Headline
Presiden perintahkan investigasi atas tragedi Bekasi Timur.
Presiden perintahkan investigasi atas tragedi Bekasi Timur.
Kumpulan Berita DPR RI
KEMENTERIAN Kehutanan merilis hasil pemantauan tahunan mengenai kondisi hutan dan angka deforestasi di Indonesia. Pemantauan ini dilakukan secara menyeluruh di daratan Indonesia yang mencakup 187 juta hektare, baik di dalam maupun luar kawasan hutan, menggunakan citra satelit Landsat yang disediakan oleh Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN). Dari hasil pemantauan tersebut, diketahui tren deforestasi pada 2024 mengalami kenaikan.
“Jika dibandingkan dengan data tahun-tahun sebelumnya, tren deforestasi menunjukkan sedikit kenaikan, namun tetap lebih rendah dibandingkan rata-rata deforestasi dalam satu dekade terakhir,” kata Kepala Biro Hubungan Masyarakat dan Kerja Sama Luar Negeri Kementerian Kehutanan Krisdianto dalam keterangan resmi, Jumat (21/3).
Hal ini menjadi indikator bahwa berbagai kebijakan dan upaya Kementerian Kehutanan dalam menjaga hutan mulai menunjukkan hasil yang signifikan. Ia menejelaskan, hasil pemantauan menunjukkan luas lahan berhutan di Indonesia pada tahun 2024 mencapai 95,5 juta hektare atau 51,1% dari total daratan. Dari angka tersebut, sekitar 91,9% (87,8 juta hektare) berada di dalam kawasan hutan.
Sementara itu, angka deforestasi netto tahun 2024 tercatat sebesar 175,4 ribu hektare. Angka ini diperoleh dari deforestasi bruto sebesar 216,2 ribu hektare dikurangi hasil reforestasi yang mencapai 40,8 ribu hektare. Mayoritas deforestasi bruto terjadi di hutan sekunder dengan luas 200,6 ribu hektare (92,8%), sekitar 69,3% terjadi di dalam kawasan hutan dan sisanya di luar kawasan hutan.
Untuk menekan angka deforestasi, Kementerian Kehutanan telah melaksanakan upaya reforestasi melalui Rehabilitasi Hutan dan Lahan seluas 217,9 ribu hektare pada tahun 2024. Angka tersebut merupakan rehabilitasi hutan dan lahan di dalam kawasan seluas 71,3 ribu hektare dan di luar kawasan seluas 146,6 ribu hektare, baik yang berasal dari sumber pendanaan APBN maupun non-APBN.
Sementara itu dalam satu dekade terakhir, angka rata-rata Rehabilitasi Hutan dan Lahan seluas 230 ribu hektare per tahun. Angka ini dapat menjadi referensi pengurang angka deforestasi. “Upaya ini akan tercatat sebagai penambah tutupan hutan dan lahan pertanian campuran/agroforestry dan sebagian menjadi tutupan hutan sekunder,” ucap Krisdianto.
Ia pun menegaskan, Kemenhut telah melakukan beberapa langkah strategis dalam upaya menekan angka deforestasi, meliputi pengendalian kebakaran hutan dan lahan, penerapan inpres tentang Penghentian Pemberian Izin Baru dan Penyempurnaan Tata Kelola Hutan Alam Primer dan Lahan Gambut, pengendalian kerusakan gambut dan perubahan iklim, pembatasan perubahan alokasi kawasan hutan untuk sektor non-kehutanan, pengelolaan hutan lestari dan perhutanan sosial, rehabilitasi hutan dan lahan serta penegakan hukum kehutanan.
“Upaya ini juga sejalan dengan program Indonesia FOLU Net Sink 2030, yang bertujuan untuk menurunkan emisi karbon dari sektor kehutanan dan penggunaan lahan lainnya, serta mencapai keseimbangan emisi dan serapan karbon pada tahun 2030,” pungkasnya.(M-2)
Pembentukan Satgas ini menjadi langkah strategis tindak lanjut Keputusan Presiden Nomor 8 Tahun 2026 untuk memperkuat tata kelola kawasan konservasi secara menyeluruh.
BPDLH resmi memulai proyek Blended Finance Model (BFM) untuk memperkuat ekonomi masyarakat sekitar hutan melalui skema pembiayaan inklusif dan berkelanjutan.
Fenomena El Nino membuat musim kemarau 2026 datang lebih awal, lebih panjang, dan lebih kering.
Wakil Menteri Kehutanan Rohmat Marzuki menegaskan bahwa penguatan sumber daya manusia (SDM) menjadi faktor kunci dalam pengendalian kebakaran hutan.
Lebih dari 42.000 DAS yang ada di Indonesia, sekitar 10 persen atau lebih dari 4.000 DAS masuk dalam kategori perlu dipulihkan.
Kementerian Kehutanan berencana mengembangkan konservasi eksitu Komodo di luar kawasan Taman Nasional Komodo sebagai destinasi wisata alternatif.
Program tersebut berfokus pada uji coba dan verifikasi pengembangan Pongamia sebagai bahan baku biofuel, sekaligus mengkaji pemanfaatan lahan pascatambang.
Dari total lahan terdampak bencana tersebut, sebagian besar mengalami kerusakan berat.
Tercatat STM telah mereklamasi 11,51 hektare lahan sepanjang 2024, atau 43,3 persen lebih tinggi dari target tahunan.
PEMERINTAH Provinsi Kalsel dinilai berhasil melakukan pengurangan lahan kritis yang cukup signifikan dari seluas 641.458 hektare pada 2013 berkurang menjadi 378 ribu hektare pada 2024.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved