Headline
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Maduro menyamakan pemilihan umum kali ini dengan salah satu pertikaian militer paling terkenal dalam perjuangan Venezuela untuk merdeka dari Spanyol.
ANGGOTA Komisi IX DPR Saleh Partaonan Daulay menilai tingginya tingkat polusi udara saat ini sudah menyebar ke berbagai wilayah Indonesia.
Tidak hanya Jakarta. Itu sebabnya, untuk penanganan jangka pendek, Saleh meminta pemerintah melakukan pemetaan untuk mengetahui daerah mana saja yang memiliki tingkat polusi tinggi.
“Ini sudah menyebar, jadi tidak bisa hanya fokus di Jakarta. Karena tidak bisa parsial, penanganan harus menyeluruh dan baik,” kata Saleh dalam keterangan tertulisnya, hari ini.
Baca juga: Presiden Instruksikan Jajarannya Perbaiki Kualitas Udara di Jabodetabek
Jakarta memang bukan satu-satunya kota di Indonesia yang kualitas udaranya buruk.
Bahkan menurut situs pemantau udara IQAir, Selasa (16 Agustus 2023), Jakarta ‘hanya’ menempati urutan ketujuh dengan kualitas udara buruk.
Adapun urutan kota/kabupaten paling berpolusi adalah Kalimantan Barat dengan kadar particulate matter (PM) 2,5 sebesar 191 ug/m3.
Kemudian, Tangerang Selatan (156 ug/m3), Kota Serang (150 ug/m3), Kota Tangerang (134 ug/m3), Jambi (119 ug/m3), Bandung (111 ug/m3), dan Jakarta (109 ug/m3).
Saleh tidak menepis bahwa banyak faktor yang menyebabkan tingginya polusi di berbagai wilayah.
Antara lain, transportasi, PLTU, kegiatan industri, serta fenomena El Nino.
Kalimantan Barat yang populasi kendaraan bermotornya kecil, ternyata tingkat polusinya justru tertinggi di Indonesia.
Baca juga: KLHK Tegaskan Kendaraan Bermotor Penyebab Polusi Udara di Jakarta
Untuk itulah sebagai anggota komisi yang membidangi kesehatan, Saleh meminta pemerintah melakukan evaluasi secara komprehensif.
Juga, menetapkan kebijakan yang tepat, baik untuk jangka pendek maupun jangka panjang.
“Soal polusi udara ini dampaknya ke masyarakat. Kini jumlah penderita flu tinggi sekali."
"Karena itu memang tidak bisa dianggap remeh dan harus mendorong pemerintah mengambil langkah antisipatif terhadap setiap faktor yang berkontribusi pada tingginya polusi udara ini, di seluruh Indonesia,” kata dia.
Lebih lanjut, anggota Fraksi PAN ini menyampaikan penyebab polusi di setiap daerah mungkin berbeda sehingga pendekatan solusinya harus disesuaikan dengan kondisi masing-masing daerah.
“Kalimantan Barat yang populasi kendaraan bermotor sedikit, tetapi kegiatan tambangnya sangat tinggi dan supply listriknya dari batu bara (PLTU), tentu solusinya berbeda dengan Jakarta,” kata dia.
Baca juga: Kualitas Udara Kian Buruk, Pemerintah Perlu Evaluasi Industri di Jabodetabek
Mengenai penyebab tingginya polusi udara, sebelumnya disampaikan Profesor Meteorologi dan Klimatologi di Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) Edvin Aldrian.
Edvin mengungkapkan salah satu penyebab polusi udara yang kian pekat belakangan terkait dengan fenomena El Nino.
“Betul (ada kaitannya dengan El Nino). Jadi biasanya karena berhubungan dengan kebakaran hutan,” kata Edvin.
Kondisi tersebut, menurut Edvin, diperparah jarangnya hujan di suatu wilayah sehingga tidak ada wet deposition atau proses penting menghilangkan gas dan partikel dari atmosfer. Makanya, banyak sekali polutan di udara. (RO/S-2)
Akibatnya bencana alam kekeringan lahan sawah yang sebelumnya melanda sekitar 100 ha (hektare) di Kabupaten Pidie, kini terus meluas ke Kabupaten Aceh Besar. Itu karena sejak dua bulan terakhir
Perubahan efek cuaca tidak bersahabat akibat peningkatan suhu air di Samudra Pasifik Tengah dan Timur yang menjadi lebih hangat dari biasanya itu membuat iklim semakin tidak menentu.
Sejumlah desa yang jagungnya gagal panen tersebar di Kecamatan Panceng. Antara lain, lahan di Desa Pantenan, Ketanen, Banyutengah, Prupuh, Wotan, Suwalan, Sumurber, Serah, Sukodono
Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat garis kemiskinan Maret 2024 sebesar Rp582.932 per kapita per bulan.
FENOMENA alam El Nino yang diprediksi akan segera kembali terjadi membuat puluhan hektare (ha) tanaman padi sawah di Kabupaten Pidie, Provinsi Aceh, terganggu pertumbuhannya.
SAMPAI dengan saat ini, Indonesia masih merasakan dampak dari fenomena El Nino yang telah terjadi beberapa waktu lalu.
KOMISI IX DPR RI meminta kepada pemerintah untuk melakukan kajian akademis terkait dengan penerapan kelas rawat inap standar (KRIS) BPJS Kesehatan.
UPAYA menurunkan target prevalensi stunting hingga 14% di 2024 dinilai masih membutuhkan kerja keras dan evaluasi berkesinambungan.
ANGGOTA Komisi IX DPR Edy Wuryanto, mengingatkan bahaya modus pelanggaran tunjangan hari raya (THR) yang tak dibayarkan oleh perusahaan nakal.
ANGGOTA Komisi IX DPR RI Netty Prasetiyani Aher mengimbau perusahaan turut memberikan Tunjangan Hari Raya (THR) kepada para pengemudi ojol (ojek online) maupun kurir.
Dia meminta Presiden Joko Widodo lebih fokus untuk menyelesaikan pencapaian RPJMN termasuk di sektor kesehatan daripada 'cawe-cawe' dalam perhelatan Pilpres 2024.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved