Headline
Presiden perintahkan investigasi atas tragedi Bekasi Timur.
Presiden perintahkan investigasi atas tragedi Bekasi Timur.
Kumpulan Berita DPR RI
KEMENTERIAN Agama meluruskan kesalahan informasi soal pelunasan biaya haji, saat Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas melakukan rapat kerja bersama Komisi VIII DPR RI, pada 17 Mei 2023 lalu.
Dikatakan Menag, hari itu jemaah haji reguler 2023 seluruhnya telah melunasi biaya perjalanan ibadah haji (Bipih). Sebanyak 203.320 jemaah reguler dari 221 ribu kuota jemaah haji 2023, kata Menag, telah melunasi Bipih tersebut.
Ternyata, kata Direktur Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umrah (PHU) Kementerian Agama Hilman Latief, dari jumlah jemaah yang telah melunasi biaya haji tersebut, terdapat 24.276 jemaah cadangan, bukan dari jemaah reguler. "Hal ini terjadi lantara jemaah reguler tersebut belum mampu melunasi Bipih nya sehingga digantikan," terang Hilman, dalam rapat dengar pendapat bersama Komisi VIII DPR RI, Senin (22/5).
Baca juga : Alhamdulillah 100% Jemaah Sudah Lunasi Biaya Haji Reguler
Ia kembali menegaskan, bahwa data yang disampaikan oleh Menag merupakan data kuota jemaah haji 2023 bukan pelunasan Bipih.
"Mengenai data yang disampaikan Pak Menteri itu kuota. Jadi kuota awal yang diberikan kepada jemaah kita yang belum optimal sampai diperpanjang (pelunasannya). Tapi kemudian sejak awal kita sudah menentukan kuota berikutnya dalam bentuk cadangan," tukasnya
Baca juga : 1.035 Calon Jemaah Haji Belum Lunasi Bipih, 23.258 Cadangan Siap Gantikan
Menurutnya saat itu terdapat anomali bahwa 24.276 jemaah haji reguler yang berhak berangkat haji tahun ini tidak melakukan konfirmasi dan tidak mampu melunasi Bipih. Pada saat yang sama, dikatakan bahwa jemaah cadangan sudah mampu melunasi kekurangan Bipih tersebut.
"Jadi ada anomali bahwa yang berhak masuk berangkat ada banyak lebih dari 20 ribu orang tidak konfirmasi dan melunasi, pada saat yang sama untuk cadangan urutan berikutnya susah melunasi. Jadi ini data yang ada di kami. Jadi yang disampaikan Pak Menteri itu kuota nasional sudah memenuhi," tandas Hilman. (Z-4)
KPK resmi mencegah Asrul Azis Taba dan Ismail Adham ke luar negeri terkait dugaan korupsi kuota haji 2023-2024 yang menyeret eks Menag Yaqut Cholil Qoumas.
Lebih dari 2.000 warga Nabire harus menunggu hingga 28 tahun untuk berangkat haji. Apa yang menyebabkan antrean panjang ini? Simak penjelasan lengkapnya!
KEMENTERIAN Haji dan Umrah (Kemenhaj) mulai mengkaji skema haji tanpa memerlukan antre lama di Indonesia.
Kasus ini mencuat setelah adanya dugaan manipulasi pembagian 20 ribu kuota haji tambahan yang diberikan Pemerintah Arab Saudi.
KPK panggil lima saksi swasta dalam kasus dugaan korupsi kuota haji Kemenag. Pembagian kuota tambahan disorot karena diduga tak sesuai aturan.
Pertemuan itu diduga kuat menjadi pemicu lahirnya diskresi pembagian rata kuota tambahan.
MENINGKATNYA tensi geopolitik global, khususnya konflik antara Iran dan Amerika Serikat yang turut melibatkan Israel, mulai berdampak pada penyelenggaraan ibadah haji 1447 H/ haji 2026.
Presiden Prabowo instruksikan Garuda Indonesia dan Danantara bentuk joint venture dengan maskapai Arab Saudi. Targetnya: pangkas harga tiket haji dan hapus rute pesawat kosong!
Wakil Menteri Haji dan Umrah (Wamenhaj) RI Dahnil Anzar Simanjuntak mengatakan kenaikan avtur untuk calon haji ditanggung oleh pemerintah.
Menjelang eberangkatan ibadah haji yang dijadwalkan pada April mendatang, para jemaah yang telah melunasi biaya haji dan dinyatakan sehat diimbau untuk mulai menerapkan pola hidup sehat
Kementerian Haji dan Umrah mencatat 82,53% jemaah telah melunasi Biaya Perjalanan Ibadah Haji (Bipih) 2026. Syarat istitha'ah kesehatan diperketat dengan sistem lapis tiga.
Kementerian Haji dan Umrah (Kemenhaj) memperpanjang masa pelunasan Biaya Perjalanan Ibadah Haji (BIPIH) tahap pertama bagi jemaah di Aceh, Sumatra Utara, dan Sumatra Barat
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved