Headline
Presiden perintahkan investigasi atas tragedi Bekasi Timur.
Presiden perintahkan investigasi atas tragedi Bekasi Timur.
Kumpulan Berita DPR RI
AMERIKA Serikat (AS) menolak resolusi Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) yang menyerukan gencatan senjata di berbagai negara di seluruh dunia dengan lebih menekankan pada upaya melawan pandemi virus korona baru atau Covid-19.
“Amerika Serikat tidak mendukung rancangan resolusi saat ini,” jelas delegasi AS kepada 14 anggota negara Dewan Keamanan PBB yang tak sepakat dengan pernyataan.
Ketika dimintai penjelasan tentang langkah AS itu, seorang pejabat Departemen Luar Negeri AS mengatakan kepada AFP bahwa Tiongkok juga telah "berulang kali memblokir kompromi yang akan memungkinkan Dewan untuk bergerak maju."
Para diplomat mengatakan kepada AFP bahwa rancangan resolusi yang mendukung WHO (Organisasi Kesehatan Dunia) justru dikeluarkan jelang pemilihan presiden AS yang akan digelar pada November 2020 mendatang.
Resolusi juga dinilai akan merugikan Presiden AS Donald Trump dalam ambisinya untuk kembali menjabat presiden periode kedua. Tidak mengherankan bulan lalu, Trump menyatakan AS menunda memberi kuncuran dana kepada WHO. Ia menuduh WHO meremehkan pandemi Covid-19 dan lebih melindungi kepentingan Tiongkok.
Pada Kamis (8/5), Washington juga menilai rancangan resolusi Dewan Keamanan PBB dengan menyebut jelas WHO sebagai bentuk kompromi dan sikap tak tegas.
Sumber lain mengatakan Washington ingin Dewan Keamanan PBB untuk kembali ke rancangan awal resolusi yang menyoroti perlunya ‘transparansi’ dalam kerja sama global dalam mengatasi pandemi virus korona’.
Langkah AS yang menolak rancangan resolusi Dewan Keamanan PBB kemungkinan menghentikan langkah dari Prancis dan Tunisia yang mendukung resolusi tersebut.
Dalam teks rancangan resolusi Dewan Keamanan PBB, ada subjek atau bagian dibahas yang terjadi silang pendapat sejak Maret 2020. Akhirnya penekanan dari teks adalah menghentikan permusuhan di zona konflik dan lebih fokus mengatasi pandemi Covid-19 secara lebih baik.
Namun delegasi AS menuduh penyebutan secara kentara nama WHO sebagai dukungan terhadap Tiongkok. AS meminta tak menyebut nama WHO sebagai jalan kompromi yang bisa merangkul AS dan Tiongkok.
"Dalam pandangan kami, Dewan (Keamanan PBB) harus melanjutkan dengan resolusi terbatas untuk mendukung gencatan senjata, atau resolusi yang diperluas yang sepenuhnya membahas perlunya komitmen negara anggota yang diperbarui untuk transparansi dan akuntabilitas dalam konteks Covid-19," kata pejabat Departemen Luar Negeri AS, Jumat (8/5).
Perlu diketahui AS adalah pendonor terbesar bagi WHO, menawarkan lebih dari US$ 400 juta setiap tahun, yang juga digunakan untuk memerangi penyakit lain di seluruh dunia termasuk polio dan malaria.
Sekretaris Jenderal PBB Antonio Guterres juga telah mendorong penghentian permusuhan di seluruh dunia sejak 23 Maret 2020. Ia mendesak semua pihak dalam konflik untuk meletakkan senjata dan memungkinkan negara-negara yang dilanda perang untuk memerangi virus korona. (AFP/Alarabiya/OL-09)
Militer AS melalui USS Rafael Peralta mencegat kapal tanker M/T Stream menuju Iran. Ketegangan di Selat Hormuz meningkat di tengah kebuntuan diplomasi.
Pemerintahan Trump mengusulkan Visa Kartu Emas US$5 juta dan tarif untuk tekan utang AS senilai US$39 triliun. Simak analisis kelayakan dan dampaknya.
PERANG AS-Israel melawan Iran telah membuka aib rezim Donald Trump yang sesungguhnya.
Gedung Putih telah menyetujui setiap pertemuan antara Raja Charles III dan Trump akan berlangsung tanpa kamera, demikian dilaporkan surat kabar tersebut pada Senin (27/4).
Pertemuan mungkin masih berlangsung, serta menegaskan proposal tersebut sedang dibahas. Meski demikian, Leavitt menolak berspekulasi lebih jauh.
Presiden AS Donald Trump merespons insiden penyerangan di Washington Hilton. Ia membantah isi manifesto pelaku dan meminta acara segera dijadwalkan ulang.
Arab Saudi mendesak Dewan Keamanan PBB secara eksplisit mengecam serangan Iran sejak awal krisis, sembari menyoroti pentingnya keamanan Selat Hormuz bagi ekonomi global.
Rusia memveto rancangan resolusi DK PBB terkait Selat Hormuz yang diajukan negara Timur Tengah. Moskow dan Tiongkok siapkan draf tandingan yang lebih seimbang.
Sumber diplomatik juga menyebutkan bahwa perbedaan pandangan tidak hanya terjadi di antara anggota tetap, tetapi juga di antara 10 anggota tidak tetap Dewan Keamanan.
Dewan Keamanan PBB dijadwalkan melakukan voting resolusi Selat Hormuz guna mengamankan jalur navigasi internasional dari ancaman blokade dan serangan.
Mereka juga menyerukan agar semua pihak menahan diri dari tindakan yang dapat membahayakan penjaga perdamaian.
INDONESIA menyerukan pertemuan darurat DK PBB dan mendesak penyelidikan yang cepat, menyeluruh, serta transparan terkait gugurnya anggota asal Indonesia di UNIFIL.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved