Headline
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Maduro menyamakan pemilihan umum kali ini dengan salah satu pertikaian militer paling terkenal dalam perjuangan Venezuela untuk merdeka dari Spanyol.
Kepala Eksekutif Pengawas Perilaku Pelaku Usaha Jasa Keuangan, Edukasi, dan Perlindungan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Friderica Widyasari Dewi menegaskan pentingnya fokus pada edukasi kepada masyarakat mengenai bahaya dan risiko judi daring (judol).
Menurutnya, edukasi merupakan salah satu cara yang paling efektif untuk memerangi judol. Ini adalah tanggapan atas pernyataan Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK) Muhadjir Effendy, yang menyatakan bahwa korban judol bisa menjadi penerima bantuan sosial (bansos).
"Namun dari OJK, kami lebih memilih untuk memberikan fokus pada edukasi. Kita harus mencegah orang terjerumus ke dalam judi daring, karena seringkali ketika sudah terjerumus, mereka akan menjual barang-barang di rumah. Terlebih lagi, dengan adanya fasilitas utang seperti pinjol, mereka akan memanfaatkannya, dan sudah banyak kasus yang membuktikan hal ini," kata Friderica atau yang akrab disapa Kiki setelah menghadiri acara 'Talkshow dan Nonton Bareng Film "Tegar"' di Jakarta.
Baca juga : OJK Jangan Hanya Perketat Pengawasan Judi Online tapi Juga Pinjol Ilegal
Friderica menyatakan bahwa pemberian bansos dapat dilihat dari dua sisi. Di satu sisi, bansos untuk korban judol dapat dianggap sebagai bantuan dari pemerintah, tetapi di sisi lain, hal itu dapat memperkuat ketergantungan para pelaku atau korban judol.
"Namun, hal ini menimbulkan pro dan kontra. Di satu sisi, bansos dapat membantu mereka yang sedang kesulitan. Namun, di sisi lain, hal tersebut dapat membuat para pelaku atau korban judol lebih tergantung pada bantuan tersebut," ujarnya.
Sementara itu, Presiden Joko Widodo (Jokowi) dijadwalkan akan menandatangani aturan terkait satuan tugas pemberantasan judi daring atau 'judol'. Hal ini diungkapkan oleh Menteri Komunikasi dan Informatika Budi Arie Setiadi di Istana Kepresidenan Jakarta, Kamis (13/6).
Sebelumnya, Presiden Jokowi telah memberikan imbauan kepada masyarakat untuk tidak terlibat dalam judol. Lebih dari 2,1 juta situs judol telah ditutup sebagai tindak lanjut dari imbauan tersebut. (Z-10)
Ketua Dewan Komisioner OJK Mahendra Siregar mengungkapkan, pihaknya tidak perlu mengeluarkan peraturan baru untuk memberikan restrukturisasi Kredit Usaha Rakyat (KUR).
Otoritas Jasa Keuangan (OJK) sebelumnya menyatakan bahwa Program Asuransi Wajib, termasuk asuransi kendaraan, masih menunggu terbitnya peraturan pemerintah (PP).
Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mengumumkan peningkatan batas maksimum pinjaman fintech lending untuk sektor produktif menjadi Rp10 miliar.
BRI Insurance berhasil menorehkan prestasi dengan memboyong tiga penghargaan di acara 25th Insurance Award 2024.
OJK mengungkapkan total tabungan di program Satu Pelajar Satu Rekening (Kejar) mencapai Rp32,84 triliun. Jumlah ini berasal dari 57,05 juta peserta.
Sejumlah perusahaan sudah memiliki syarat yang cukup untuk terjun ke bursa, baik dari sisi keuangan maupun tata kelola perusahaan yang baik (good corporate governance/GCG).
KOMISI Pemberantasan Korupsi (KPK) menggeledah sejumlah lokasi untuk mendalami kasus dugaan rasuah pengadaan bantuan sosial (bansos) Presiden.
ADA tiga akronim yang sering dipahami secara rancu, yaitu perlinsos (perlindungan sosial), bansos (bantuan sosial), dan jamsos (jaminan sosial).
Plt Kepala Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta Budi Awaluddin mengatakan pihaknya meminta maaf atas keterlambatan pencairan dana KJP plus tersebut.
Jakarta akan meninggalkan status ibu kota negara dan berubah menjadi Daerah Khusus Jakarta (DKJ). Jakarta akan bertransformasi menjadi kota global dengan biaya yang tidak sedikit.
ANALIS Senior Ronny P. Sasmita menilai prognosis defisit anggaran yang melebar di 2024 merupakan buah dari gencarnya belanja pemerintah sejak awal tahun.
PENGAMAT kebijakan publik Trubus Rahadiansyah merespons temuan PPATK yang menyebut pemain judi online didominasi masyarakat berpenghasilan rendah. Mereka diduga penerima bansos.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved