Menko Airlangga : Anggaran Mitigasi Bencana Perlu Ditingkatkan

MENTERI Koordinator (Menko) Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto, mengatakan perlu adanya peningkatan anggaran untuk Pengurangan Risiko Bencana (PRB). 

Airlangga mengatakan pengurangan risiko bencana merupakan investasi yang dibutuhkan untuk melindungi seluruh masyarakat dan aset-aset pembangunan yang penting bagi pertumbuhan ekonomi nasional.

Karena itu, menurut Airlangga, anggaran PRB perlu ditingkatkan baik pada APBN maupun APBD.

Hal itu disampaikan Airlangga dalam  sambutannya di acara Rakornas BNPB, yang disampaikan secara virtual, Rabu (19/02).

Airlangga menuturkan, guna mencapai target pengurangan potensi kehilangan PDB akibat bencana sebesar 0,1% pada tahun 2024, peningkatan anggaran PRB dapat dilakukan melalui berbagai alternatif inovasi pembiayaan kebencanaan lainnya.

Selain itu, pemerintah juga telah mendorong pengembangan skema Inovative Disaster Financing, antara lain melalui asuransi bencana dan pooling fund.

Baca juga: Presiden: BNPB Harus Wujudkan Indonesia Tangguh Bencana

Terkait Dana Bersama Penanggulangan Bencana, Airlangga mengatakan, hal tersebut telah ditetapkan dalam Peraturan Presiden Nomor 75 tahun 2021. Hal tersebut juga akan dilengkapi dengan peraturan pelaksanaannya pada tahun ini agar dapat segera dimanfaatkan.

Tidak hanya itu, Airlangga turut menegaskan mengenai stimulus ekonomi bagi masyarakat di derah rawan bencana.

Menurutnya, hal itu perlu direncanakan secara baik dengan perspektif untuk membangun ketangguhan dan kemandirian masyarakat dalam menghadapi bencana.

Ketua Komite Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (KPC-PEN) itu menegaskan, dalam hal ini dana desa dapat diberdayakan, tidak hanya untuk aspek mitigasi dan penanganan saja, namun juga untuk pemulihan dan penguatan ekonomi masyarakat.

Menurut Airlangga, kunci dalam penanggulangan bencana dan pemulihan ekonomi pasca pandemi ada pada kolaborasi dan sinergi dari seluruh pemangku kepentingan. 

"Pendekatan kewilayahan dalam perencanaan pola penguatan ekonomi juga perlu dilakukan, mengingat setiap daerah memiliki karakteristik yang berbeda, baik dari sisi risiko bencana, juga karakteristik sosial masyarakat,” pungkas Airlangga. (RO/OL-09)