Headline
Presiden perintahkan investigasi atas tragedi Bekasi Timur.
Presiden perintahkan investigasi atas tragedi Bekasi Timur.
Kumpulan Berita DPR RI
DIREKTUR Pesantren Kementerian Agama (Kemenag) Basnang Said mengungkapkan program Makan Bergizi Gratis (MBG) menjadi peluang bagi pesantren untuk lebih mandiri dan berdaya. Hal itu akan berlaku ketika pondok pesantren memiliki satuan pelayanan pemenuhan gizi (SPPG).
"MBG itu kita berharap bahwa pesantren itu bisa menjadi SPPG," ungkapnya di Jakarta (25/9).
Basnang pun memerinci keuntungan yang didapat pesantren jika mampu menjadi SPPG.
"Kita sudah mencoba menghitung-hitung, kalau sebuah pesantren itu menjadi SPPG, maka ada keuntungan kira-kira kurang lebih 100 jutaan per bulan di Pondok pesantren. Kenapa? Karena kan hitungannya 15 ribu per siswa, per santri, kali 24 kali makan tambah kemudian kali 3 ribu santri," tambahnya.
Kendati demikian, Basnang mengakui tidak mudah bagi pesantren untuk menjadi SPPG dengan segala persyaratan yang harus dipenuhi, dari lokasi hingga modal.
"Hanya memang untuk menjadi SPPG itu tidak gampang karena ada standar-standar yang harus dipenuhi. Hanya memang problemnya kalau pesantren menjadi SPPG kan harus punya modal. Sementara pesantren tidak banyak untuk itu (modal)," sambungnya.
Untuk itu, pihaknya mendorong agar pesantren bisa menjadi SPPG. "Nah makanya kita berharap bahwa andaikan kemudian negara bisa mengafirmasi pesantren memberikan modal agar menjadi SPPG. Itu menjadi sebuah unit usaha yang sangat bagus bagi pesantren".
Saat ini, sebanyak 40 pondok pesantren yang tersebar di sejumlah wilayah telah memiliki SPPG dalam mendukung program MBG.
"Banyak di antara mereka masih memang dibiaya oleh pihak ketiga. tetapi sesungguhnya tempatnya di pondok pesantren," sebutnya.
Menurutnya, ada manfaat besar jika pesantren mempunyai SPPG yang dikelola sendiri.
"Jadi santrinya bergizi akan menghasilkan anak-anak yang berprestasi, pesantrennya termandirikan," pugkasnya.
Di sisi lain, menyongsong Hari Santri 2025, Kementerian Agama menegaskan kembali peran penting santri dan pesantren dalam menjaga moral bangsa sekaligus motor penggerak peradaban dunia.
Dirjen Pendidikan Islam Kemenag Suyitno mengatakan pesantren selalu mengajarkan moderasi dan toleransi. Jika ada oknum yang mengatasnamakan pesantren untuk kepentingan ekstrem, hal itu bukanlah cerminan nilai pesantren.
"Kitab kuning dan tradisi keilmuan pesantren justru melahirkan semangat inklusif dan pluralisme," kata dia. (Ant/M-3)
KEMENTERIAN Agama mendorong percepatan pelaksanaan pengadaan barang/jasa (PBJ) tahun 2026 dengan menekankan prinsip integritas, akuntabilitas, dan tata kelola yang baik.
Ia menambahkan, Kemenag tengah melakukan pembenahan melalui kebijakan Satu Data Kemenag guna meningkatkan akurasi dan konsistensi data.
PEMERINTAH mewajibkan seluruh produk pada kategori tertentu yang beredar di Indonesia wajib bersertifikat halal paling lambat 17 Oktober 2026.
Lahan hibah seluas 2.174 meter persegi tersebut berlokasi di Perumahan Villa Dago Tol Serua, Jalan Pelikan III, Kelurahan Serua, Kecamatan Ciputat.
PEMERINTAH menegaskan bahwa seluruh produk dalam kategori tertentu yang beredar di Indonesia wajib mengantongi sertifikat halal paling lambat 17 Oktober 2026.
Sebanyak saksi itu merupakan pihak swasta dengan inisial NC, MTN, MMY, perwakilan PT IBS, SI, dan WLD. KPK berharap mereka semua kooperatif.
Presiden Prabowo Subianto menyebut program Makan Bergizi Gratis (MBG) Indonesia jadi percontohan dunia karena mampu melayani 60 juta penerima manfaat.
MENTERI Transmigrasi M. Iftitah Sulaiman Suryanagara menyatakan tim Ekspedisi Patriot siap menyukseskan target pembangunan 2.500 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di Papua tahun ini.
Pemerintah membentuk forum evaluasi untuk memperkuat Program Makan Bergizi Gratis agar lebih efektif, terarah, dan mampu menjangkau kebutuhan gizi masyarakat secara merata.
Program Makan Bergizi Gratis (MBG) tidak hanya menyasar peningkatan kualitas sumber daya manusia, tetapi juga mulai menunjukkan dampak signifikan sebagai penggerak ekonomi daerah.
Penguatan tata kelola dan sistem distribusi terus dilakukan untuk memastikan program berjalan optimal, transparan, dan berkelanjutan di seluruh Indonesia.
Ia menjelaskan bahwa data tersebut mencakup ratusan kabupaten/kota yang menjadi fokus intervensi, dan akan digunakan sebagai acuan.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved