Sejumlah Tanggapan atas Wacana Pembentukan Kementerian Kebudayaan

DI tengah wacana pembentukan Kementerian Kebudayaan sebagai wadah untuk memajukan budaya Indonesia di kancah global, akademikus dan intelektual publik Rocky Gerung memberikan pandangan kritis yang penting terkait dengan birokratisasi dalam pengelolaan kebudayaan. Rocky menegaskan bahwa kebudayaan tidak boleh terpaku semata-mata pada Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN), melainkan harus membebaskan diri dari belenggu birokrasi yang berlebihan.

Menurutnya, di Indonesia kebudayaan hinggap di semua aspek kehidupan sehingga tidak boleh terlalu dikekang oleh aturan pemerintah. Untuk itu, dia juga menekankan pentingnya keberadaan seorang menteri yang memiliki kecakapan dan pemahaman yang memadai dalam bidang kebudayaan.

"Jika ditanya siapa yang lebih layak menjadi Menteri Kebudayaan, tentu saja yang memiliki pemahaman yang dalam, seperti teman saya Fay (Hilmar Farid, Direktur Jenderal Kebudayaan saat ini). Dia yang benar-benar mengerti dibanding mencari orang yang ditunjuk oleh partai politik," tegas Rocky dalam acara diskusi yang digelar oleh Aliansi Budaya Rakyat (ABRA) bekerja sama dengan Radio Republik Indonesia (RRI) berjudul Menyongsong Kementerian Kebudayaan Dalam Perspektif Budayawan, Seniman, Politisi, dan Intelektual Publik pada Senin (18/3).

Baca juga : Budayawan Paparkan Alasan Pembentukan Kementerian Kebudayaan

Dalam diskusi tersebut, Ketua Dewan Kesenian Jakarta, Bambang Prihadi, menyambut baik wacana pembentukan Kementerian Kebudayaan. Dia menekankan pentingnya konsistensi dalam memajukan kebudayaan. Ia mengambil contoh dari perjalanan Korea yang memerlukan waktu 40 tahun untuk mengejar ketertinggalan dalam bidang kebudayaan. "Hal ini menegaskan perlunya lembaga yang lebih dari sekadar direktorat atau direktorat jenderal. Oleh karena itu, gagasan pembentukan Kementerian Kebudayaan ini perlu didukung," ujar Bambang Prihadi.

Praktisi kebijakan budaya, arkeolog Joe Marbun, juga menyoroti visi dari sejumlah calon presiden yang menunjukkan komitmen terhadap pendirian Kementerian Kebudayaan. Dia menekankan bahwa masalah kebudayaan tidak hanya berkaitan dengan pendidikan formal, tetapi memerlukan pendekatan yang lebih holistik dan terintegrasi.

"Mari kita terus mendorong masyarakat untuk terus mengawal pentingnya pembentukan Kementerian Kebudayaan yang berfungsi dengan baik dan dapat menjadi solusi untuk masalah kebudayaan di Indonesia," tambah Joe. (RO/Z-2)