Headline
Presiden perintahkan investigasi atas tragedi Bekasi Timur.
Presiden perintahkan investigasi atas tragedi Bekasi Timur.
Kumpulan Berita DPR RI
AKTIVIS perlindungan anak sekaligus Manager Advokasi Wahana Visi Indonesia, Junito Drias mengatakan dirinya menyambut baik jika ada penghapusan rimisi untuk pelaku kekerasan seksual terhadap anak.
Penghapusan remisi ini, kata dia tidak berlaku untuk pelaku kekerasan seksual terhadap anak secara umum. “Saya setuju usulan Bu Risma jika memang mau dihapus, tapi pelaku kekerasan seksual dewasa saja,” kata Junito kepada Media Indonesia, Senin (5/9).
“Pelaku kekerasan seksual itu kan bisa anak itu sendiri, bisa orang dewasa. Ketika dia orang dewasa, bagi saya tidak masalah kalau dia tidak mendapat remisi. Tetapi kalau pelakunya anak, kayak anak berhadapan dengan hukum statusnya, dia itu ketika mendapatkan remisi, tentu saja dalam spektrum memandang bahwa dia adalah anak dan dia masih punya hak yang kita sebut perlakuan khusus,” jelas Junito.
Baca juga: Tersangka Penggunaan Petasan di TN Komodo Diancam Lima Tahun Penjara
Junito juga berpendapat, orang dewasa yang melakukan kekerasan seksual terhadap anak sudah cukup menjadi syarat untuk menghapus hak remisinya. Hal ini demi ketegasan dalam penegakan hukum dalam kasus tindak pidana kekerasan seksual.
“Cukup satu syarat saja. Dia orang dewasa dan dia melakukan kekerasan seksual kepada anak, maka saya setuju kalau dia tidak mendapatkan remisi. Ini kan masalah legal, jadi pijakannya legal juga, bahwa kasus anak adalah delik khusus. Tindak pidana khusus. Karena itu dia punya UU Perlindungan Anak yang mengatur mekanisme perlindungan anak, termasuk kaidah pidananya,” jelas dia.
“Tapi kekhususan yang sama juga harus dipertimbangkan ketika pelakunya anak. karena pelakunya anak, katakan seorang anak berusia 17 tahun melakukan kekerasan kepada anak lain, dia sudah menjalani hukumannya secara pidana, dan kalau dipertimbangkan baik buat anak itu untuk mendapat remisi, jadi dia bisa juga dapat remisi. Kacamatanya harus memakai kacamata tindak pidana khusus. Tapi yang diusulkan Bu Risma itu tidak bisa dipandang secara umum. Dia harus dipandang secara khusus,” tandasnya. (H-3)
IPB telah memberikan sanksi berupa skorsing selama satu semester terhadap 16 mahasiswa yang terlibat kekerasan seksual.
Psikiater dr. Elvine Gunawan menyoroti budaya patriarki dan stigma sosial yang membuat korban kekerasan seksual bungkam dan mengalami beban psikologis ganda.
Syekh Ahmad Al Misry (SAM) ditetapkan sebagai tersangka kasus dugaan pelecehan seksual oleh Bareskrim Polri. Penetapan tersangka ini dilakukan usai gelar perkara.
Giwo yang juga pernah memimpin KPAI mendesak pihak universitas dan aparat penegak hukum untuk mengusut tuntas kasus ini secara transparan tanpa memandang latar belakang pelaku.
Rektor Unpad Prof. Arief Sjamsulaksan Kartasasmita menonaktifkan sementara dosen yang diduga terlibat kekerasan seksual. Simak langkah tegas kampus.
ANGGOTA Komisi X Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI Fraksi Partai Golkar yang juga Bendahara Umum PP KPPG, Adde Rosi Khoerunnisa, menyoroti kasus dugaan pelecehan seksual verbal di FH UI.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved