Headline
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Maduro menyamakan pemilihan umum kali ini dengan salah satu pertikaian militer paling terkenal dalam perjuangan Venezuela untuk merdeka dari Spanyol.
WAKIL Ketua Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) Jasra Putra meminta setiap sekolah untuk menyediakan tenaga psikolog untuk para pelajar. Menurut dia, keberadaan guru bimbingan konseling saja belum cukup untuk menyikapi tantangan beragamnya perilaku remaja yang saat ini muncul, salah satunya self harm.
“Antisipasi yang bisa segera dilakukan adalah membangun rekayasa antara orang tua, sekolah dan sekitar untuk menciptakan lingkungan yang kondusif dalam memberi akses konseling, ruang aman konseling, ruang privacy, menjaga kerahasiaan anak, jaminan keamanan dan petugas yang mumpuni. Tentu sementara tenaga BK (bimbingan konseling) sekolah dapat diperbantukan oleh tenaga konseling dari UPTD PPA, P2TP2A, konselor Unit PPA Kepolisian, psikososial dari Kementerian Sosial RI dan Konselor dari relawan SAPA 129 KPPPA,” jelas Jasra kepada Media Indonesia, Senin (20/3).
“Selama ini kita bicara sekolah ramah anak, bicara bagaimana menghadapi kekerasan di sekolah. Tetapi ternyata ada yang lupa tersampaikan, yaitu persoalan kejiwaan anak anak kita. Bagaimana anak anak mengenal kecenderungan kejiwaan mereka. Ini yang masih sangat tertinggal ditangani,” imbuh Jasra.
Baca juga: Ini Penyebab Perundungan Anak makin Marak
Persoalan gangguan jiwa, lanjut Jasra, saat ini masih jauh dari urusan bisnis sekolah. Sehingga butuh penyediaan tenaga psikolog harus ada intervensi dari negara.
“Tentu dengan baru disahkannya Undang Undang Pendidikan dan Layanan Psikologi (UU PLP), kita berharap setiap anak mendapatkan layanan psikologi yang layak dari tenaga professional. Baik dari SDM yang dimiliki sekolah, dari guru yang berlatar belakang psikolog maupun dari mandat UU tersebut untuk penyediaan tenaga SDM layanan psikologi,” pesan Jasra.
Baca juga: BKKBN Sebut Gangguan Kejiwaan pada Remaja Meningkat
“Dari pengalaman KPAI melihat korban anak yang mengalami gangguan jiwa, menjadi urusan paling terbelakang, karena sekolah dan orang tua sudah disibukkan hal lain. Untuk itu kita berharap Undang Undang Pendidikan dan Layanan Psikologi bisa benar benar efektif disediakan dan terselenggara secara baik di sekolah. Agar semua anak sejak dini mendapatkan layanan psikologi yang layak dalam mengenal jiwanya sejak dini. Dan ini bukan pekerjaan yang bisa sambal ditinggal dengan pekerjaan lain, benar benar butuh konsentrasi dalam pemenuhan gizi jiwa anak sesuai usia dan tumbuh kembangnya sejak dini,” pungkasnya. (Dis/Z-7)
KPAI meminta UPTD PPA (Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak) Depok segera memberikan pendampingan psikologis kepada anak.
KEPALA PPATK Ivan Yustiavandana memaparkan transaksi judol berdasarkan usia di bawah 11 tahun sebanyak 1.160 anak dengan angka sudah menyentuh Rp3 miliar lebih frekuensi 22 ribu transaksi.
PUSAT Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) mencatat wilayah-wilayah yang paling banyak melakukan deposit atau terlibat dalam transaksi judi online (judol),
KPAI mencatat kasus prostitusi daring atau eksploitasi secara daring dari 2021-2023 mencapai 481 kasus yang teradukan. Jumlah tersebut disebut hanya sebagai fenomena gunung es.
KPAI sebut 4 dari 19 anak yang terlibat sebagai talent kasus eksploitasi daring dengan dijual menjadi PSK melalui media sosial X dan Telegram, sudah didampingi.
KPAI juga menemui sejumlah anak yang yang mengaku mengalami kekerasan dari anggota Polda Sabhara Sumbar
Selain itu, anak-anak juga perlu dilatih untuk berani bersuara terhadap berbagai hal negatif yang dialaminya, misalnya dari tindak kekerasan.
PEMERINTAH lewat Kementerian PPPA dan Kemenkum dan HAM hampir menyusun Rancangan Peraturan Presiden tentang (Raperpres) Peta Jalan Perlindungan Anak dalam Ranah Daring.
Sebuah video menunjukkan seorang petugas polisi bersenjata Inggris menendang seorang pria di kepala saat pria tersebut tergeletak di tanah di Bandara Manchester.
PEMERINTAH silih berganti namun selama hampir 20 tahun sejak awal diajukan ke DPR pada 2004, Rancangan Undang-Undang Perlindungan Pekerja Rumah Tangga (RUU PPRT)
Kapolda Sulteng Irjen Agus Nugroho memberikan teguran keras kepada Direktur Lalulintas (Dirlantas) Kombes Dodi Darjanto yang diduga lakukan kekerasan verbal pada jurnalis.
Para jurnalis meminta perhatian dan tindakan tegas dari Kapolda Sulteng sebagai bentuk menjaga hubungan kemitraan antara Polda Sulteng dengan insan pers di Sulteng.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved