Headline
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Maduro menyamakan pemilihan umum kali ini dengan salah satu pertikaian militer paling terkenal dalam perjuangan Venezuela untuk merdeka dari Spanyol.
HARI Kebangkitan Nasional atau Harkitnas yang diperingati setiap 20 Mei menjadi momentum untuk mengingat kembali sejarah bangsa Indonesia dalam memperjuangkan kemerdekaan. Merdeka dari penjajahan, penderitaan dan penindasan.
Di Hari Kebangkitan Nasional tahun ini, Deputi Bidang Perlindungan Khusus Anak Kemen PPPA Nahar merefleksikan terkait perjuangan bersama dalam mewujudkan lingkungan yang aman serta perlindungan terhadap perempuan dan anak agar terhindari dari ancaman kejahatan seksual.
Ia menyebut perjuangan itu tentunya perlu dilengkapi dengan regulasi, salah satunya dengan UU TPKS yang saat ini sudah bisa digunakan untuk menangani berbagai jenis kasus kekerasan seksual.
Baca juga: Kemenko PMK Dorong Peningkatan Daya Saing UKM Lewat Sertifikasi Halal
“Harapannya tentu seluruh penanganan kekerasan terhadap anak, itu bisa menggunakan UU 12 tahun 2022 dengan mengacu juga kepada peraturan perundang-undangan yang ada. Misalnya di UU 12 tahun 2022 itu menegaskan ada 10 jenis Tindak pidana yang harus merujuk ke peraturan yang ada,” kata Nahar kepada Media Indonesia, Jum’at (20/5).
Nahar juga mengharapkan kelengkapan regulasi ini bisa menjadi alat untuk mewujudkan apa yang telah dicita-citakan, yaitu memerdekan perempuan, laki-laki, anak tanpa memandang gender apapun termasuk kaum disabilitas untuk memperoleh perlindungan dan keamanan.
“Semoga dengan kelengkapan regulasi ini kita berharap, kita bisa bangkit lebih baik lagi untuk memastikan upaya pencegahan, penanganan, dan perlidnungan serta proses pemulihan pada korban dan anak-anak yang memerlukan perlindungan sosial,” tandasnya. (H-3)
Menurut ICJR, praktiknya penyediaan layanan aborsi aman tidak terlaksana di lapangan dikarenakan tidak ada realisasi konkret dari pemangku kepentingan untuk menyediakan layanan.
Dua lembaga internal, yakni Satgas PPKS dan Komisi Penegak Disiplin UMS telah melakukan investigasi, dan menemukan pelanggaran etik atas dua oknum.
Koordinasi penanganan kekerasan seksual tak hanya bisa mengandalkan lembaga negara yudisial.
Putusan DKPP ke Hasyim Asy'ari beri pelajaran kepada pejabat publik agar tidak menyalah gunakan kewenangan
Berikan pendidikan seks sesuai dengan usianya untuk bisa menetapkan batasan pada orang lain.
SEORANG ayah tiri di Ciamis, Jawa Barat (Jabar), tega melakukan kekerasan seksual kepada balita yang baru berumur dua tahun.
PEMBERHENTIAN dengan tidak hormat eks Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Hasyim Asy’ari perlu menjadi evaluasi bagi struktur dan lembaga penyelenggara pemilu secara menyeluruh.
Kemen PPPA berupaya mengoptimalisasikan fungsi implementasi 3 aturan pelaksana UU TPKS yang telah terbit, terutama pembentukan UPTD PPA di setiap provinsi dan kab/kota.
CAT, korban tindak asusila mantan Ketua KPU Hasyim Asy'ari, diimbau lapor polisi agar Hasyim Asy'ari juga bisa diproses hukum dan dijerat dengan UU Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS).
Komnas Perempuan menanggapi pemecatan Ketua KPU Hasyim Asy'ari terkait kasus asusila. Pihaknya menghormati dan mengapresiasi putusan DKPP untuk memecat Hasyim.
UPAYA mengentaskan aksi kekerasan seksual berbasis elektronik (KSBE) harus terus digiatkan. Efektivitas aturan perundangan yang ada harus terus ditingkatkan.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved