Headline
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
KETUA Bidang Energi DPP Pandawa Nusantara, Mamit Setiawan menilai pengalihan subsidi BBM memiliki banyak manfaat. Selain untuk membangun rumah sakit, subsidi bisa dialihkan untuk membangun sekolah hingga beasiswa.
Mamit pun mendukung kebijakan Presiden Joko Widodo yang telah mengalihkan subsidi BBM untuk hal yang lebih produktif dan tepat sasaran.
"Penghematan subsidi Rp100 triliun bisa dijadikan berupa beasiswa untuk rakyat. Bisa membiayai 8,3 juta (pelajar), untuk (pembangunan) rumah sakit, sekolah, daripada membakar uang APBN di jalan," ujar Mamit dalam diskusi virtual, Sabtu (24/9)
"Rp502,4 triliun ini bukan angka sedikit. Oleh karena itu perlu ada perubahan terhadap pemberian dan pola subsidi," kata Mamit melanjutkan.
Mamit menambahkan, subsidi BBM itu harus tepat sasaran dan diawasi agar tidak terjadi penyalahgunaan.
"Subsidi harus tepat sasaran dan untuk masyarakat kurang mampu. Bahwa ini harus diawasi untuk penyaluran BLT, BLU, BSU. Yuk dilakukan pengawasan mari melakukan pengawasan dan memastikan data harus tepat sasaran," ungkapnya.
Sementara itu, Sekjen DPP Pandawa Nusantara Faisal Anwar menyampaikan, bahwa bantuan sosial dalam bentuk alokasi subsidi BBM diharapkan mampu menjaga daya beli masyarakat.
“Program bantuan sosial senilai 24,17 triliun yang diperuntukkan untuk masyarakat penerima manfaat selama 4 bulan diharapkan dapat didistribusikan dengan baik dan tepat sasaran,” ujarnya.
Pemerintah telah mengumumkan pengalihan subsidi BBM pada 3 September 2022 yang lalu agar subsidi yang diberikan pemerintah menjadi lebih tepat sasaran.
Anggaran subsidi tersebut dialihkan ke dalam bentuk bantuan sosial, yakni Bantuan Langsung Tunai (BLT) BBM dengan alokasi anggaran Rp12,4 triliun.
BLT BBM diberikan kepada 20,65 juta keluarga penerima manfaat sebesar Rp150 ribu per bulan selama empat bulan. Sedang BSU dengan alokasi anggaran Rp9,6 triliun diperuntukkan bagi 16 juta pekerja. OL-13)
Masih banyak nelayan yang terkendala, dalam hal mendapatkan BBM bersubsidi.
Pemerintah memastikan tidak akan melakukan pembatasan pembelian ataupun penaikan harga bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi.
Pertamina Patra Niaga terus menerapkan pendataan QR Code Pertalite untuk kendaraan roda empat.
ANGGOTA Komisi VII DPR RI Mulyanto meminta pemerintah tidak terburu-buru membuat keputusan pembatasan distribusi BBM bersubsidi.
Polda Nusa Tenggara Timur (NTT) menangkap dua warga di Kabupaten Manggarai Barat karena menjual solar subsidi yang diperuntukan bagi nelayan setempat, kepada kapal wisata.
Begitu pula dengan revisi Peraturan Presiden Nomor 191 Tahun 2014 tentang Penyediaan, Pendistribusian dan Harga Jual Eceran Bahan Bakar Minyak. Erick menuturkan, masih akan menunggu
Catatan UNESCO 58 juta anak di seluruh dunia tidak mengenyam bangku pendidikan.
Sekolah Citra Kasih, Citra Garden Jakarta menggelar kegiatan open house
Data terbaru dari Badan Pusat Statistik (BPS) Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) Maret 2023 menunjukkan bahwa angka anak tidak sekolah meningkat seiring bertambahnya usia.
"Kakak-kakaknya yang ngajar dan semuanya baik banget. Belajarnya juga enggak bikin bosen karena ada gimnya,"
Rumah Cita-cita ingin berkontribusi membantu anak-anak yang berada di sekitar Kampung Pemulung, Pondok Labu, Jakarta Selatan.
Menteri Pertahanan Prabowo Subianto bertemu Presiden Rusia Vladimir Putin di Moskow. Dalam pertemuan tersebut, Prabowo menekankan pentingnya kerja sama antara Indonesia dan Rusia.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved