikapnya mendesak DPR segera menggulirkan hak angket terkait dugaan kecurangan Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024.
KETUA PBHI Julius Ibrani menilai kondisi saat ini sudah memenuhi syarat untuk pemakzulan Presiden Joko Widodo (Jokowi), bukan lagi sekadar interpelasi atau hak angket.
As'ad melanjutkan, Jokowi juga gagal mencegah munculnya benturan kepentingan antara jabatannya dengan kepentingan keluarga
PAKAR hukum tata negara (HTN) Bivitri Susanti menilai Presiden Joko Widodo (Jokowi) dapat dimakzulkan. Sebab, Presiden secara jelas telah melanggar Pasal 282 dan 283 UU Pemilu.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved