Headline
Presiden perintahkan investigasi atas tragedi Bekasi Timur.
Presiden perintahkan investigasi atas tragedi Bekasi Timur.
Kumpulan Berita DPR RI
KETUA Majelis Ulama Indonesia Bidang Dakwah dan Ukhuwah KH Muhammad Cholil Nafis menyampaikan dukungannya pada program vaksinasi yang digalakkan pemerintah. Bahkan menurutnya sejak awal MUI telah berkomitmen mendukung program vaksinasi untuk melindungi manusia, karena MUI menempatkan diri dalam perkhidmatannya sebagai pelayan ummat.
"Kami sudah mendukung karena itu kewajiban kami untuk melindungi diri manusia," ujar KH Muhammad Cholil Nafis, Rabu (15/12).
Baca juga: Kasus Melandai, Momentum untuk Genjot Vaksinasi Covid-19
Dukungan yang telah dilakukan MUI yaitu dengan mengeluarkan 12 fatwa dalam merespon persoalan umat terkait situasi pandemi Covid-19, termasuk di dalamnya imbauan dan ajakan terhadap masyarakat untuk segera mengikuti vaksinasi.
"Kami telah mengeluarkan 12 fatwa untuk mencegah penyebaran Covid dan bermuamalah saat pandemi Covid-19. Termasuk fatwa untuk mengajak ummat Islam untuk melakukan vaksinasi," terangnya.
Sebelumnya, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian meminta dukungan tokoh agama dan tokoh masyarakat dalam mempercepat vaksinasi covid-19. Mendagri menyampaikan bahwa keterlibatan tokoh agama dan tokoh masyarakat dipandang penting sebagai mitra strategis dalam menyukseskan percepatan vaksinasi untuk masyarakat.
“Mohon dukungan dari tokoh-tokoh masyarakat, baik tokoh agama, tokoh adat, tokoh pemuda mendukung program ini,” kata Tito, Selasa (14/12).
Tito menjelaskan bahwa penetapan target bukan sebatas pada angka atau kuantitas ketercapaian. Namun menurutnya sebagai ikhtiar dalam melindungi masyarakat agar segera terbentuk kekebalan kelompok.
Hal ini juga dilakukan untuk mendukung indikator pengendalian pandemi yang kian membaik. Seperti menurunnya positivity rate dan rendahnya fatality rate atau kematian yang disebabkan terinfeksi Covid-19.
“Ini penting untuk proteksi masyarakat kita, meskipun angka-angka rendah (angka kasus positif), tapi kita tidak boleh lengah,” ujarnya.
Di samping itu, pemerintah daerah juga perlu melibatkan dan bekerja sama dengan stakeholder lain, agar cakupan vaksinasi kian meluas. Dia meminta semua pemda provinsi, kabupaten dan kota bergerak.
“Pemerintah, TNI/Polri dan juga BUMN serta pihak terkait lainnya terus bekerja secara maksimal untuk mencapai target vaksinasi yang telah ditetapkan hingga akhir tahun 2021 yakni sebesar 70 persen secara nasional,” tegas Mendagri. (Ant/A-1)
Dirjen Bina Pemdes Kemendagri mempercepat penegasan batas desa melalui program Integrated Land Administration and Spatial Planning (ILASPP).
Ia menilai Kemendagri sebagai lembaga pembina pemerintah daerah segera berkoordinasi dengan Pemda setempat yang memiliki perlintasan sebidang.
Direktorat Jenderal Bina Administrasi Kewilayahan (Ditjen Bina Adwil), Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), terus memperkuat peran Satuan Perlindungan Masyarakat.
ANGGOTA Komisi II DPR RI dari Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Ali Ahmad mengkritik wacana pengenaan denda bagi warga yang KTP elektronik atau e-KTP hilang.
Direktur Jenderal Bina Keuangan Daerah Kemendagri, Agus Fatoni, menegaskan bahwa seluruh kebutuhan belanja pegawai, termasuk untuk PPPK, telah dialokasikan dengan memadai.
Ia mengharapkan para kepala daerah dari mulai gubernur hingga kepala desa dan kelurahan segera membentuk desa siaga TB.
MUI dan Syarikat Islam mendukung hilirisasi tambang untuk kesejahteraan rakyat, menekankan tata kelola adil, transparan, dan ramah lingkungan.
Pemprov Jakarta akui kelalaian dalam penanganan ikan sapu-sapu setelah disorot MUI. Evaluasi dilakukan, termasuk opsi olahan jadi arang.
Dana sedekah dari MUI ini, akan disalurkan secara tepat sasaran kepada para penyintas bencana di 3 provinsi tersebut.
MUI menyarankan Presiden AS Donald Trump menghentikan perang dengan pernyataan bermartabat demi perdamaian dunia dan menghentikan kerusakan global.
Dubes Iran Mohammad Boroujerdi menemui MUI bahas keamanan Selat Hormuz dan negosiasi pembebasan kapal tanker Indonesia yang tertahan akibat konflik.
Penandatanganan dilakukan di Kantor Pusat MUI, Jakarta, Selasa (10/3), dan MUI diwakili oleh Wakil Ketua Umum Dewan Pimpinan MUI, K.H. Marsudi Syuhud.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved