Headline
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Maduro menyamakan pemilihan umum kali ini dengan salah satu pertikaian militer paling terkenal dalam perjuangan Venezuela untuk merdeka dari Spanyol.
PANDEMI Covid-19 yang berkepanjangan hingga saat ini menjadi salah satu pemicu timbulnya ketidakpastian ekonomi global.
Selain itu perkembangan teknologi digital yang sangat pesat juga menjadi tantangan tersendiri bagi sebagian besar institusi di seluruh dunia termasuk para penyelenggara jaminan sosial.
Hal inilah yang mendasari BPJS Ketenagakerjaan (BPJAMSOSTEK) menyelenggarakan Webinar Internasional bertema Social Protection in the Face of Digitalization and Economic Uncertaintie.
Webinar ini digelar dalam rangka menyambut HUT Ke-44 BPJAMSOSTEK sekaligus merupakan rangkaian dari 38th ASEAN Social Security Association (ASSA) Board Meeting.
Kegiatan tersebut resmi dibuka Direktur Utama BPJAMSOSTEK Anggoro Eko Cahyo serta Acting Director General NSSF Cambodia selaku The Chairman of ASSA 2020-2021 H.E. Mr Heng Sophannarith.
Dalam sambutannya, Anggoro mengatakan bahwa gelombang transformasi digital yang terjadi di tengah pandemi Covid-19 ini seharusnya tidak dilihat sebagai ancaman, namun harus dimanfaatkan sebagai peluang untuk memajukan perlindungan sosial ke tingkat yang lebih baik.
“Teknologi juga memainkan peran penting dalam meningkatkan perlindungan sosial. Penggunaan teknologi informasi dalam perlindungan sosial dapat memberikan manfaat yang lebih luas bagi perekonomian suatu negara. Selain itu, juga memberikan kemudahan dan layanan yang lebih cepat serta keamanan yang lebih baik bagi penerima manfaat dan masyarakat,” ujar Anggoro.
Dalam kesempatan yang sama Heng Sophannarith dalam sambutannya mengapresiasi BPJAMSOSTEK yang menjadi tuan rumah ASSA Board Meeting dan menyelenggarakan webinar internasional terkait jaminan sosial.
Senada dengan Anggoro, pihaknya juga mengungkapkan bahwa penggunaan teknologi digital dapat meningkatkan efektivitas dan cakupan pertumbuhan ekonomi serta kesejahteraan masyarakat.
"Digitalisasi memainkan peran penting dalam jaminan sosial diantaranya untuk memenuhi kebutuhan peserta ketika melakukan klaim, pembayaran iuran maupun saat membutuhkan informasi terbaru terkait jaminan sosial. Selain itu teknologi juga mampu meningkatkan kualitas dan manajemen data," papar Heng Sophannarith.
Melalui webinar dan Board Meeting, Heng Sophannarith juga berharap mampu menjadi ruang untuk berbagi pengetahuan dan pengalaman dari pelaksanaan jaminan sosial di tengah era revolusi industri 4.0 dan pasca pandemi Covid 19.
Webinar yang diikuti oleh 1.800an peserta dari berbagai negara tersebut terbagi dalam 2 sesi diskusi panel, di mana masing-masing membahas isu terkait “Covid-19 and Economic Uncertainties: Impact and Policy Responses”.
Webinar ini menghadirkan narasumber Direktur Kependudukan dan Jaminan Sosial Kementerian PPN/Bappenas Muhammad Cholifihani, Achim Schmillen dari The World Bank Indonesia serta Head and Assistant Director of the
Labour and Civil Service Division ASEAN Secretariat Mega Irena
Sedangkan untuk sesi 2 membahas “Digital Solutions for Social Protection” dengan narasumber Director of Social Security Development International Social Security Association (ISSA) Raul Ruggia-Frick, Director Of Business Incubator & Accelerator CPF Board Singapore Ms Dorcas Fong, Head of Transformation SOCSO Malaysia Paul Kang Hian Beng serta Direktur Perencanaan Strategis dan TI BPJAMSOSTEK Pramudya Iriawan Buntoro.
Tak hanya webinar, dalam rangkaian ASSA Board Meeting tahun ini, BPJAMSOSTEK juga menerima estafet kepemimpinan ASSA untuk periode 2021-2022.
Selain itu, ASSA juga memberikan apresiasi kepada beberapa institusi yang berhasil melakukan inovasi terbaik dalam penyelenggaran jaminan sosial di negaranya, termasuk BPJAMSOSTEK yang mendapatkan Strategic Communication Recognition Award.
Penghargaan tersebut diberikan kepada BPJAMSOSTEK yang dinilai berhasil mengaplikasikan strategi komunikasi terpadu dalam penanganan isu atau berita.
“Saya berharap kita bisa mendapatkan pemahaman yang komprehensif tentang kondisi pekerja saat ini di dalam konteks global," jelas Anggoro.
"Saya percaya pelajaran dan pengalaman yang akan dibahas dalam webinar ini dapat memberi inspirasi bagi kita dalam memajukan jaminan sosial di setiap negara, sehingga dapat meningkatkan perlindungan dan kesejahteraan para pekerja,” pungkas Anggoro. (RO/OL-09)
Bank Dunia juga mengapresiasi program pencegahan dan penurunan stunting yang dilakukan oleh Indonesia.
Negara-negara berpendapatan menengah harus melakukan sejumlah perubahan, termasuk beralih ke praktik peternakan rendah emisi dan memanfaatkan lahan secara lebih berkelanjutan.
MENTERI Keuangan Sri Mulyani Indrawati menghadap Presiden Joko Widodo untuk melaporkan kegiatan terkait pertemuan Bank Dunia dan IMF pada Spring Meeting 2024
Transisi energi dan perubahan iklim menjadi topik utama yang didiskusikan dalam pertemuan Musim Semi Dana Moneter Internasional-Kelompok Bank Dunia Tahun 2024 di Amerika Serikat.
Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyoroti mahalnya biaya pinjaman (cost of borrowing) Bank Dunia ketimbang yang ditawarkan oleh bank pembangunan multilateral lainnya.
Kemajuan sektor fintech turut didukung oleh peningkatan akses internet, penetrasi smartphone semakin merata, dan masyarakat Indonesia terbuka mengadopsi teknologi baru.
Kepala Kantor Imigrasi Kelas I Bekasi, Uckhy Adhitya, melakukan serangkaian kunjungan ke beberapa kantor pemerintahan di Kota Bekasi
Layanan pembuatan paspor dan keimigrasian lainnya akan tetap beroperasi pada saat akhir pekan (weekend)
Selain memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, Polri berfungsi sebagai pelindung, penengah konflik, dan penyuluh masyarakat.
Firma konsultasi manajemen Kearney AS menyebut penggunaan AI berpotensi menyumbang hampir US$1 triliun produk domestik bruto (PDB) Asia Tenggara pada 2030.
Pemerintah menargetkan 18 layanan publik yang terimbas insiden serangan siber Pusat Data Nasional Sementara (PDNS) 2 bisa pulih dan melayani masyarakat pada akhir Juni 2024.
SERVER PDNS Kominfo mengalami serangan siber. Guru Besar bidang IT Prof Marsudi Wahyudi Kisworo mengatakan bahwa di dunia keamanan komputer tidak ada sistem yang dijamin keamanannya.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved