Bansos BBM, Sempurnakan DTKS dan Buat Distribusinya Transparan

PENGAMAT kebijakan publik Trubus Rahadiansyah mempertanyakan keandalan data terpadu kesejahteraan sosial (DTKS) yang bakal menjadi basis data penyaluran dana bantuan sosial (bansos) bahan bakar minyak (BBM). Pasalnya, sudah banyak penyimpangan bansos terdahulu yang terjadi dan belum juga tuntas tertangani.

"itu harus disempurnakan terutama di daerah-daerah," kata Trubus saat dihubungi Media Indonesia, Senin (22/8).

Ia menegaskan, kesiapan data ini menjadi penting sebagai acuan dalam penyaluran bansos BBM saat harga pertalite dan solar jadi dinaikkan. Tujuannya, untuk memastikan bansos itu benar diterima warga yang membutuhkan.

Setelah perbaikan data, sambung Trubus, pemerintah juga harus membuatnya transparan agar setiap penyelewengan bisa diawasi oleh banyak mata. Diketahui, pola penyaluran subsidi BBM ini juga diberikan dalam bentuk tunai yang menggunakan bank himbara atau PT Pos Indonesia sehingga transparansi menjadi hal yang penting.

"Yang harus diwaspadai selanjutnya adalah pengawasan betul-betul ketat. Karena selama ini kasus bansos yang tunai banyak masalah di mana banyak pihak yang harusnya menerima malah tidak menerima dan sebaliknya," ujarnya..

Ia mengingatkan, tata kelola distribusi bansos BBM harus transparan karena masalah bansos ujung-ujungnya akan mempengaruhi angka inflasi yang diperkirakan akan naik dan rawan akan menimbulkan gejolak di masyarakat. "Sehingga harus berhati-hati," tambahnya. (H-2)

Cek berita dan artikel yg lain di Google News dan dan ikuti WhatsApp channel mediaindonesia.com

Editor : Zubaedah Hanum