Headline
Presiden perintahkan investigasi atas tragedi Bekasi Timur.
Presiden perintahkan investigasi atas tragedi Bekasi Timur.
Kumpulan Berita DPR RI
KITA sering mendengar istilah musyawarah. Bahkan, dalam sila ke-4 Pancasila, tercatat kata musyawarah. Artinya, musyawarah menjadi nilai dan haluan dalam kehidupan bangsa.
Dalam perjalanan kehidupan, baik dalam masyarakat dan bangsa bernegara, penting menerapkan musyawarah sebagai tanda bahwa negara kita selalu mengedepankan komunikasi dalam mengambil kebijakan. Berikut uraian lengkapnya.
Menurut KBBI, musyawarah adalah pembahasan bersama dengan maksud mencapai keputusan atas penyelesaian masalah; perundingan; perembukan. Dalam kehidupan sehari-hari, sebagai negara yang memutuskan kebijakan secara bersama-sama, penting bagi kita untuk melakukan musyawarah atau perundingan untuk mencapai kemufakatan.
Baca juga: Makna dan Arti Pancasila bagi Bangsa Indonesia
Jadi, musyawarah ialah upaya bersama dalam suatu kelompok atau tingkatan untuk memecahkan persoalan dengan berkomunikasi dan mengutarakan pendapat serta opsi yang dimiliki. Dengan demikian, kebijakan atau keputusan dapat diambil.
Musyawarah memiliki tujuan untuk mengambil keputusan secara bersama. Dengan melakukan proses musyawarah atau perundingan sebelum mengambil kebijakan, dapat membuat masalah lebih mudah diatasi. Ketika bersama-sama mengambil peran dan mengutarakan pendapat atas suatu masalah, akan membuat masalah dapat lebih dipetakan dan dipikirkan solusinya dengan lebih mudah.
Baca juga: Nilai-Nilai yang Terkandung dalam Pancasila dari Sila 1 sampai 5
Selain itu, dengan musyawarah dalam suatu kelompok, membuat persepsi bahwa kebijakan tidak diambil secara otoriter tanpa meminta pendapat dari orang lain. Hasilnya, musyawarah dapat mempererat kerukunan dan kerja sama. Terlebih lagi, dengan melakukan musyawarah sebelum mengambil kebijakan berarti menganggap semua orang setara dan perlu dihormati haknya untuk menyampaikan pendapat.
a. Berdiskusi mengenai kebutuhan yang harus dibeli.
b. Membicarakan kegiatan yang dapat dilakukan.
c. Berpendapat mengenai uang yang diterima dari orangtua.
Baca juga: Pengamalan Pancasila Sila ke-2 dalam Kehidupan Sehari-hari
a. Melakukan diskusi kelompok untuk menyelesaikan tugas sekolah.
b. Melakukan pemungutan suara memilih ketua OSIS dan ketua kelas.
c. Berdiskusi mengenai tugas kebersihan di dalam kelas.
a. Membicarakan rencana kerja bersama dengan atasan dan rekan.
b. Berdiskusi mengenai tugas dan upah bersama HR.
c. Mengutarakan pendapat pada saat rapat mengenai pekerjaan. (Z-2)
MENTERI Agama RI Nasaruddin Umar menekankan pentingnya pembahasan secara musyawarah dalam menyelesaikan persoalan.
Musyawarah: Landasan pengambilan keputusan bijak & adil. Pelajari prinsip, manfaat, serta penerapannya dalam kehidupan bermasyarakat.
Semua tahapan sebagaimana yang diatur dalam anggaran dasar dan peraturan organisasi Kadin sudah terpenuhi unsurnya
Kader harus terus melakukan konsolidasi mulai dari tingkat ranting hingga wilayah demi terciptanya soliditas yang kuat.
Iluni SSP terlibat di tingkat akar rumput melakukan kegiatan kolaborasi bersama Indonesia Mengajar serta Donasi Buku dan Advokasi bersama organisasi selfgrow.id.
Sila ini mencakup mufakat, mengutamakan kepentingan masyarakat dan negara, menghargai kehendak orang lain, bermusyawarah untuk kesepakatan bersama, dan mewujudkan demokrasi.
Ketua KPD Miftahul Arifin menjelaskan bahwa putusan tersebut sudah memberikan garis yang jelas mengenai batasan penerapan ambang batas parlemen.
Pengalaman pemerintahan sebelumnya yang menunjukkan bahwa besarnya dukungan parlemen tidak selalu berbanding lurus dengan efektivitas pemerintahan.
Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo, mengatakan praktik tersebut membuka celah manipulasi hasil elektoral oleh pihak-pihak tertentu.
WAKIL Ketua Umum Partai Golkar Ahmad Doli Kurnia mengusulkan formula terkait ambang batas parlemen atau parliamentary threshold (PT) dalam Rancangan Undang-Undang (RUU) Pemilu.
KPK usulkan 5 poin perbaikan pemilu 2026 untuk cegah korupsi elektoral, mulai dari pembatasan uang tunai kampanye hingga penerapan rekapitulasi suara elektronik
Presiden Prabowo Subianto menegaskan pergantian pemerintah bisa dilakukan secara damai melalui pemilu maupun impeachment sesuai mekanisme konstitusi.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved