Menteri LHK : Pesan Presiden Jokowi Jelas, Harus Ada Keseimbangan

MENTERI Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) Siti Nurbaya menegaskan kembali pesan Presiden Joko Widodo, bahwa setiap pembangunan yang dilakukan pemerintah harus seiring sejalan dengan kebijakan untuk menurunkan deforestasi dan emisi.

''Pesan Presiden sudah jelas. Harus ada keseimbangan. Presiden Jokowi juga menekankan, setiap Kementerian dalam membangun apapun harus memperhatikan lingkungan dan dampaknya," tegas Menteri LHK Siti Nurbaya di Glasgow, Skotlandia, Kamis (4/11). 

"Pesan itu telah direalisasikan dalam langkah kerja lapangan yang dalam beberapa waktu ini terus berlangsung,'' ucap Menteri LHK. 

Dalam kurun waktu 6-7 tahun terakhir, Indonesia secara nyata telah menunjukkan komitmennya dalam bentuk kerja nyata di lapangan terutama dalam menekan angka deforestasi dan penurunan emisi.

Di tahun 2020, angka deforestasi turun drastis hanya tinggal 115,2 ribu hektare (ha). Angka deforestasi di tahun ini, menjadi angka deforestasi terendah dalam 20 tahun terakhir. 

Kebakaran hutan dan lahan (karhutla) juga bisa ditekan hingga 82 % di tahun 2020, saat dunia sedang mengalami cuaca esktrem yang mengakibatkan negara seperti Amerika, Kanada, dan lainnya harus mengalami karhutla.

''Kita bersyukur di tahun 2019 dan tahun 2020, Indonesia bisa terhindar dari duet bencana asap karhutla dan corona, mengingat cuaca ekstrem yang sedang melanda dunia,'' kata Menteri Siti.

Kebijakan Pemerintah

Kebijakan pemerintah lainnya dengan moratorium hutan primer dan gambut seluas 66 juta ha, penataan regulasi, pengendalian dan pemulihan lahan gambut lebih kurang 3,4 juta ha. 

Selain itu juga dilakukan optimasi lahan tidak produktif, penegakan hukum, restorasi, rehabilitasi hutan untuk pengayaan tanaman dan peningkatan serapan karbon.

''Sejak 2019 Presiden telah meningkatkan penanaman kembali 10 kali lipat, dan pengelolaan hutan lestari,'' kata Menteri Siti.

Pengendalian hutan tanaman pada sekitar 14 juta hutan tanaman dengan antara lain metode reduce impact logging serta pengelolaan perhutanan sosial untuk petani kecil.

Sampai tahun 2021 lebih kurang 4,7 juta ha telah dibagikan kepada masyarakat, dan diproyeksikan sampai dengan selesai akan mencapai 12,7 juta ha. (RO/OL-09)