Headline
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Maduro menyamakan pemilihan umum kali ini dengan salah satu pertikaian militer paling terkenal dalam perjuangan Venezuela untuk merdeka dari Spanyol.
PERTEMUAN ASEAN Senior Officials on Forestry (ASOF) ke-27 di Puncak, Bogor memberikan perhatian khusus dan fokus membahas soal mangrove.
Direktur Rehabilitasi Perairan Darat dan Mangrove (RPDM) pada Kementrian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) Inge Retnowati menjelaskan, bahwa negara- negara anggota ASEAN sangat menyadari bahwa ada satu ekosistem penting di ASEAN.
Keberadaan mangrove krusial secara nilainya baik ekologi, sosial maupun ekonomi. Namun demikian tantangannya juga cukup besar.
Baca juga : KLHK RI Usulkan Lima Strategi Pengelolaan Mangrove untuk ASEAN di Forum ASOF
"Sementara kita tahu, dia punya nilai penting dalam pemenuhan komitmen global. Utamanya perubahan iklim, karena kapasitas simpanan karbon yang sangat tinggi. Karena itu, isu ini jadi pembahasan utama,"ungkap Inge saat memberikan keterangan pers, di sela ASEAN Working Group on Forest Products Development (AWG-FPD), kemarin.
Untuk itu lanjutnya, negara-negara ASEAN perlu duduk bersama, menyusun bersama, apa yang bisa dulakukan bersama karena kita ada di dalam satu kawasan regional.
"34 persen mangrove dunia, ASEAN yang punya. Dalam satu regional ini kita harus do something, kita harus kuat, harus solid," kata Inge.
Baca juga : Hari Kedua Forum ASOF 27 Tekankan Kebijakan Sertifikasi Hutan dan Pengembangan Hasil Hutan di ASEAN
Di pertemuan itu terungkap, bahwa persoalan-persoalan pengelolaan mangrove di ASEAN sama.
Masih menurut Inge, jadi tekanan dari pemanfaatan yang belum adanya kesadaran terhadap masalah lingkungan. Terjadinya pembukaan lahan yang menyebabkan kerusakan.
"Masalah yang dihadapi kurabg lebih sama. Isunya bisa sosial ekonomi karena memang masyarakat mungkin belum paham bagaimana bisa dapat ekonomi dengan mangrove," kata Inge.
Baca juga : ASEAN Perkuat Pengelolaan Hutan Lestari melalui ASOF 27
Adapun isu lainnya adalah soal kepastian status lahan, tenurial kehutanan. Itu sebetulnya kenapa KLHK menyusun Pengelolaan Perhutanan Sosial (PPS).
Kepastian ini memang harus dipertahankan sebagai area. Ini bisa dilakukan dengan dikombinasi. Kepastian jangka panjangnya akan diapakan lahan mangrove tersebut.
"Tenurial excuse. Jadi kita juga memang harus memastikan status lahan."
Baca juga : Moment WWF, Suriname Belajar Rehabilitasi Mangrove dari Indonesia
"Jangan sampai kita rehabilitasi, nanti berubah. Sehingga kepastian lahan itu harus dituangkan dalam rencana formal. Paling tidak rencana tata ruang. Itu bagian dari solusi karena isu tadi. Isu ekonomi, isu tenorial, awearnes," sambungnya.
Adapun goal yang ingin dicapai dari pertemuan khusus membahas mangrove itu, katanya, ASEAN memiliki satu pemahaman. Bahwa ini sesuatu yang penting, krusial.
"Ekosistem mangrove ini krusial eport together. Dan seperti ini langkah- langkah yang diperlukan. Ini kesepakatan yang diputuskan, sehingga itu bisa dituangkan secara formal dalam kesepakatan ditingkat regional ASEAN. Kita disitu dulu," bebernya.
Setelah itu, akan dilanjutkan dengan lebih detAil. Jadi rincinya, seperti ini upayanya, saling belajar. Ada wadah atau flatform saling belajar, ada platform untuk berbagi
"Ada platform, ada model-model seperti percontohan kita akan bangun. Jadi pemahaman dan kerjasama yang memungkinkan. Kita tidak ingin terlalu yang besar, tapi ada percontohan yang bisa kita bangun," jelasnya.
Menurutnya, hingga saat ini belum ada kesepakatan khusus di tingkat ASEAN mengenai mangrove ini.
"Kita belum pernah punya kesepakatan formal di mangrove di tingkat ASEAN. Ini susah. Mungkin tidak terkonsolidasi, belum berproses konsolidasi secara benar," ungkapnya.
Forum ASOF inilah, lanjutnya menjadi momentum yang sangat penting. Saat inj sudah saatnya semua memiliki kesadaran.
Kendati demikian pihaknya menyadarai ptoses konsolidasi ini perlu waktu dan kerjasama semua pihak, semua negara.
"Itu perlu proses untuk membuat awear. Ketika kita sudah paham seperti ini kondisinya, kita perlukan sebuah kesepakatan. Tapi ini tidak banding, kesepakatan di sebuah pertenuam ASOF ini, tidak kesepakatan banding. Kesepakatan untuk kita kerja bersama, pemahaman bersama," pungkasnya.(H-2)
Untuk diketahui Forum ASOF ke-27 ini berlangsung selama 5 hari mulai dari tanggal 15 Juli hingga 19 Juli di Pullman Hotel, Puncak, Bogor, Jawa Barat. Semua negara anggota ASEAN hadir dalam kesempatan tersebut. (H-2)
Sehingga yang paling aman dan idea, lokasi lahan restorasi mangrove harus milik instansi pemerintah dan hutan mangrove tersebut bisa dijadikan lokasi wisata alam.
Dalam rangka memperingati Hari Mangrove Sedunia, PT Permodalan Nasional Madani (PNM) menanam lebih dari 50.000 pohon mangrove di 14 lokasi berbeda secara serentak.
Ada tiga fungsi utama mangrove yakni, fungsi jasa, ekologi, dan fisik.
Ia memanfaatkan momen Hari Mangrove Sedunia dengan meluncurkan inisiatif Next Generation New Icon Gadis Antariksa.
Penanaman mangrove sebagai komitmen untuk menjaga keberlanjutan lingkungan dengan membantu melindungi, memperbaiki, dan memperbarui bumi melalui pelestarian ekosistem mangrove.
PENATAAN kawasan konservasi mangrove dan ekowisata berjalan di Ketapang Aquaculture, Desa Ketapang, Kecamatan Mauk. Kawasan ini menjadi model pengelolaan lingkungan pesisir.
Pada sesi talkshow ini, dibahas mengenai pentingnya meningkatkan kesadaran masyarakat akan bahaya DBD di Indonesia bahwa kasus DBD masih menjadi masalah kesehatan yang serius.
Pameran GIIAS 2024 bisa menjadi kesempatan untuk menampilkan aneka solusi pengisian daya mobil listrik mutakhir dan berinteraksi dengan para pelaku industri dan konsumen
KEPALA Kebijakan Luar Negeri Uni Eropa Josep Borrell dalam pertemuan dengan diplomat ASEAN di Laos pada Jumat (26/7) membela kebijakan Brussels terkait krisis Gaza.
Indonesia punya strategic action plan dari tahun 2025 sampai dengan 2030. Dalam hal ini ini Indonesia bisa menjadi lead untuk mangrove.
KLHK merumuskan berbagai standar sebagai guidance dalam pengelolaan hutan dan hasil hutan, misalnya dalam pemanenan, pengelolaan produk hingga pengelolaan lingkungan.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved