Prabowo Senang tak Ada Perusahaan yang Diizinkan Penebangan Kayu

PRESIDEN Prabowo Subianto menyampaikan apresiasi terhadap kinerja Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni yang dinilai tegas dalam menjaga kelestarian hutan. Presiden Prabowo menyoroti langkah Menteri Kehutanan yang belum memberikan izin kepada seluruh perusahaan untuk melakukan penebangan kayu di kawasan hutan.

Hal ini disampaikan Presiden Prabowo saat Taklimat Presiden dalam Rapat Kerja Pemerintah Anggota Kabinet Merah Putih di Istana, Jakarta (8/4). Rapat ini dihadiri seluruh jajaran anggota kabinet Prabowo-Gibran.

Awalnya, Presiden mengungkapkan bahwa dirinya menerima laporan terkait keberadaan ratusan izin usaha pertambangan (IUP) yang tidak jelas, termasuk yang berada di kawasan hutan lindung. Hal ini mendorong Presiden untuk melakukan pengecekan langsung terhadap kondisi di lapangan dan kebijakan yang diambil oleh jajaran kementerian terkait.

Baca juga : Prabowo Diprediksi Jadi Pemimpin Dunia Berpengaruh Versi The Straits Times, Begini Penjelasan Tim Media Presiden

“Saya dapat laporan ada ratusan tambang enggak jelas, atau IUP enggak jelas di hutan lindung dan di hutan-hutan. Saya cek,” ujar Presiden Prabowo.

Setelah melakukan penelusuran, Presiden mengaku puas dengan kinerja Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni. Prabowo menyebut Menhut Raja Antoni tidak mengeluarkan izin penebangan kayu.

“Menteri kehutanan saya cek, oh alhamdulillah, menteri kehutanan ini oke juga dia. Dia belum kasih izin potong kayu,” lanjut Presiden.

Baca juga : Prabowo Pangkas Biaya Haji 2026 Sebanyak Rp2Juta

Prabowo lantas mencari dan berinteraksi langsung dengan Menteri Kehutanan saat menyampaikan pernyataannya. Menhut Raja Antoni tampak berdiri dan tersenyum merespon pernyataan presiden.

“Mana menteri kehutanan ada? Oh kau ya menteri kehutanan, hehe, aduh dia berbinar-binar dia itu, saya nggak tanya partai apa dong,” kata Presiden Prabowo.

Pemerintah melalui Kementerian Kehutanan menegaskan komitmen dalam memperkuat tata kelola sumber daya alam, khususnya sektor kehutanan dan pertambangan, agar lebih transparan dan berkelanjutan. Kementerian Kehutanan di bawah Kepemimpinan Raja Juli Antoni juga terus melakukan evaluasi terhadap izin-izin yang dinilai bermasalah. (Cah/P-3)