Headline
Presiden perintahkan investigasi atas tragedi Bekasi Timur.
Presiden perintahkan investigasi atas tragedi Bekasi Timur.
Kumpulan Berita DPR RI
PARA guru merasa bangga dengan keputusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang mewajibkan negara menggratiskan pendidikan dasar sembilan tahun dari SD hingga SMP. Di sisi lain, muncul pula ketakutan dari para guru, khususnya guru honorer yang takut gajinya menunggak atau dipotong.
"Menjadi ketakutan di kalangan guru-guru swasta karena mereka selama ini hanya mendapatkan pihak penggajian mereka ditentukan pungutan terhadap siswa jadi kalau itu digratiskan ini pasti akan berpengaruh terhadap gaji guru-guru," kata Kepala Bidang (Kabid) Perhimpunan Pendidikan dan Guru (P2G), Iman Zanatul Haeri saat dihubungi, Jumat (30/5).
Namun persoalan lainnya yakni sekolah-sekolah swasta sekarang juga menerima dana BOS namun tidak begitu cukup untuk menutupi seluruh pembiayaan. Maka dana BOS hanya bersifat bantuan sementara.
"Meskipun gaji guru swasta yang menengah bawah tentu saja itu juga tidak begitu sejahtera, jadi akan menjadi masalah dan akan menjadi khawatiran guru-guru," ucapnya.
Oleh sebab itu, lanjut Iman, pemerintah perlu mempertegas keputusan MK tersebut apakah akan berlaku untuk semua sekolah swasta atau tidak. Sehingga perlu dibuat peraturan di bawahnya agar tidak menimbulkan simpang siur.
"Jangan sampai itu berdampak terhadap kesejahteraan guru yang mana sampai hari ini pun kesejahteraan guru swasta juga tidak begitu baik," ungkapnya.
Ia menyebut berdasarkan survei dari Jobstreet bahwa lowongan kerja guru swasta di Jobstreet menyatakan ratanya kisarannya masih berkisar Rp2 juta. (Iam/M-3)
GURU sebagai aktor penting dalam strategi peningkatan kualitas pendidikan nasional tidak bisa dilepaskan dari instrumen kesejahteraan.
Gaji guru PPPK Paruh Waktu di Kabupaten Grobogan, Jawa Tengah, tercatat hanya Rp300 ribu per bulan, menjadikannya salah satu isu yang paling disorot publik.
GURU bertanggung jawab untuk membangun jiwa dan raga para peserta didik yang dididiknya.
Usulan telah melalui pembahasan bersama Komisi X DPR RI.
KETUA Komisi X DPR RI, Hetifah Sjaifudian, menanggapi pernyataan Menteri Keuangan terkait gaji guru dan dosen di Indonesia yang kecil. Menurutnya pernyataan ini menjadi pengingat.
BARU-baru ini dalam Konvensi Konvensi Sains, Teknologi, dan Industri Indonesia (KSTI) 2025, Menteri Keuangan Sri Mulyani menyinggung soal gaji dosen dan guru yang tidak besar.
Mahkamah menilai frasa “kerugian negara” yang tercantum dalam Pasal 20 ayat (5) dan ayat (6) UU Administrasi Pemerintahan tidak dapat dibiarkan tanpa penafsiran yang tegas.
MK menjelaskan bahwa tidak semua jabatan publik bisa diperlakukan sama. Jabatan yang diperoleh melalui pemilihan umum, seperti presiden atau anggota DPR.
Peradilan militer bukan bentuk impunitas, melainkan mekanisme akuntabilitas yang memiliki dasar konstitusional dalam UUD 1945.
Dimas Bagus Arya Saputra, menyoroti praktik peradilan militer dalam sejumlah kasus pelanggaran HAM berat, termasuk kasus penculikan aktivis 1997–1998 oleh Tim Mawar.
Rencana revisi Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu memicu perdebatan hangat mengenai besaran ambang batas parlemen (parliamentary threshold).
WAKIL Ketua DPR RI, Sufmi Dasco Ahmad menegaskan tidak ingin terburu-buru dalam menyusun RUU Pemilu mematangkan kajian, menghindari adanya gugatan berulang ke MK
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved