Headline
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Maduro menyamakan pemilihan umum kali ini dengan salah satu pertikaian militer paling terkenal dalam perjuangan Venezuela untuk merdeka dari Spanyol.
Sebanyak 18.092 Penyuluh Agama Islam (PAI) dinyatakan lulus menjadi pendamping proses produk halal (PPH). Mereka dinyatakan lulus setelah mengikuti serangkaian materi pelatihan dan ujian yang diberikan Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) Kementerian Agama (Kemenag).
“Alhamdulillah proses pelatihan masal serentak yang dilakukan secara daring oleh BPJPH telah selesai pada 20 Februari 2023. Berdasarkan evaluasi, dari 26 ribu penyuluh agama yang mendaftar, sebanyak 18.092 orang dinyatakan lulus,” ujar Kepala BPJPH M Aqil Irham, Jumat (22/2).
Selanjutnya, para penyuluh agama ini bergabung pada 153 Lembaga Pendamping Proses Produk Halal (LPPPH) yang tersebar di seluruh Indonesia. “Para pendamping ini bisa langsung bekerja mendampingi pelaku usaha untuk memperoleh sertifikasi halal gratis (SEHATI) di 2023 ini,” ujarnya.
“Mulai dengan identifikasi pelaku usaha terdekat yang akan didampingi, kemudian membuat jadwal rutin, komunikasi, dan mentoring dengan LPPPH,” imbuh Aqil memberikan tips.
Aqil juga meminta para Pendamping PPH untuk membuat jadwal rutin koordinasi dan pelaporan dengan Satgas Layanan Halal JPH. “Ingat, komunikasi dengan Satgas, LPPPH, dan pelaku usaha harus dibangun dengan baik dan kondusif. Selamat bekerja, mari kita sukseskan SEHATI 2023,” pesan Aqil.
Kepala Pusat Pembinaan dan Pengawasan Jaminan Produk Halal BPJPH Dzikro menuturkan, Pelatihan Pendamping PPH bagi Penyuluh Agama telah terselenggara dalam 2 Batch. “Di Batch 1 yang lulus sejumlah 13.657 orang, sementara Batch 2 lulus sebanyak 4.435 orang. Total penyuluh agama yang lulus sebagai pendamping PPH sebanyak 18.092 orang,” paparnya.
Dzikro menuturkan, untuk mendukung percepatan capaian 1 juta Sertifikasi Halal Gratis, pihaknya akan terus melakukan pelatihan guna mencetak Pendamping PPH. “Saat ini kita akan mulai mencetak pendamping yang berasal dari unsur madrasah. Selanjutnya akan dilakukan juga pelatihan bagi calon pendamping dari unsur Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Negeri (PTKIN),” papar Dzikro. (OL-12)
Berdasarkan riset, kehalalalan itu jadi utama, baru rasa, dan harga. Jika sudah ada sertifikat halal, rasanya enak, dan harganya terjangkau, konsumen akan makin banyak dan tidak sangsi lag
Program e-learning dirancang untuk memberikan pengetahuan tambahan di luar kompetensi dasar sebagai seorang penyelia halal, auditor halal, dan juru sembelih halal.
Gangguan pada Pusat Data Nasional Sementara (PDNS) 2 di Surabaya berdampak terhambatnya proses sertifikasi halal pelaku usaha mikro kecil
Dengan menurunkan petugas ke lokasi pelaku usaha, ada beberapa kemudahan. Di antaranya, mereka mendapatkan informasi dan layanan sertifikasi halal secara langsung.
Sertifikasi halal merupakan kewajiban yang harus dipenuhi pelaku usaha sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 33 tahun 2014 tentang jaminan produk halal.
Di Kalsel terdata 255.000 pelaku usaha kecil dan menengah di berbagai bidang dan baru sekitar 8.000 yang sudah mengantongi sertifikat halal.
Beragama yang berkualitas adalah ketika kita bisa berdampak serta turut berkontribusi pada sebuah transformasi sosial.
MUNGKIN ada di antara kita bertanya apakah penyelenggaraan haji 1445 H/2024 M yang baru usai sukses atau tidak? Apa ukurannya?
Kasubdit Kepustakaan Islam Kemenag, Nur Rahmawati, menekankan peran strategis perpustakaan masjid dalam menyebarkan informasi dan edukasi terkait kebencanaan.
Setiap sen rupiah yang dikeluarkan oleh BPKH atas permintaan Kementerian Agama guna penyelenggaraan haji wajib atas persetujuan DPR RI dalam kapasitasnya sebagai pengawas eksternal.
Dalam menyalurkan santunan, Kemenag RI melibatkan Kanwil Kemenag se-Indonesia, BAZNAS, LAZ, BSI, serta beberapa bank syariah.
Kementerian Agama (Kemenag) menyiapkan sejumlah langkah untuk mengantisipasi potensi konflik yang mungkin terjadi pada saat Pilkada Serentak 2024.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved