Headline
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Maduro menyamakan pemilihan umum kali ini dengan salah satu pertikaian militer paling terkenal dalam perjuangan Venezuela untuk merdeka dari Spanyol.
Anggota Koalisi Perempuan Indonesia (KPI) Eva Kusuma Sundari mengugnkapkan Indeks Kesetaraan Gender atau Gender Equality Index di Indonesia masih belum membaik meskipun Indeks Pembangunan Gender mengalami tren positif.
“Indeks Kesetaraan Gender adalah ukuran yang digunakan untuk menilai sejauh mana kesetaraan gender telah dicapai dalam berbagai aspek kehidupan masyarakat. Memang meningkat tetapi ternyata masih berada di peringkat ke 6 dari 10 negara ASEAN. Ini tantangan bagi Indonesia untuk mencari terobosan agar bisa lebih baik,” ungkapnya kepada Media Indonesia, Selasa (9/1).
Berdasarkan laporan Forum Ekonomi Dunia pada 2021, Indonesia berada di peringkat 107 dari 156 negara dalam Indeks Kesetaraan Gender Global. Dalam konteks ASEAN, peringkat Indonesia berada di bawah beberapa negara lain seperti Filipina yang ada di peringkat 17, Laos di posisi 43, dan Vietnam di urutan 87.
Peringkat ini didasarkan pada berbagai faktor, termasuk partisipasi ekonomi dan peluang, pendidikan, kesehatan, dan keberdayaan politik.
Baca juga: Keadilan Gender dalam Keluarga Menuju Indonesia Tangguh, Mandiri dan Inklusif
Meskipun ada beberapa tantangan, penting untuk diingat bahwa perubahan positif sedang terjadi dan upaya terus dilakukan untuk mencapai kesetaraan gender di Indonesia.
“Dari analisis yang ada, faktor penyebab tertinggal adalah partisipasi ekonomi dan politik. Sehingga kalau mau memperbaiki episentrumnya ya di dua sektor itu. Ini PR bagi Menteri Ketenagakerjaan, Menteri Dalam Negeri dan tentu saja partai politik selaku aktor utama politik,” tegas Eva.
Adapun Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak baru-baru ini merilis capaian Indeks Pembangunan Gender yang mencapai 91,27. Angka tersebut melampaui target yang ditetapkan antara 91,11-91,22.
Baca juga: Keberagaman dan Kesetaraan Pengaruhi Performa Bisnis Perusahaan
Indeks Pembangunan Gender sendiri merupakan ukuran keberhasilan pembangunan kesetaraan gender dalam hal kualitas hidup laki-laki dan perempuan dari dimensi kesehatan, pendidikan dan ekonomi. (Z-11)
PT Bank Tabungan Negara (BTN) berhasil meraih penghargaan Indonesia Best Bank For Diversity and Inclusion dalam Ajang Euromoney Awards For Exellence 2024 di London, Inggris.
Menurut catatan Komnas Perempuan, ada 62 perda diskriminatif yang mengontrol tubuh perempuan dan bahkan sangat diskriminatif terhadap kelompok minoritas seksual.
INDONESIA memperkenalkan obligasi oranye (Orange Bonds) untuk mendukung terciptanya pemberdayaan dan kesetaraan gender.
Bawaslu sebagai lembaga yang mengawasi berjalannya demokrasi juga dituntut untuk bersikap transparan dalam segala aspek.
KPU perlu segera berbenah selesaikan masalah berbasis gender
PARTAI NasDem pada 25-27 Agustus 2024 mendatang akan menyelenggarakan perhelatan akbar dalam tradisi keorganisasian partai, yaitu kongres ke-3.
Komnas Perempuan menilai putusan bebas terdakwa Gregorius Ronald Tannur menjadi catatan buruk penegakan hukum kasus kekerasan terhadap perempuan.
Koordinasi penanganan kekerasan seksual tak hanya bisa mengandalkan lembaga negara yudisial.
APARAT penegak hukum (APH) yang memiliki perspektif gender dan sensitivitas terhadap korban, sangat dibutuhkan untuk menangani kasus-kasus kekerasan seksual terhadap perempuan dan anak
MENINDAKLANJUTI putusan dari DKPP, Komnas Perempuan meminta agar ada perbaikan serta penguatan dari sistem Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual (PPKS) di pelaksanaan pemilu.
DKPP menyoroti secara khusus isu relasi kuasa yang digunakan Hasyim Asy'ari selaku Ketua KPU dalam rangka mendekati perempuan anggota PPLN Den Haag, Belanda, berisinial CAT.
Komnas Perempuan menanggapi pemecatan Ketua KPU Hasyim Asy'ari terkait kasus asusila. Pihaknya menghormati dan mengapresiasi putusan DKPP untuk memecat Hasyim.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved