Perbedaan Garis Kemiskinan di Indonesia dan Standar Bank Dunia

GARIS kemiskinan merupakan indikator penting untuk mengukur tingkat kemiskinan di suatu negara. 

Garis ini menentukan siapa yang dikategorikan miskin berdasarkan pendapatan atau pengeluaran. 

Di Indonesia, Badan Pusat Statistik (BPS) memiliki metodologi tersendiri untuk menetapkan garis kemiskinan, yang berbeda dengan pendekatan yang digunakan oleh Bank Dunia.

Baca juga : Tingkat Kemiskinan di Indonesia dan Dunia: Tantangan dan Upaya Mengatasinya

Garis Kemiskinan yang Digunakan oleh Indonesia

Badan Pusat Statistik (BPS) menetapkan garis kemiskinan berdasarkan pendekatan kebutuhan dasar. Ini mencakup kebutuhan minimum untuk pangan dan non-pangan yang dianggap cukup untuk memenuhi standar hidup layak. Dalam menghitung garis kemiskinan, BPS menggunakan pengeluaran minimum sebagai acuan.

Garis Kemiskinan Pangan

Ini mencakup nilai pengeluaran minimum untuk makanan yang setara dengan 2.100 kilokalori per orang per hari, sesuai standar kebutuhan energi minimum.

Garis Kemiskinan Non-Pangan

Ini meliputi kebutuhan dasar lain seperti perumahan, sandang, pendidikan, dan kesehatan.

Baca juga : Kapan Seseorang Dikatakan Tergolong Miskin?

Menurut data terbaru dari BPS (Maret 2024), garis kemiskinan nasional berada di kisaran Rp591.164 per kapita per bulan. Nilai ini mencerminkan pengeluaran minimum yang diperlukan untuk memenuhi kebutuhan dasar, baik pangan maupun non-pangan.

Garis Kemiskinan Versi Bank Dunia

Bank Dunia menggunakan standar garis kemiskinan yang berbasis pada nilai daya beli yang setara di berbagai negara (purchasing power parity atau PPP). Bank Dunia membagi garis kemiskinan global ke dalam beberapa kategori berdasarkan tingkat pendapatan negara:

Ekstrem Kemiskinan

Individu yang hidup dengan kurang dari US$2,15 per hari (PPP). Ini merupakan garis kemiskinan yang digunakan di negara-negara berpenghasilan rendah.

Baca juga : Penyebab dan Strategi Pengentasan Kemiskinan di Indonesia: Faktor, Jenis, dan Pendekatan Pemerintah

Garis Kemiskinan Menengah Bawah

Individu yang hidup dengan kurang dari US$3,65 per hari (PPP).

Garis Kemiskinan Menengah Atas

Individu yang hidup dengan kurang dari US$6,85 per hari (PPP). Kategori ini lebih sering digunakan untuk negara-negara berpendapatan menengah seperti Indonesia.

Jika menggunakan standar US$6,85 per hari (PPP) yang lebih relevan untuk negara berpendapatan menengah, angka ini dikonversi ke rupiah sekitar Rp3,1 juta per bulan per kapita, jauh di atas garis kemiskinan yang ditetapkan oleh BPS. Perbedaan ini mencerminkan gap yang signifikan dalam cara pengukuran kemiskinan.

Baca juga : 10 Penyebab Utama Kemiskinan dan Indikatornya

Perbedaan Utama: Metode dan Implikasi

Pendekatan Nasional vs Global

Garis kemiskinan Indonesia lebih rendah karena dihitung berdasarkan kondisi spesifik lokal, sedangkan Bank Dunia menggunakan standar global yang memungkinkan perbandingan antar negara.

Konsekuensi pada Jumlah Penduduk Miskin 

Dengan standar garis kemiskinan BPS, angka kemiskinan di Indonesia pada Maret 2024 adalah sekitar 9,36% dari total penduduk, setara dengan sekitar 25 juta jiwa. Namun, jika garis kemiskinan Bank Dunia diterapkan, jumlah ini akan meningkat drastis karena garis kemiskinan global lebih tinggi.

Kesenjangan Penghasilan

Perbedaan metode ini menyoroti kesenjangan antara realitas lokal dan perspektif global. Garis kemiskinan versi BPS lebih rendah karena disesuaikan dengan harga dan biaya hidup di Indonesia, yang berbeda dari standar internasional.

Tantangan dan Kebijakan

Perbedaan ini menimbulkan tantangan bagi kebijakan penanggulangan kemiskinan. Di satu sisi, Indonesia perlu memperhatikan realitas lokal dalam menetapkan kebijakan. Namun, di sisi lain, standar global menunjukkan kemiskinan di Indonesia mungkin lebih parah dari yang terlihat jika dilihat dari perspektif daya beli internasional. 

Sebagai contoh, kebijakan sosial yang hanya didasarkan pada garis kemiskinan lokal mungkin kurang efektif untuk mengatasi ketimpangan yang lebih luas dan meningkatkan standar hidup masyarakat berpenghasilan rendah.

Perbedaan antara garis kemiskinan yang digunakan oleh Indonesia dan Bank Dunia mencerminkan perbedaan perspektif dalam mengukur kemiskinan. 

Indonesia menggunakan pendekatan kebutuhan dasar yang lebih disesuaikan dengan kondisi lokal, sementara Bank Dunia mengukur kemiskinan berdasarkan standar daya beli global. 

Perbedaan ini menunjukkan meskipun angka kemiskinan di Indonesia cenderung menurun. Jika dilihat dari standar global, tantangan kemiskinan di negara ini masih cukup signifikan. 

Oleh karena itu, penting bagi pemerintah untuk mempertimbangkan kedua pendekatan ini dalam merumuskan kebijakan yang dapat mengatasi kemiskinan secara lebih komprehensif. (tnp2k/Z-3)