Headline
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Maduro menyamakan pemilihan umum kali ini dengan salah satu pertikaian militer paling terkenal dalam perjuangan Venezuela untuk merdeka dari Spanyol.
KEPALA Subdirektorat Perizinan, Akreditasi dan Bina Penyelenggara Ibadah Haji Khusus Kementerian Agama (Kemenag) Rizky Fisa Abadi menyebut Keputusan Menteri Agama (KMA) tentang kuota haji 2024 akan terbit minggu depan. KMA tersebut akan mengatur tentang kuota haji reguler dan khusus, kuota pembimbing, pembagian provinsi, hingga pedoman finalisasi penyediaan layanan jemaah haji.
"Minggu depan Inshaaallah Keputusan Menteri Agama (KMA) akan keluar," kata Rizky dalam beauty contest atau praktik pemilihan mitra penyelenggaraan ibadah haji 1445 H/2024 M di Hotel Kempinski, Jakarta Pusat, Kamis (12/10).
Diketahui kuota haji jemaah Indonesia pada 1445 H/2024 M sebanyak 221.000 jemaah, angka tersebut tidak berubah dari tahun tahun lalu.
Baca juga: Perdosri Bahas Penguatan Kompetensi Tenaga Medis Pembimbing Haji dan Umrah
Selain itu, pada beauty contest tersebut ia meminta Asosiasi Muslim Penyelenggara Haji dan Umrah Republik Indonesia (Amphuri) perlu memastikan bahwa apa yang ditawarkan syarikah Mashariq (Motawif Pilgrims for Southeast Asian Countries Co) tidak berubah.
"Sampai saat ini memang belum ada pengumuman resmi dari Arab Saudi terkait yang diumumkan namun saya yakin Mashariq bisa memiliki izin dari Pemerintah Arab Saudi untuk layanan haji tahun depan. Mashariq perlu menyesuaikan dengan apa yang dijalankan dengan penawaran sesuai dengan di musim haji sehingga jangan hanya janji-janji manis saja," ujar dia.
Baca juga: Perpendek Masa Tunggu, Anggota DPR Usul Hapus Dana Talangan Haji
"Amphuri juga perlu memastikan apa yang ditawarkan dari Mashariq terutama bisa buat draft komitmen terutama yang perlu layanan yang diinginkan jangan sampai ada kekecewaan," pungkasnya.
(Z-9)
Munas VI AMPHURI juga telah menetapkan tim formatur berjumlah lima orang yang bertugas menyusun kepengurusan DPP AMPHURI masa bakti 1446-1450H.
Asphirasi berupaya melakukan penguatan sektor hulu industri haji dan umraH
Setiap sen rupiah yang dikeluarkan oleh BPKH atas permintaan Kementerian Agama guna penyelenggaraan haji wajib atas persetujuan DPR RI dalam kapasitasnya sebagai pengawas eksternal.
BPKH Limited selaku anak usaha Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) menandatangani kontrak pengelolaan dua hotel di Arab Saudi.
Pameran Travel Haji dan Umrah Kembali digelar di berbagai Kota di Indonesia, termasuk di Jakarta
Acara yang dikemas dalam International Islamic Expo 2024 menjadi sebuah forum pertukaran ide baru antara para praktisi pariwisata muslim,
PANITIA Khusus (Pansus) Angket Haji 2024 terus mendorong pimpinan DPR untuk segera merespon pansus agar bisa secepatnya menggelar rapat bersama pemerintah
Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas menghadap Presiden Joko Widodo di Istana Kepresidenan, Jakarta. Pertemuan itu dilakukan di tengah isu pengawasan haji oleh Pansus Angket Haji DPR RI.
ADA anggapan Pansus Angket Haji tidak akan efektif bahkan gimik. Anggota Pansus Angket Haji Wisnu Wijaya dalam keterangan tertulisnya mengatakan anggapan tersebut wajar dan harus dihormati.
Panitia Khusus (pansus) Angket Haji menunda rapat perdana yang awalnya dijadwalkan hari ini, Rabu, 17 Juli 2024, pukul 13.00 WIB. Rapat diundur dan dipastikan bakal digelar pekan depan.
Pansus Haji akan memanggil perwakilan dari Kementerian Agama (Kemenag) untuk membahas dugaan malapraktik yang menjurus pada tindak pidana korupsi pada proses penyelenggaraan haji.
ANGGOTA Pansus Angket Haji dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Wisnu Wijaya membeberkan tiga masalah utama yang menjadi sorotan DPR RI terkait evaluasi penyelenggaraan haji
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved