Masa Tunggu Haji Reguler ada yang Sampai 49 Tahun, DPR Usul Pakai Kuota Negara Lain

Pemerintah Siapkan Skema Murur untuk 50 Persen Jemaah

Pemerintah menyiapkan Skema Murur bagi 100.930 calon haji reguler atau 50 persen kuota untuk menekan kepadatan ekstrem dan risiko keselamatan di Muzdalifah.

Masih Ada Waktu! Pelunasan Biaya Haji Reguler 1447 H Diperpanjang

Kemenhaj resmi memperpanjang masa pelunasan Biaya Perjalanan Ibadah Haji (Bipih) Reguler Tahap II untuk musim haji 1447 Hijriah/2026 Masehi.

Ketua KPK Pastikan Pimpinan Satu Suara Usut Korupsi Kuota Haji

Masalah dalam kasus korupsi ini adalah karena adanya pembagian kuota yang tidak sesuai dengan aturan yang berlaku.

Kementerian Haji dan Umrah: Pelunasan Bipih Memang tidak Pernah 100% di Tahap Satu

Direktur Jenderal Pelayanan Haji, Kementerian Haji dan Umrah, Ian Heryawan, mengatakan bahwa selama ini belum pernah terjadi pelunasan di tahap satu.

Kemenhaj: 92 Ribu Calon Jemaah Haji Reguler Lolos Istitaah

"Untuk calon jemaah haji reguler sudah diperiksa sebanyak 136.406 orang dan lolos istitaah sebanyak 92.217 orang,"

Kasus Korupsi Kuota Haji Dinilai Mandek, Pakar Hukum Pertanyakan Kelambanan KPK

LAMBANNYA perkembangan KPK atas penyelidikan dugaan korupsi pembagian kuota haji tambahan 2024 disorot. kasus tersebut diperkirakan menimbulkan kerugian negara hingga mencapai Rp1 triliun

Anggota DPR Desak Kemendagri dan Kemenhub Evaluasi Regulasi Perlintasan Kereta Usai Kecelakaan Maut di Bekasi

Ia menilai Kemendagri sebagai lembaga pembina pemerintah daerah segera berkoordinasi dengan Pemda setempat yang memiliki perlintasan sebidang.

Legislator Desak Evaluasi Sistem Keselamatan Kereta Usai Tabrakan KRL dan Argo Bromo Anggrek di Bekasi

Politisi Fraksi PKS ini mengatakan percepatan pembangunan infrastruktur fisik perkeretaapian di kawasan aglomerasi penting dilakukan.

Kecelakaan Kereta Bekasi Timur, DPR: Harus Ada Pembenahan Sistem Transportasi

DPR RI mendesak pemerintah melakukan evaluasi menyeluruh terhadap seluruh pihak yang terlibat dalam insiden tersebut.

KPK Dorong Revisi UU Parpol, DPR Singgung Kaderisasi dan Keuangan Partai

Selain aspek keuangan, Doli menekankan pentingnya pembaruan sistem kaderisasi partai agar lebih terstruktur dan berorientasi pada kebutuhan publik.

Kontroversi Usulan KPK: Ketua Umum Parpol Hanya 2 Periode, NasDem Angkat Bicara

Partai politik telah memiliki aturan main sendiri yang tertuang dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART).

DPR Tekankan Pentingnya Percepat Implementasi Ketahanan Energi

penilaian lembaga internasional JP Morgan yang menempatkan Indonesia pada posisi atas dalam ketahanan energi mencerminkan bahwa fondasi kebijakan yang dibangun pemerintah sudah tepat.

Mempersiapkan Industri Perfilman Indonesia Berkelanjutan, Belajar dari Korea Selatan

Vokasi Arus Utama Daya Saing Bangsa

Masyarakat AS Membuka Aib Bangsa Mereka

UMKM Perlu Adopsi Digitalisasi untuk Akses Pasar Global

1.000 Pelajar Selami Dunia Otomotif di GIIAS 2024

Polresta Malang Kota dan Kick Andy Foundation Serahkan 37 Kaki Palsu

Daikin Salurkan Donasi Tangani Gizi Buruk di Indonesia