Headline
Presiden perintahkan investigasi atas tragedi Bekasi Timur.
Presiden perintahkan investigasi atas tragedi Bekasi Timur.
Kumpulan Berita DPR RI
KETUA Komisi VIII DPR RI Ashabul Kahfi menyampaikan dukungannya kepada SDM para Pekerja Keluarga Harapan (PKH) menjadi tenaga Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kontrak (PPPK).
"Sebagai Ketua Komisi VIII DPR RI mendukung upaya Komisi VIII untuk meminta perubahan status Sumber Daya Manusia PKH sebagai Pegawai Pemerintah demgan Perjanjian Kontrak (PPPK)," ujar Hamka saat menghadiri Jambore SDM PKH Makassar di Desa Bissoloro, Kabupaten Gowa, Sulawesi Selatan.
Selanjutnya, Kahfi bercerita tentang posisi SDM PKH yang merupakan garda terdepan memperhatikan dan memberdayakan orang-orang yang terdata oleh DTKS sebagai warga miskin agar mampu meningkatkan taraf hidup di kemudian hari.
"Ibarat di Kemenkes, SDM PKH ini merupakan perawat yang bersentuhan langsung antara pasien. Itulah SDM PKH dengan warga yang dibantu, ini menjadi dasar kami mendukung upaya Kemensos-KemenPAN-RB," ujarnya.
Sementara itu, seorang SDM PKH yang enggan disebut namanya, dari Kecamatan Tallo mengungkapkan akan terjadi rotasi tugas dalam satuan tugas SDM PKH Kota Makassar.
Baca juga : Onkologi Centet Mayapada Hospital Jalankan Terapi Holistik Hingga Pencegahan Limfedema
Dirinya berujar kedekatan dengan warga Tallo membuat ia mampu bekerja maksimal dibanding dengan memulai dengan kelompok Keluarga Penerima Manfaat (KPM) dari tempat ia tinggal, yakni Kecamatan Manggal.
Menimpali itu, Kahfi mengungkapkan jika kinerja pekerja PKH terganggu ketika dipindahkan, Kahfi siap pasang badan untuk memastikan SDM PKH yang dirotasi bisa bekerja maksimal.
Kendati demikian, Kahfi berharap para SDM PKH mampu melaksanakan amanah jika diberi tugas di mana dan kapanpun untuk kesejahteraan masyarakat.
"Ketika menjadi Anggota Komisi IX DPR dan sudah merasa cocok, akhirnya diminta menjadi Ketua Komisi VIII DPR RI, itulah amanah. Bukan hanya itu, rotasi juga membuat kita memperbanyak teman, betul teman-teman?," ujar Kahfi.
Hadir dalam kesempatan tersebut, Perwakilan Kementerian Sosial RI, Anggota DPRD Kota Makassar dari fraksi Partai Amanat Nasional Hamzah Hamid, Koordinator SDM PKH Kota Makassar, Koordinator PKH Kecamatan dan Pendamping SDM PKH Se-Kota Makassar. (Ant/OL-7)
Penyaluran beras dan MinyaKita di Kelurahan Sukamaju, Kota Depok, Jawa Barat.
Seluruh penerima bantuan PKH yang rekeningnya terdeteksi pernah melakukan transaksi judi online langsung diblokir.
Cara cek PKH/BPNT 2025 di cekbansos.kemensos.go.id & aplikasi resmi. Jadwal 4 tahap, DTSEN, Usul/Sanggah, dan kanal pengaduan Kemensos.
Data yang tidak akurat dapat menyesatkan kebijakan publik, mulai dari perencanaan target produksi CPO hingga perhitungan aset negara dan PNBP.
Pemerintah memiliki sistem yang memudahkan penelusuran aliran dana bantuan sosial karena semua penerima manfaat terdata secara elektronik
Kisah inspiratif Rangga, siswa SD di Gowa yang bersekolah dengan bekal singkong, menggugah Gubernur Sulsel hingga turun tangan menyalurkan bantuan.
WALI Kota Bandung Muhammad Farhan meminta maaf terkait keterlambatan pencairan honorarium bagi tenaga honorer dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (P3K) paruh waktu.
Bupati Bangka Feri Insani, meminta ribuan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) agar tetap tenang dan mempercayakan kepada pemerintah daerah.
Direktur Jenderal Bina Keuangan Daerah Kemendagri, Agus Fatoni, menegaskan bahwa seluruh kebutuhan belanja pegawai, termasuk untuk PPPK, telah dialokasikan dengan memadai.
Dalam kurun waktu tersebut, imbuhnya, pemda terlihat masih gencar melakukan penambahan pegawai, baik PNS maupun Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK).
Beban belanja pegawai pada APBD yang bertambah besar itu, lanjutnya, semakin menekan keuangan daerah pada 2025 dan 2026.
UU ASN terkait pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK) digugat ke Mahkamah Konstitusi (MK) karena dinilai menimbulkan ketidakpastian status kerja.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved