Headline
Presiden perintahkan investigasi atas tragedi Bekasi Timur.
Presiden perintahkan investigasi atas tragedi Bekasi Timur.
Kumpulan Berita DPR RI
PEMERINTAH dituntut untuk selalu meningkatkan pelayanan publik sebagai perwujudan capaian kinerja, tidak terkecuali Badan POM. Dalam melakukan pelayanan publik, kinerja Badan POM tidak luput dari pengawasan lembaga lain seperti Ombudsman, BPKP, dan BPK.
Untuk mewujudkan pelayanan publik yang berkualitas, Ditwaskos secara rutin menyelenggarakan forum koordinasi dengan para pemangku kepentingan dalam rangka sharing informasi dan menjaring masukan demi perbaikan pelayanan publik yang tepat sasaran, tidak berpihak, dan sesuai dengan janji layanan.
Kegiatan Forum Dukungan Pelayanan Publik yang Transparan dan Berkelanjutan diselenggarakan secara hybrid di Auditorium Badan POM. Kegiatan dihadiri oleh seluruh pemangku kepentingan yang berkaitan dengan pelayanan publik Ditwaskos, yaitu kementerian/lembaga, asosiasi kosmetik, lembaga swadaya masyarakat, organisasi profesi, akademisi, media massa, pelaku usaha, dan internal Badan POM. Forum dukungan dibuka oleh Direktur Pengawasan Kosmetik, Irwan, S.Si, Apt, MKM.
Irwan menyampaikan bahwa Ditwaskos senantiasa melakukan terobosan dalam memberikan pelayanan publik yang transparan dan berkelanjutan kepada pengguna layanan. Tahun 2024, sebagai terobosan pelayanan publik Ditwaskos meluncurkan Program Akselerasi Maturity yang ditujukan untuk industri kosmetik yang masih menerapkan CPKB secara bertahap agar dapat menerapkan CPKB secara full dan mendapatkan sertifikat CPKB.
Di tahun 2025, akan dilakukan pengembangan SISTEMATIK (Sistem Informasi Pelayanan Kosmetik) yang terdiri dari DILAN (Digitalisasi Layanan), PINTER (Pusat Informasi Terpadu), KONEKSI (Konten Edukasi), LINTAS (Layanan Informasi dan Akses Solusi). Pada kegiatan forum ini, Irwan juga meminta dukungan dari peserta yang hadir dalam rangka Ditwaskos memperoleh WBBM (Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani).
WAKIL Ketua Komisi II DPR RI, Zulfikar Arse mengaku prihatin atas kasus hukum yang menjerat Ketua Ombudsman RI Hery Susanto.
KETUA Ombudsman RI Hery Susanto ditangkap oleh Kejaksaan Agung, Kamis (16/4). Ia diduga menerima suap Rp 1,5 miliar dari PT TSHI. Ini respons Menteri Hukum Supratman Andi Agtas dan profil PT TSHI
Kejagung ungkap kronologi korupsi Ketua Ombudsman Hery Susanto. Diduga rekayasa aduan masyarakat demi bantu PT TSHI hindari PNBP dengan suap Rp1,5 miliar.
Untuk memastikan layanan kepada masyarakat tetap berjalan, pimpinan Ombudsman RI menyatakan telah menyiapkan langkah-langkah internal.
Perbandingan pernyataan Ketua Ombudsman RI Hery Susanto saat pelantikan April 2026 dengan status tersangka yang kini ditetapkan Kejagung.
Profil Hery Susanto, Ketua Ombudsman RI periode 2026-2031 yang ditetapkan sebagai tersangka oleh Kejaksaan Agung. Simak rekam jejaknya di sini.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved