Peringatan Hari Ibu Momentum Wujudkan Kesetaraan Gender di Semua Aspek

22 Desember merupakan Hari Ibu yang diperingati oleh perempuan terutama Ibu-ibu di Indonesia. Masyarakat ramai mengungkapkan dan mengucapkan Hari Ibu ini di media sosial. Ada yang mengucapkan melalui Twibbon, ada pula yang mengungkapkan dengan rangkaian kata-kata indah, atau mengupload foto Sang Ibu tercinta.

Pemerintah pun menaruh perhatian terhadap perempuan-perempuan di Indonesia. Hal ini dilihat dari tema Hari Ibu yang diusung pada tahun ini adalah “Perempuan Berdaya Indonesia Maju”. Ada beberapa sub tema yang juga dicetuskan antara lain "Kewirausahaan Perempuan: Mempercepat Kesetaraan, Mempercepat Pemulihan"; "Perempuan dan Digital Economy"; "Perempuan dan Kepemimpinan"; dan "Perempuan Terlindungi, Perempuan Berdaya". 

"Dari sub-sub tema ini, terlihat bahwa besar harapan pemerintah dengan adanya peringatan Hari Ibu tahun 2022 ini Perempuan Indonesia dapat bangkit, maju, serta lebih sejahtera terutama pascapandemi Covid-19," kata Resti Amelia, ASN Badan Pusat Statistk.

Resti mengungkapkan, hasil Survei Perdagangan Tahun 2021 di Indonesia yang dilakukan oleh Badan Pusat Statistik (BPS), pengusaha sektor perdagangan masih didominasi oleh laki-laki sebesar 79,51 persen, sedangkan perempuan hanya mengambil peran sebagai pengusaha sebesar 20,49 persen atau dapat dikatakan hanya terdapat 1 orang pengusaha perempuan di antara 5 orang pengusaha. 

"Hal itu memperlihatkan bahwa ketimpangan gender masih terjadi di Indonesia. Perempuan mungkin dianggap tidak layak atau tidak berkompeten dalam usaha perdagangan," kata Wanita yang sedang menempuh program Pasacasarjana Ilmu Adminitrasi Universitas Indonesia itu.

Masih berbicara tentang sektor perdagangan, jika diihat lagi lebih jauh, khususnya yang berhubungan dengan ekonomi digital, maka secara umum persentase pengusaha perempuan yang memanfaatkan media digital sebesar 22,49 persen lebih tinggi dibandingkan pengusaha perempuan yang menggunakan metode konvensional 19,78 persen di dalam usahanya. Artinya bahwa perempuan cenderung lebih senang memanfaatkan media digital untuk menjalankan usahanya.

Di sisi lain, jumlah Pegawai Negeri Sipil di seluruh Indonesia yaitu 3.995.634 orang, 2.105.345 orang atau 52,69 persen merupakan pegawai perempuan. Secara jumlah keseluruhan terlihat bahwa pegawai perempuan mendominasi pada sektor pemerintahan. 

Namun dominasi perempuan lebih banyak menempati jabatan-jabatan rendah, terlihat bahwa sebagian besar pimpinan atau pejabat level eselon IV ke atas diduduki oleh laki-laki, perempuan hanya mengambil bagian 35,58 persen dalam kepemimpinan eselon IV ke atas.

Dilihat dari aspek kriminalitas, ternyata menurut Hasil Survei Sosial Ekonomi (Susenas) yang dilakukan oleh BPS, ternyata penduduk yang pernah menjadi korban kejahatan sebagian besar berjenis kelamin laki-laki dengan persentase lebih dari 60 persen. 

Sementara itu, persentase perempuan yang menjadi korban kejahatan sempat mengalami penurunan dari 36,48 persen di tahun 2019 menjadi 35,54 persen di tahun 2020, namun kembali meningkat menjadi 37,71 persen di tahun 2021. Artinya kaum perempuan di Indonesia terlihat semakin terlindungi dari aspek kriminalitas ini.

Baca juga : 68,2 Juta Masyarakat Sudah Disuntik Booster

Dalam dunia internasional, ketimpangan gender yang diukur dengan Gender Inequality Index (GII) semakin membaik yang ditandai dengan perkembangan GII yang semakin kecil. Namun, apabila dilihat menurut kawasan, masih terlihat adanya disparitas. 

Pada 2021, wilayah Eropa dan Asia Tengah sudah mencapai angka yang cukup rendah (0,227), sementara negara Arab, Sub-Sahara Afrika, dan Asia Selatan masih memiliki nilai GII di atas 0,5. Artinya, pembangunan manusia yang dicapai di wilayah ini terkoreksi dengan ketimpangan gender sebesar 50 persen.

Pada 2022 ketimpangan gender Indonesia menempati posisi ke 110 dari 170 negara. Posisi ini mengalami peningkatan dari 2019 yang semula berada pada posisi 129. Peningkatan ini menunjukkan adanya keberhasilan dari usaha yang telah dilaksanakan oleh pemerintah dalam aspek pendidikan, kesehatan, pemberdayaan, serta portal dalam bursa tenaga kerja.

Kesetaraan gender merupakan sasaran pembangunan di beberapa negara khususnya negara yang menghadapi tantangan berupa disparitas pembangunan yang tinggi karena mengakibatkan pembangunan tidak akan berjalan secara optimal. Sangat diharapkan keadaan yang ideal bagi laki-laki maupun perempuan dalam mendapat perlakuan dan akses yang setara atas sumber daya maupun hasil dari pembangunannya.

"Masalah pemberdayaan perempuan terus menjadi sorotan dunia. Hal ini terlihat dari kegiatan yang belakangan ini dilakukan, yaitu Penyelenggaraan Konferensi Tingkat Menteri G20 tentang Pemberdayaan Perempuan (G20 Ministerial Conference on Women’s Empowerment/MCWE) di Nusa Dua, Bali, 23-24 Agustus 2022 lalu," kata Resti.

Ada tiga isu utama yang dibahas dalam MCWE, Pertama, aspek Ekonomi dari Perawatan Pascapandemi Coovid-19 : Peluang yang Hilang di Pasar Tenaga Kerja. Kedua, menutup Kesenjangan Gender Digital : Partisipasi Perempuan dalam Ekonomi Digital dan Pekerjaan Masa Depan. Ketiga, kewirausahaan Perempuan : Percepatan Kesetaraan dan Percepatan Pemulihan.

"Berdasarkan hasil pembahasan kongres tersebut yang dikemukakan oleh Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) Indonesia, disebutkan bahwa perempuan lebih terkena dampak yang signifikan akibat pandemi Covid-19, salah satunya ketimpangan gender terhadap perempuan yang lebih banyak diberhentikan dari perusahaannya," ungkap Resti.

Banyak perempuan yang juga lebih mengalami kekerasan dalam rumah tangga sejak pandemi Covid-19 yang disebabkan karena emosional kepala rumah tangga (suami) kurang terkendali akibat tekanan pekerjaan ataupun perekonomian keluarga yang menurun. 

Oleh karena itu sangat diharapkan dengan adanya Peringatan Hari Ibu tahun ini, perempuan di seluruh dunia khususnya di Indonesia lebih mendapat kesetaraan gender, perlindungan dari pemerintah terhadap berbagai tindak kekerasan maupun kejahatan. 

"Selain itu dari sisi kesejahteraan juga lebih mendapat perhatian dari pemerintah maupun swasta dalam hal kesempatan dalam memperoleh pekerjaan maupun kewirausahaan sendiri dengan pengembangan teknologi digital," pungkasnya. (RO/OL-7)