Headline

Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.

Fokus

Maduro menyamakan pemilihan umum kali ini dengan salah satu pertikaian militer paling terkenal dalam perjuangan Venezuela untuk merdeka dari Spanyol.

Pansus Angket Haji Pastikan Gelar Rapat Perdana Pekan Depan

Fachri Audhia Hafiez
17/7/2024 12:33
Pansus Angket Haji Pastikan Gelar Rapat Perdana Pekan Depan
Ilustrasi(MI)

Panitia Khusus (pansus) Angket Haji menunda rapat perdana yang awalnya dijadwalkan hari ini, Rabu, 17 Juli 2024, pukul 13.00 WIB. Rapat diundur dan dipastikan bakal digelar pekan depan.

"Insya Allah minggu depan kita rapat perdana," kata Anggota Pansus Angket Haji, Luluk Nur Hamidah.

Ia belum menjelaskan secara lugas alasan penundaan. Dia menyebut itu terjadi karena faktor teknis.

Baca juga : Rapat Perdana Pansus Angket Haji Ditunda

"Ditunda sementara karena faktor teknis, sambil memberi kesempatan reses seminggu di daerah pemilihan (dapil)," ucap Luluk.

Rapat perdana pansus itu rencananya beragendakan pemilihan dan penetapan pimpinan pansus. Rapat ini sejatinya digelar di masa reses anggota DPR.

Anggota Pansus Angket Haji DPR RI Wisnu Wijaya mengatakan para anggota yang sudah terlanjur hadir di Jakarta dari dapil masing-masing tetap menghadiri undangan tersebut.

Baca juga : Pansus Angket Haji Panggil Kemenag terkait Dugaan Jual Beli Kuota Haji

“Khusnuzon kami, mungkin pimpinan DPR hari ini belum bisa hadir. Namun kami akan tetap berada di sini untuk mempersiapkan hal-hal pembahasan yang nanti akan dilaksanakan di acara pansus tersebut,” ucapnya.

Sebelumnya, wakil ketua DPR RI Muhaimin Iskandar (Cak Imin) membeberkan hal yang paling penting untuk diusut pembentukan panitia khusus (pansus) hak angket penyelenggaraan ibadah haji 2024. Salah satunya soal dugaan penyalahgunaan visa haji reguler untuk ibadah haji dari penambahan kuota haji yang diberikan pemerintah Arab Saudi.

Pansus hak angket haji 2024 disahkan dalam Rapat Paripurna DPR di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, pada 9 Juli silam. Cak Imin hadir sebagai pimpinan rapat.

“Yang paling fatal adalah penggunaan visa haji reguler tidak sepenuhnya diberikan kepada yang antre tahunan tapi diberikan kepada haji khusus dengan biaya yang mahal,” ucap Cak Imin. (Z-11)



Cek berita dan artikel yg lain di Google News dan dan ikuti WhatsApp channel mediaindonesia.com
Editor : Andhika
Berita Lainnya