Headline
Presiden perintahkan investigasi atas tragedi Bekasi Timur.
Presiden perintahkan investigasi atas tragedi Bekasi Timur.
Kumpulan Berita DPR RI
PEMERINTAH Indonesia dalam diskusi informal di Dewan Keamanan (DK) PBB menyerukan penghentian pembangunan permukiman ilegal Israel di wilayah Palestina.
"Terus berlangsungnya pembangunan permukiman ilegal oleh Israel di wilayah pendudukan Palestina tidak dapat diterima," kata Menlu Retno LP Marsudi di Markas Besar PBB, New York, Amerika Serikat, Kamis (9/5).
Pernyataan tersebut disampaikan Retno di hadapan anggota DK PBB saat memimpin pertemuan informal dalam format Arria Formula dengan tema 'Pemukiman dan Pemukim Ilegal Israel: Inti dari Pendudukan, Krisis Perlindungan, dan Penghalang terhadap Perdamaian'..
Pertemuan tersebut diselenggarakan Indonesia bersama Kuwait dan Afrika Selatan dan dihadiri Menlu Palestina Riyad al-Maliki.
Dalam pernyataan mengawali pertemuan itu, Menlu RI menyampaikan bahwa permukiman ilegal Israel terus bertambah dari sekitar 110 ribu pada 1993 menjadi sekitar 620 ribu pada 2017.
Baca juga: AS Kritik Pertemuan DK PBB Soal Israel
Menurut Retno, hal itu menunjukkan bahwa terus bertambahnya permukiman ilegal Israel merupakan halangan besar bagi tercapainya perdamaian antara Israel dan Palestina.
Namun, dia menekankan bahwa walaupun situasi saat ini sangat sulit, semua pihak tidak boleh putus asa.
"Meskipun situasi saat ini sangat suram, masyarakat internasional tidak boleh kehilangan harapan untuk dapat menyelesaikan konflik Palestina-Israel melalui perundingan dan dialog," kata Retno.
Pertemuan menghadirkan sejumlah narasumber terkemuka, yaitu aktivis gerakan perlawanan secara damai Palestina, Mohammed Khatib, yang menyampaikan pandangannya melalui pesan video; ahli hukum internasional Universitas Ohio, Profesor John Quigley; pengacara dan aktivis HAM Emily Schaeffer Omer-Man, dan Ketua Institut Arab-Amerika, Dr. James Zogbi.
Pertemuan Arria Formula merupakan salah satu bentuk pertemuan informal DK PBB yang ditujukan untuk menelaah suatu isu yang dinilai rumit serta memerlukan terobosan dengan menghadirkan pakar-pakar narasumber melalui dialog interaktif.
Penyelenggaraan pertemuan khusus mengenai Palestina dalam format Arria Formula di bawah kepemimpinan Indonesia merupakan salah satu bentuk perhatian khusus Indonesia pada isu Palestina, yang juga menjadi salah satu prioritas Indonesia dalam keanggotaannya di DK PBB.
Diskusi informal tersebut dihadiri seluruh negara anggota DK PBB dan negara-negara anggota PBB lainnya serta perwakilan organisasi internasional dan badan-badan PBB.
Pertemuan Arria Formula itu adalah bagian dari rangkaian kegiatan kepemimpinan Indonesia di DK PBB pada Mei 2019. (OL-2)
PBB menegaskan rencana Israel memperluas permukiman di Dataran Tinggi Golan ilegal. Suriah upayakan kesepakatan keamanan baru terkait penarikan pasukan.
Wilayah udara Turki saat ini ditutup bagi pejabat Israel dan pesawat yang membawa senjata.
Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa-Bangsa Antonio Guterres memperingatkan bahwa kebuntuan ini berpotensi memicu krisis pangan global.
Israel dilaporkan mengerahkan sistem pertahanan udara Iron Dome ke Emirat ArabĀ untuk melindungi infrastruktur kunci dari serangan rudal dan drone Iran di Teluk.
Ia juga mengkritik pelaksanaan dua putaran pembicaraan langsung antara Libanon dan Israel yang berlangsung di Washington beberapa hari lalu.
Militer Israel (IDF) melakukan investigasi atas laporan maraknya penjarahan rumah warga dan perusakan properti sipil oleh tentaranya di Libanon Selatan.
Arab Saudi mendesak Dewan Keamanan PBB secara eksplisit mengecam serangan Iran sejak awal krisis, sembari menyoroti pentingnya keamanan Selat Hormuz bagi ekonomi global.
Rusia memveto rancangan resolusi DK PBB terkait Selat Hormuz yang diajukan negara Timur Tengah. Moskow dan Tiongkok siapkan draf tandingan yang lebih seimbang.
Sumber diplomatik juga menyebutkan bahwa perbedaan pandangan tidak hanya terjadi di antara anggota tetap, tetapi juga di antara 10 anggota tidak tetap Dewan Keamanan.
Dewan Keamanan PBB dijadwalkan melakukan voting resolusi Selat Hormuz guna mengamankan jalur navigasi internasional dari ancaman blokade dan serangan.
Mereka juga menyerukan agar semua pihak menahan diri dari tindakan yang dapat membahayakan penjaga perdamaian.
INDONESIA menyerukan pertemuan darurat DK PBB dan mendesak penyelidikan yang cepat, menyeluruh, serta transparan terkait gugurnya anggota asal Indonesia di UNIFIL.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved