Headline
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Maduro menyamakan pemilihan umum kali ini dengan salah satu pertikaian militer paling terkenal dalam perjuangan Venezuela untuk merdeka dari Spanyol.
ASOSIASI Museum Indonesia (AMI) berharap DPR segera membahas Rancangan Undang-Undang (RUU) Permuseuman. Harapan itu bertepatan dengan peringatan Hari Museum Nasional setiap 12 Oktober.
"RUU Permuseuman masuk dalam program legislasi nasional prioritas 2023. Pembahasan RUU Permuseuman merupakan keinginan yang sudah sejak lama diinginkan insan permuseuman," kata Ketua AMI Putu Supadma Rudana di Kompleks Parlemen, Jakarta, Kamis (12/10).
Putu mengatakan harapan tersebut juga sejalan 10 Resolusi Musyawarah Museum Indonesia pada 12 Oktober 1962. Usulan itu bakal dipertajam lewat seminar soal urgensi kehadiran RUU Permuseuman.
Baca juga: Gobel Janji Kawal Pembahasan RUU Permuseuman
"Melalui seminar itu saya harap muncul berbagai gagasan dan kajian komprehensif untuk memperkuat dan mengembangkan kebudayaan serta peradaban bangsa," ujar dia.
Putu ingin RUU Permuseuman tidak sekadar disahkan. Melainkan membawa perubahan signifikan dalam mendorong payung hukum lainnya.
"Yaitu sebuah omnibus law bidang kebudayaan karena kita lihat ada Omnibus Law Cipta Kerja. Kebudayaan kita besar dan mulia, rasanya kita wajib mengawal ini," ucap politikus Partai Demokrat itu.
Baca juga: 24 Seniman Asia Pasifik Berpameran di Museum Macan
Selain itu, Putu berharap museum di Indonesia terus berkembang. Kemudian relevan dengan gaya hidup masyarakat saat ini.
"Museum merupakan rumah peradaban bangsa Indonesia dan rumah tertinggi kebudayaan. Serta rumah sumber inspirasi bagi seluruh insan rakyat Indonesia," tutur dia. (Z-6)
Pemerintah telah menerbitkan aturan turunan dari Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan.
Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dinilai terlalu buru-buru dalam pembahasan dan pengesahan sejumlah rancangan undang-undang (RUU), yakni RUU TNI, RUU Polri, Dewan Pertimbangan Presiden.
UU KIA mewajibkan perusahaan atau penyedia gedung memberikan fasilitas tempat penitipan anak sebagai bentuk dukungan para ibu pascamelahirkan.
Undang-undang dan peraturan perlindungan anak dalam sistem penyelenggaraan elektronik harus menjamin keamanan dan perlindungan anak.
Program latihan untuk membina, memelihara kesehatan masyarakat haruslah terukur teratur dan berdosis memenuhi kriteria olahraga aerobik, tingkat golongan dan usia yang sangat heterogen.
Ada empat peraturan turunan yang diamanatkan oleh UU KIA.
Alangkah baiknya jika pengaturan pembelian BBM subsidi juga dilaksanakan segera sehingga volume BBM subsidi bisa berkurang dan masyarakat dari kalangan mampu akan membeli BBM nonsubsidi.
Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad mengungkapkan bahwa Ketua Badan Anggaran (Banggar) DPR sekaligus Ketua DPP PDIP Said Abdullah yang mengusulkan Revisi UU MD3
Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad menepis kabar Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD (Perppu MD3) sudah disiapkan.
Anggota Komisi VI DPR RI, Luluk Nur Hamidah, mengkritik Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 28 Tahun 2024 yang mengatur larangan penjualan rokok secara eceran per batang.
DPR mengingatkan pemerintah agar menepati janji bonus kepada pemain dan pelatih Tim Nasional (Timnas) Indonesia U-19 usai meraih juara pada Piala AFF U19 2024.
Pimpinan TNI semestinya menjadi garda terdepan dalam menekankan profesionalitas militer serta memberi demarkasi agar militer fokus dengan fungsi pertahanan.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved