Headline
Presiden perintahkan investigasi atas tragedi Bekasi Timur.
Presiden perintahkan investigasi atas tragedi Bekasi Timur.
Kumpulan Berita DPR RI
KESEJAHTERAAN dosen di Indonesia bisa dibilang jauh dari kata layak. Anggota Tim Riset Kesejahteraan Dosen sekaligus Dosen Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Milda Istiqomah mengatakan serikat pekerja dosen menjadi solusinya.
"Kita melihat serikat pekerja ini muncul karena ada hubungan sosial antara pekerja dan pengusaha yang bersifat sepihak dan eksploitatif. Jadi ada kedudukan tidak seimbang yang membuat kelas yang kuat dan kelas yang lemah menjadi timpang. Ketidakseimbangan semacam ini yang mengakibatkan konflik," ucap Milda.
Data dari Tim Riset Kesejahteraan Dosen memperlihatkan bahwa hanya 9% dosen yang gajinya di atas Rp5 juta. Sementara 91% sisanya masih di bawah Rp5 juta. Hal ini dapat disimpulkan bahwa upah dosen jauh dari kata layak dan tidak sesuai dengan hak yang seharusnya dia terima.
Baca juga: Hasil Riset: Kesejahteraan Dosen Jauh Dari Layak
"Dalam realita kita sebagai dosen yang lemah, kita enggak punya kapasitas untuk memperjuangkan hak kita secara perseorangan. Makanya perlu wadah yang tujuannya untuk mencapai kesetaraan hak," tegasnya.
Milda menjelaskan, dalam Undang-Undang No. 21 Tahun 2000 tentang Serikat Pekerja, pasal 1 menyebut serikat pekerja adalah organisasi yang dibentuk dari, oleh dan untuk pekerja baik di dalam maupun di luar perusahaan yang bersifat bebas, terbuka, mandiri, demokratis, dan bertanggung jawab guna memperjuangkan, membela, serta melindungi hak dan kepentingan pekerja serta meningkatkan kesejahteraan pekerja dan keluarganya.
Baca juga: Refleksi Hari Buruh, Investasi Gagal Serap Tenaga Kerja Efek Deindustrialisasi Dini
"Dari definisi ini, tujuan pembentukan serikat pekerja lebih bersifat sosial ekonomis daripada politis yang intinya kita meminta kelayakan dalam hal upah, syarat dan kondisi kerja, hubungan kesepakatan kerja, kesejahteraan dan jaminan sosial," urai Milda. (Des/Z-7)
Ia menjelaskan, upaya memperkuat kepercayaan publik dilakukan melalui peningkatan sistem pengawasan internal, penguatan kontrol terhadap hakim konstitusi.
Di tingkat nasional, Unika Atma Jaya menempati peringkat #4 PTS terbaik se-Indonesia dan peringkat #22 dari seluruh Perguruan Tinggi se-Indonesia.
President University mengukuhkan tiga Guru Besar baru: Prof. Anton Wachidin, Prof. Erwin Sitompul, dan Prof. Jhanghiz Syahrivar untuk perkuat riset nasional.
Kolaborasi antara lembaga peradilan dan perguruan tinggi dinilai semakin penting dalam memperkuat pemahaman konstitusi di Indonesia.
Bagi mahasiswa internasional, memilih kampus tidak hanya soal kualitas akademik, tetapi juga kenyamanan tempat tinggal dan jaminan keamanan.
Institut Teknologi Bandung (ITB) menjalin kerja sama strategis dengan Universitas Prasetiya Mulya dalam penyelenggaraan Program Sarjana-Magister Terintegrasi (PSMT).
BNPP mendorong para mahasiswa untuk memanfaatkan Pos Lintas Batas Negara (PLBN) sebagai laboratorium belajar lapangan di perbatasan
Kolaborasi antara eksekutif dan legislatif dalam merampungkan aturan ini berjalan sangat efektif.
Banyaknya jumlah RTLH ini berkorelasi langsung dengan faktor ekonomi masyarakat.
BNPP menegaskan pentingnya sinergi para dai dalam mendukung pembangunan kawasan perbatasan negara
Dirjen Polpum Kemendagri, Akmal Malik mendorong agar rumah ibadah di Indonesia tidak hanya menjadi tempat beribadah, tetapi juga pusat pemberdayaan ekonomi dan sosial masyarakat.
pemerintah perlu refleksi dan berkolaborasi untuk menjamin hak serta memberikan kesejahteraan bagi warga negara. Hal itu ia katakan merespons kasus anak SD yang bunuh diri di NTT.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved