Headline
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Maduro menyamakan pemilihan umum kali ini dengan salah satu pertikaian militer paling terkenal dalam perjuangan Venezuela untuk merdeka dari Spanyol.
ANGGOTA Komisi X DPR RI Andreas Hugo Pariera mengungkapkan perlunya sosialisasi terkait program beasiswa PIP (Program Indonesia Pintar) kepada para siswa. Terutama siswa dari kalangan ekonomi kurang mampu yang bersekolah di seluruh daerah di Indonesia.
"Hari ini kami memulai masa reses kami, salah satunya dengan mengunjungi Provinsi Bali. Di sini kami mendapati kenyataan bahwa banyak orang tua siswa yang tidak mengetahui adanya program beasiswa PIP, program beasiswa Indonesia pintar. Hal ini tentu sangat disayangkan," ujar Andreas dalam kunjungan reses Komisi X DPR RI ke Provinsi Bali.
Dijelaskan Politisi dari Fraksi Partai PDI-Perjuangan ini, PIP merupakan program Indonesia pintar yang berupa pemberian beasiswa kepada siswa yang kurang mampu secara ekonomi. Namun siswa tersebut harus memiliki keinginan yang kuat untuk bersekolah.
Baca juga : Bertemu Presiden Majelis Umum PBB, Puan Tegaskan Komitmen RI Atasi Perubahan Iklim
Selain itu, lanjutnya, anggaran yang disediakan pemerintah untuk program PIP ini pun tidak sedikit yakni sekitar Rp1,7 triliun. Sehingga akan sangat sayang sekali jika anggaran tersebut tidak digunakan dengan baik untuk membantu siswa berprestasi. Sehingga penyerapan anggaran yang disediakan pemerintah pun tidak baik.
Oleh karenanya Andreas berharap agar semua pihak ikut serta mensosialisasikan tentang Program beasiswa PIP tersebut kepada para siswanya. Termasuk pihak sekolah, pemerintah dan DPR. Agar anggaran yang sudah disiapkan pemerintah untuk membantu siswa tidak mampu itu bisa dimanfaatkan dengan baik oleh para siswa. (RO/OL-7)
Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbud-Ristek) memastikan data cadangan (backup) penerima dan pendaftar Kartu Indonesia Pintar (KIP) Kuliah tetap aman.
UNIVERSITAS Mitra Karya (Umika) dan Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi (STEI) Tribuana meminta bukti dan data terkait tuduhan jual beli ijazah dan penyelewengan beasiswa Kartu Indonesia Pintar
Kemendikbud Ristek baru- baru ini mencabut izin operasional sejumlah PTS yang bermasalah dengan alasan melindungi mahasiswa dari penipuan.
PIP adalah program bantuan dari pemerintah pusat berupa uang tunai kepada pelajar berusia 6 tahun sampai 21 tahun yang berasal dari keluarga miskin dan rentan miskin untuk biaya pendidikan.
Butuh tiga hari perjalanan bagi siswa penerima PIP mencairkan dana. KSP akan mengevaluasi seluruh hambatan penyaluran bantuan di Kepulauan Aru.
Kemendikbud serahkan penemuan KIP ke BNI. Sedangkan BNI mengatakan kartu tersebut sudah tidak aktif dan seharusnya sudah dimusnahkan.
Alangkah baiknya jika pengaturan pembelian BBM subsidi juga dilaksanakan segera sehingga volume BBM subsidi bisa berkurang dan masyarakat dari kalangan mampu akan membeli BBM nonsubsidi.
Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad mengungkapkan bahwa Ketua Badan Anggaran (Banggar) DPR sekaligus Ketua DPP PDIP Said Abdullah yang mengusulkan Revisi UU MD3
Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad menepis kabar Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD (Perppu MD3) sudah disiapkan.
Anggota Komisi VI DPR RI, Luluk Nur Hamidah, mengkritik Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 28 Tahun 2024 yang mengatur larangan penjualan rokok secara eceran per batang.
DPR mengingatkan pemerintah agar menepati janji bonus kepada pemain dan pelatih Tim Nasional (Timnas) Indonesia U-19 usai meraih juara pada Piala AFF U19 2024.
Pimpinan TNI semestinya menjadi garda terdepan dalam menekankan profesionalitas militer serta memberi demarkasi agar militer fokus dengan fungsi pertahanan.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved