Headline
Presiden perintahkan investigasi atas tragedi Bekasi Timur.
Presiden perintahkan investigasi atas tragedi Bekasi Timur.
Kumpulan Berita DPR RI
KONSISTENSI menjadi ujian bagi para pemangku kepentingan dalam mewujudkan komitmen untuk melindungi setiap warga negara saat ini. Realisasi sejumlah komitmen sangat dinantikan agar masyarakat dapat kepastian perlindungan dalam keseharian.
"Di tengah maraknya tindak kekerasan seksual dan meningkatnya kasus positif covid-19 di Tanah Air dewasa ini, para pemangku kepentingan perlu memberi perhatian serius terhadap kelompok rentan yang terdampak sejumlah peristiwa saat ini," kata Wakil Ketua MPR Lestari Moerdijat dalam keterangan tertulisnya, Minggu (23/1).
Menurut Lestari, saat ini merupakan kondisi yang sulit bagi masyarakat. Ancaman tindak kekerasan seksual dan jumlah kasus positif covid-19 yang meningkat akibat masuknya varian omikron harus dihadapi bersamaan dengan dampak berbagai perubahan yang terjadi.
Komitmen pimpinan DPR untuk mempercepat proses legislasi Rancangan Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (RUU TPKS), ujar Rerie, sapaan akrab Lestari, masih harus terus dikawal untuk memastikannya. Meski secara lisan pimpinan DPR mengatakan akan mempercepat, tambah Rerie, tetapi dalam proses administrasi legislasi RUU TPKS masih terkesan dilakukan seperti biasa, sehingga tahapan pembahasan lanjutan bersama pemerintah belum bisa segera dimulai.
Demikian juga dalam upaya pengendalian covid-19, ujar Anggota Majelis Tinggi Partai NasDem itu, para pemangku kepentingan juga menghadapi tantangan dalam hal konsistensi. Bila masyarakat diimbau tidak bepergian ke luar negeri karena lonjakan kasus positif covid-19 di sejumlah negara, tambah Rerie, seharusnya para pemangku kepentingan juga mencegah masuknya orang dari luar negeri ke Indonesia, terutama bagi warga yang di negara asalnya terjadi ledakan kasus covid-19.
Akibat inkonsistensi itu, ujar Rerie, yang terjadi saat ini tren peningkatan kasus positif covid-19 terus berlanjut. Terjadinya kematian akibat orang yang memiliki komorbid terpapar varian omikron, tambahnya, menjadi kabar kurang menggembirakan yang harus segera diatasi.
Kelompok rentan terdampak covid-19 dan tindak kekerasan seksual, seperti perempuan dan anak, kelompok minoritas, serta warga yang memiliki komorbid, tegasnya, harus segera mendapatkan kepastian perlindungan. Menurut Rerie, konsistensi para pemangku kepentingan merupakan hal yang sangat penting saat ini agar komitmen yang dicanangkan sejumlah pihak dapat dilaksanakan sesuai dengan yang direncanakan.
Baca juga: Perlu Strategi Baru untuk Cegah Peningkatan Kasus Covid-19
Masyarakat, tegas Rerie, memerlukan perlindungan yang segera dari berbagai dampak peristiwa yang terjadi dewasa ini. Menurut Rerie, kewajiban para pemangku kepentingan untuk melindungi setiap warga negara merupakan komitmen yang mulia, jangan sampai tertunda, apalagi diabaikan karena kepentingan sesaat. (OL-14)
Lestari Moerdijat menegaskan bahwa seni ukir bukan sekadar karya artistik, melainkan bagian dari identitas budaya bangsa.
Wakil Ketua MPR RI Lestari Moerdijat menegaskan kesehatan perempuan bukan sekadar isu layanan, melainkan penentu kualitas generasi dan kekuatan bangsa di masa depan.
PEMBANGUNAN berbasis data yang akurat diyakini mampu mendorong peran aktif sektor kebudayaan dalam memperkokoh fondasi pembangunan nasional.
Wakil Ketua MPR RI Lestari Moerdijat dorong peningkatan literasi nasional manfaatkan tingginya minat baca Gen Z berdasarkan riset Jakpat 2025.
Menurut Lestari, perlu komitmen bersama yang kuat agar mampu mewujudkan emansipasi perempuan di masa kini.
GURU perempuan memiliki peran krusial dalam menentukan arah pembangunan bangsa, terutama melalui kontribusi nyata dalam pembentukan karakter generasi penerus yang tangguh.
KETUA Umum Partai NasDem Surya Paloh, meminta seluruh kadernya untuk memperkuat dan merapatkan barisan untuk menghadapi dinamika politik yang terus berubah.
WAKIL Ketua Umum Partai NasDem sekaligus Wakil Ketua DPR RI, Saan Mustopa, merespons usulan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terkait pembatasan masa jabatan ketua umum partai politik.
FRAKSI Partai NasDem DPR RI mengusulkan kenaikan angka ambang batas parlemen (parliamentary threshold) dalam sistem pemilu mendatang.
Meski demikian, Kholid menegaskan bahwa setiap partai memiliki kedaulatan dalam mengatur mekanisme internalnya.
Menurut dia, figur-figur yang ingin menjadi calon presiden atau wakil presiden juga harus masuk terlebih dahulu sebagai kader partai politik.
KETUA Harian DPP Partai Gerindra Sufmi Dasco Ahmad membantah isu soal NasDem dan Gerindra akan melakukan penyatuan atau merger.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved