Headline
Presiden perintahkan investigasi atas tragedi Bekasi Timur.
Presiden perintahkan investigasi atas tragedi Bekasi Timur.
Kumpulan Berita DPR RI
SURVEI Status Gizi Indonesia (SSGI) pada 2022 menyebutkan angka stunting Indonesia berada pada 21,6 persen. Semua pihak termasuk Badan Strategi Kebijakan Dalam Negeri (BSKDN) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) berharap angka tersebut terus menurun sesuai target pemerintah, yaitu 17% pada 2023.
Sejalan dengan itu, BSKDN Kemendagri bekerja sama dengan Tanoto Foundation untuk mengatasi permasalahan stunting hingga meningkatkan kualitas pendidikan anak bangsa.
Tanoto Foundation merupakan organisasi filantropi independen yang memiliki misi untuk mengembangkan individu dan memperbaiki taraf hidup melalui pendidikan berkualitas yang transformatif.
Baca juga : Edukasi Stunting kepada Pemudik, BKKBN Buka Posko di Cipularang
Kepala BSKDN Kemendagri Yusharto Huntoyungo menjelaskan, sejumlah indeks yang dimiliki BSKDN, diantaranya Indeks Inovasi Daerah (IID) yang mengukur tingkat inovasi daerah di Indonesia yang berkaitan dengan kualitas SDM. Hal itu berkelindan juga dengan status gizi yang baik untuk menghasilkan SDM berkualitas.
Oleh karena itu, menurut Yusharto sangat penting semua pihak turut terlibat mengurangi angka prevalensi stunting.
Baca juga : Pos Indonesia Percepatan Distribusi Daging dan Telur Ayam Program Pengentasan Stunting
"Kami berharap kita (BSKDN dan Tanoto Foundation) dapat bekerja sama untuk meningkatkan banyak inovasi yang kita miliki terutama terkait urusan kesehatan dan pendidikan," ungkapnya saat memimpin rapat bersama Tanoto Foundation di Ruang Video Conference BSKDN, Kamis (27/4).
CSLD Lead Tanoto Foundation Yunety Tarigan menjelaskan sejumlah program penurunan stunting yang telah dilaksanakan pihaknya, meliputi Research Fellowship terkait penelitian yang berfokus pada Sustainable Development Goals (SDGs) atau tujuan pembangunan berkelanjutan hingga kebijakan-kebijakan pemerintah.
Riset tersebut dapat diikuti oleh para peneliti maupun mahasiswa. Dia menuturkan, pendanaan penelitian tersebut bisa didapat melalui SDGs Powerhouse.
Yunety mengatakan, pihaknya juga memiliki program Rumah Anak SIGAP (Siapkan Generasi Anak Berprestasi) yang bekerja sama dengan pemerintah daerah (Pemda).
Hingga kini program kerja yang dibangun pihaknya berfokus pada stunting dan peningkatan pendidikan sesuai dengan program prioritas nasional pemerintahan Presiden Joko Widodo.
Terkait dengan inovasi yang dimiliki BSKDN, Yunety berharap dapat terus dikembangkan terutama yang menyangkut program SDGs yang juga menjadi lima program prioritas nasional.
"Bisa dimasukkan ke dalam indeks inovasi ini gitu, kalau dulu misal menyasarnya general kita bisa menyasar stunting dan pendidikan," pungkasnya. (RO/Z-5)
Dirjen Bina Pemdes Kemendagri mempercepat penegasan batas desa melalui program Integrated Land Administration and Spatial Planning (ILASPP).
Ia menilai Kemendagri sebagai lembaga pembina pemerintah daerah segera berkoordinasi dengan Pemda setempat yang memiliki perlintasan sebidang.
Direktorat Jenderal Bina Administrasi Kewilayahan (Ditjen Bina Adwil), Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), terus memperkuat peran Satuan Perlindungan Masyarakat.
ANGGOTA Komisi II DPR RI dari Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Ali Ahmad mengkritik wacana pengenaan denda bagi warga yang KTP elektronik atau e-KTP hilang.
Direktur Jenderal Bina Keuangan Daerah Kemendagri, Agus Fatoni, menegaskan bahwa seluruh kebutuhan belanja pegawai, termasuk untuk PPPK, telah dialokasikan dengan memadai.
Ia mengharapkan para kepala daerah dari mulai gubernur hingga kepala desa dan kelurahan segera membentuk desa siaga TB.
Mendikdasmen menegaskan komitmennya dalam menjaga pelaksanaan TKA agar tetap kredibel, transparan, dan berintegritas di seluruh wilayah Indonesia.
WIC Jakarta sukses gelar Konferensi Biennial WCI ke-17. Fokus pada pemberdayaan perempuan, pendidikan, dan pelestarian warisan budaya di era transformasi.
Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) untuk mengatasi kendala tersebut agar tidak terjadi di tahun berikutnya.
Dalam konteks ini, pendidikan vokasi seharusnya menjadi solusi strategis. Namun untuk memahami bagaimana seharusnya vokasi berfungsi, kita perlu melihat praktik terbaik global.
PRESIDEN Prabowo Subianto menyatakan komitmennya melakukan perbaikan besar-besaran sektor pendidikan, mulai dari renovasi fisik sekolah hingga penguatan kualitas pembelajaran.
President University mengukuhkan tiga Guru Besar baru: Prof. Anton Wachidin, Prof. Erwin Sitompul, dan Prof. Jhanghiz Syahrivar untuk perkuat riset nasional.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved