Headline
Presiden perintahkan investigasi atas tragedi Bekasi Timur.
Presiden perintahkan investigasi atas tragedi Bekasi Timur.
Kumpulan Berita DPR RI
BADAN Pengelola Keuangan Haji (BPKH) melalui mitra kemaslahatan BPKH yaitu Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) menyalurkan bantuan program kemaslahatan berupa pembangunan ruang kelas Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Laniang Makassar, Sulsel senilai Rp669.836.766.
Pembangunan ruang kelas baru ini diharapkan dapat memenuhi sarana pendidikan yang baik dan nyaman, serta membuat kegiatan belajar mengajar di SMK Laniang menjadi lebih efektif dan berkualitas. Acara penyerahan bantuan dilaksanakan secara daring dan disiarkan langsung melalui kanal YouTube Baznas TV, Kamis (10/3).
Ketua Baznas RI Prof. Dr. KH. Noor Achmad, MA mengucapkan terima kasih kepada BPKH atas penyaluran bantuan sebagai mitra maslahat. Bantuan ini, tutur dia, diharapkan dapat meningkatkan kenyamanan para siswa dalam melakukan kegiatan belajar mengajar dan syiar keagamaan.
"Dengan adanya sinergi melalui Program Kemaslahatan BPKH ini, dalam bentuk pengadaan sarana pembangunan ruang kelas SMK Laniang Makassar, semoga dapat mengefektifkan kegiatan belajar mengajar para siswa. Terima kasih BPKH atas donasi dan sinergi yang terjalin," ujar Noor Achmad.
Sementara itu, Ketua BPKH Dr. Anggito Abimanyu, M.Sc, mengatakan, kerja sama bantuan dengan Baznas ini sesuai dengan komitmen BPKH dalam menyalurkan nilai manfaat Dana Abadi Umat (DAU) melalui bidang kemaslahatan sebagaimana diatur dalam PP No 5 tahun 2018 Tentang pelaksanaan Undang-Undang No 34 tahun 2014 mengenai pengelolaan keuangan haji dan PBPKH No 7 Tentang prioritas kegiatan kemaslahatan salah satunya dalam bidang pembangunan sarana belajar dan ibadah.
Anggito mengatakan perlu diingat bahwa dana yang digunakan merupakan hasil pengelolaan Dana Abadi Umat (DAU) dan yang dipergunakan adalah nilai manfaatnya, bukan pokok DAU serta bukan pula berasal dari dana setoran awal pendaftaraan jemaah haji.
"Sebagaimana mandat yang diberikan salah satu tujuan pengelolaan keuangan haji adalah untuk meningkatkan kemaslahatan umat. Salah satunya, dengan bantuan pembangunan ruang kelas dan pengadaan sarana untuk SMK Laniang Makassar bekerja sama dengan Mitra Kemaslahatan Baznas,” jelasnya.
Ia berharap, bantuan tersebut dapat dimanfaatkan sebaik-baiknya oleh para siswa. Ia juga berharap BPKH dan BAZNAS dapat terus meningkatkan kontribusi positif bagi kemaslahatan umat.
Dalam kesempatan yang sama, Kepala SMK Laniang Wusmal Tenrisenna mengucapkan terima kasih kepada BPKH dan BAZNAS atas bantuan yang diberikan. "Bantuan ini sangat bermanfaat bagi para siswa SMK Laniang, sehingga terpenuhinya sarana pendidikan yang baik dan nyaman. Semoga bantuan ini mendapat berkah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala," katanya. (RO/OL-15)
AMPHURI menilai wacana war ticket haji belum matang dan berisiko mengganggu keadilan, memicu gejolak sosial, serta menuntut revisi aturan.
Sementara BPKH baru efektif beroperasi pada 2017, berdasarkan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Haji.
BADAN Pengelola Keuangan Haji (BPKH) mencatat total aset mencapai Rp238,99 triliun pada akhir tahun 2025, meningkat dari Rp221,05 triliun pada tahun sebelumnya.
BADAN Pengelola Keuangan Haji (BPKH) mengumumkan capaian tingkat penyelesaian tindak lanjut rekomendasi Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI sebesar 95,69 persen.
BPKH menilai revisi UU Pengelolaan Keuangan Haji menjadi momentum strategis bagi lembaga tersebut untuk memperkuat tata kelola dan fleksibilitas investasi serta penguatan peran anak usaha.
Kepala BPKH Fadlul Imansyah menilai desain kelembagaan BPKH sudah tepat, namun perlu penguatan koordinasi teknis dan harmonisasi regulasi dalam RUU Pengelolaan Keuangan Haji.
Ketua Pusat Kajian Anti Korupsi Universitas Patria Artha Makassar (PUKAT UPA), Bastian Lubis, menyayangkan belum adanya langkah hukum strategis terkait kerugian negara dalam proyek ini.
Satuan Reserse Narkoba Polrestabes Makassar berhasil mengungkap jaringan peredaran gelap narkotika jenis tembakau sintetis atau yang dikenal dengan sebutan "sinte".
Proyek ini berpotensi memiliki kerugian negara yang sangat besar karena fasilitas tidak dapat dimanfaatkan meski anggaran telah terserap.
Komisi E berencana memanggil Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) untuk mengklarifikasi status kepemilikan aset tersebut.
Kehadiran wahana ini menjadi bukti nyata bagaimana kolaborasi lintas industri dapat menciptakan nilai tambah bagi kualitas hidup keluarga Indonesia.
Wakil Menteri Kebudayaan, Giring Ganesha Djumaryo, mengumumkan bahwa 67 pelaku seni dan kebudayaan di Kota Makassar dipastikan menjadi penerima manfaat program Dana Abadi Kebudayaan.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved