Headline
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Maduro menyamakan pemilihan umum kali ini dengan salah satu pertikaian militer paling terkenal dalam perjuangan Venezuela untuk merdeka dari Spanyol.
WAKIL Ketua MPR Lestari Moerdijat mengaku miris karena pendidikan Indonesia masih menempati peringkat terbawah dibandingkan dengan negara lain. Hal itu, kata Rerie, sapaan akrabnya, disebabkan masih adanya kesenjangan kualitas sekolah dan guru.
Rerie mengharapkan pemahaman masyarakat dan keseriusan pemerintah terkait sejumlah langkah terobosan di sektor pendidikan lebih ditingkatkan, agar kesenjangan yang terjadi dalam proses pendidikan di Indonesia dapat segera diatasi.
"Upaya pemerintah dalam membangun sektor pendidikan menghadapi banyak tantangan, salah satunya adalah kesenjangan kualitas antar sekolah maupun kualitas guru. Langkah terobosan harus segera dilakukan untuk atasi kesenjangan tersebut," kata Rerie dalam keterangan tertulis, Senin (3/7).
Baca juga: Jurnalis Sekolah Membantu Gerakan Inovasi Sekolah Berkemajuan
Berdasarkan catatan situs worldtop20.org, posisi pendidikan Indonesia berada pada peringkat 67 dari 203 negara di dunia. Karena itu, menurut Rerie, berbagai upaya yang masif harus segera dilakukan untuk mengejar ketertinggalan dalam meningkatkan mutu pendidikan di tanah air.
Sesungguhnya, peluang untuk merealisasikan pemerataan mutu pendidikan nasional melalui pemanfaatan teknologi dalam proses belajar mengajar sangat terbuka.
Namun, dalam upaya pemanfaatan teknologi itu juga dibutuhkan kesiapan infrastruktur, keterampilan dan pemahaman yang baik dari para tenaga pengajar, pemangku kepentingan, dan masyarakat.
Baca juga: Pemerataan dan Peningkatan Kualitas Guru untuk Mencerdaskan Kehidupan Bangsa
Bersamaan dengan upaya tersebut, tambah Rerie, upaya mengatasi sejumlah masalah dasar pendidikan seperti prasarana dan sarana yang kurang memadai, minimnya bahan pembelajaran dan pemerataan serta peningkatan kualitas tenaga pendidik juga harus konsisten dilakukan, sehingga bisa mengakselerasi pemerataan pendidikan berkualitas di Tanah Air.
“Banyaknya pekerjaan rumah yang harus dilakukan dalam mengatasi kesenjangan di sektor pendidikan itu juga menuntut adanya keseriusan dan kolaborasi yang kuat antara instansi dan lembaga terkait,” ujarnya.
Rerie berharap, semua upaya tersebut dilakukan secara terukur, sehingga masyarakat bisa segera menikmati pendidikan yang berkualitas secara merata di seluruh Indonesia, dalam rangka mewujudkan sumber daya manusia yang tangguh dan berdaya saing di masa depan. (Z-6)
Catatan UNESCO 58 juta anak di seluruh dunia tidak mengenyam bangku pendidikan.
Sekolah Citra Kasih, Citra Garden Jakarta menggelar kegiatan open house
Sebelum ambruk, kondisi bangunan ruang kelas di sekolah itu memang sudah rusak
Berangkat dari permasalahan tersebut, Binus School Simprug bersama Happy Hearts Indonesia bekerja sama membangun pendidikan sejak kanak-kanak di NTT melalui kelompok Bersama Untuk Bangsa.
Muhammadiyah belum membentuk perusahaan baru untuk mengelola usaha tambang yang akan diberikan pemerintah.
SEKOLAH Demokrasi dan INDEF School of Political Economy merupakan momen spesial karena menggabungkan lembaga pemikir, akademisi, dan forum jurnalis di Indonesia dan Belanda.
KETUA Umum Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Megawati Soekarnoputri menginginkan Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR RI) menjadi lembaga tertinggi negara
PAUD harus mendapat perhatian serius karena merupakan bagian dari proses pembangunan sumber daya manusia (SDM) Indonesia agar mampu menjawab berbagai tantangan di masa depan.
DORONG peningkatan penerapan ekonomi sirkular dalam keseharian demi menjaga kelestarian lingkungan yang sangat dibutuhkan untuk mengakselerasi proses pembangunan dan tumbuh kembang.
Pemerintah bakal mewajibkan asuransi kendaraan bermotor berupa tanggung jawab hukum pihak ketiga (third party liability/TPL) mulai Januari 2025.
DORONG pengembangan wisata berkonsep regeneratif dalam upaya meningkatkan kinerja pariwisata nasional yang lebih baik dan berkelanjutan.
NEGARA harus mampu menjamin terpenuhinya hak-hak anak agar dapat hidup, tumbuh, dan berkembang. Harapannya, mereka kelak dapat berpartisipasi dalam proses pembangunan nasional.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved