Awasi Penyelenggaraan Haji, Menteri Agama Gandeng Kejagung dan KPK

KEMENTERIAN Agama meminta Kejaksaan Agung (Kejagung) dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) ikut mendampingi penyelenggaraan ibadah haji untuk mendorong prinsip transparansi dan akuntabilitas publik.

Menteri Agama Nasaruddin Umar mengatakan bahwa pengawasan Kejaksaan Agung dan KPK bisa membantu membersihkan Kementerian Agama dan penyelenggaraan haji dari praktik penyalahgunaan kuasa hingga korupsi.

“Kami sudah berbicara dengan Pak Jaksa Agung tadi untuk minta pendampingan. Dan dalam waktu dekat kami mencari schedule untuk juga berbicara dengan KPK, supaya masalah haji ini mohon didampingi,” kata Nasaruddin dalam acara Mudzakarah Perhajian di Bandung, Jawa Barat seperti dilansir dari kanal YouTube Kementerian Agama, Jumat, (8/11).

Nasaruddin menilai bahwa penyelenggaraan haji harus diawasi oleh setiap pihak agar terjadi penyimpangan sekecil apapun di Kementerian Agama, baik di dalam maupun luar negeri. Selain itu, penyelenggara haji juga harus memastikan bahwa tidak ada penyelewengan apapun yang merugikan negara.

“Karena itu saya selaku Menteri Agama mengingatkan kepada seluruh aparat Kementerian Agama terutama, hari ini kita akan membersihkan secara total Kementerian Agama,” jelas Nasaruddin.

Nasaruddin juga menyinggung janji Presiden Prabowo Subianto untuk memberantas korupsi di berbagai instansi pemerintah dan swasta. Hal itu juga dicantumkan Prabowo pada poin memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi dan narkoba dalam merumuskan Asta Cita pemerintahannya. “Beliau akan tertibkan dan bersihkan sesuatu yang merusak tradisi luhur Bangsa Indonesia,” ujarnya. (J-2)

Cek berita dan artikel yg lain di Google News dan dan ikuti WhatsApp channel mediaindonesia.com

Editor : Eksa