Headline
Presiden perintahkan investigasi atas tragedi Bekasi Timur.
Presiden perintahkan investigasi atas tragedi Bekasi Timur.
Kumpulan Berita DPR RI
ANGGOTA Komisi X DPR RI dari Fraksi PKB, Habib Syarief Muhammad meminta Menteri Kebudayaan Fadli Zon untuk menunda proyek penulisan ulang sejarah. Sebab, menurutnya perencanaan tersebut hanya menimbulkan kontroversi yang tidak berkesudahan.
“Dari pada kontroversial terus dilanjutkan, kami dari PKB mohon penulisan sejarah ini untuk ditunda,” ungkapnya dalam Rapat Kerja bersama Kementerian Kebudayaan, Rabu (2/7).
Lebih lanjut, dia pun menjelaskan beberapa alasan mengapa penulisan ulang sejarah harus ditunda. Pertama, proyek ini terkesan sangat tertutup.
“Saya mencoba mencari tentang siapa-siapa yang masuk tim 100 katanya penulis sejarah, sampai hari ini kita enggak bisa mendapatkan,” kata dia.
Kemudian, sambung dia, ketika Fadli Zon menyampaikan akan dilakukan sosialisasi awal penulisan ulang sejarah, sampai detik ini hal tersebut tidak kunjung terjadi.
“Kemudian setelah saya ngobrol dengan banyak orang, 7 bulan itu waktu yang sangat singkat untuk penulisan sejarah yang utuh apalagi ada kata-kata resmi. Selama reses kemarin, saya berkunjung kepada organisasi-organisasi perempuan, sangat keras mereka. Kaum perempuan merasakan keprihatinan yang merasa seakan-akan disepelekan,” tegasnya.
“Itu menjadi pembicaraan sentral di organisasi perempuan dan saya sepakat apa yang disampaikan oleh Ibu Mercy (Anggota Komisi X DPR RI dari Fraksi PDIP) nampaknya perlu ada kata-kata yang menyejukkan bagi para perempuan di Indonesia,” lanjutnya. (H-4)
Fadli Zon menegaskan bahwa pandangannya tidak dimaksudkan untuk membelokkan sejarah, melainkan berdasarkan kajian yang ia lakukan.
Kebijakan mempertahankan subsidi merupakan bukti nyata keberpihakan pemerintah kepada rakyat.
Pendekatan terhadap bahasa daerah perlu bergeser dari pola pelestarian pasif menuju revitalisasi yang lebih aktif.
Laporan Tim Gabungan Pencari Fakta (TGPF) yang dibentuk pada masa Presiden B. J. Habibie telah menyimpulkan secara tegas adanya kekerasan seksual dalam peristiwa tersebut.
Sejarawan Ita Fatia Nadia tegaskan perkosaan massal 1998 adalah fakta, desak PTUN nyatakan Fadli Zon keliru. Kesaksian korban menguatkan bukti.
Saat ini tim terkait penulisan buku tersebut yang rencananya juga akan dihadirkan dalam bentuk e-book itu, masih menyelesaikan urusan teknis
Fadli menegaskan bahwa pernyataan sebelumnya merupakan pendapat pribadi. Ia mengaku mengutuk perisitiwa perkosaan tersebut.
Ketua Harian DPP Partai Gerindra juga meminta jangan ada pihak-pihak yang menuduh macam-macam. Misalnya, penulisan sejarah ini merupakan kepentingan penguasa.
Pernyataan Menteri Kebudayaan Fadli Zon yang menyebut tak ada pemerkosaan massal dalam peristiwa 1998 adalah bentuk nirempati dan menyesatkan.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved