Headline
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Maduro menyamakan pemilihan umum kali ini dengan salah satu pertikaian militer paling terkenal dalam perjuangan Venezuela untuk merdeka dari Spanyol.
Pada program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) BPJS Kesehatan terus melakukan percepatan untuk meningkatkan akses kesehatan masyarakat. Peluncuran Buku Statistik JKN 2015-2019 menjadi capaian untuk meningkatkan kembali akses kesehatan masyarakat.
Diketahui program JKN telah diamanatkan kepada BPJS Kesehatan telah menjadi program strategis pemerintah yang memiliki manfaat besar serta dampak positif bagi masyarakat terutama dalam hal membuka akses terhadap kesehatan bagi masyarakat tanpa kesulitan keuangan.
Direktur Utama BPJS Kesehatan, Ali Ghufron Mukti mengatakan untuk memastikan penyelenggaraan program jaminan kesehatan, program tersebut telah berhasil menjamin peserta dalam memperoleh manfaat pemeliharaan kesehatan dan perlindungan dalam memenuhi kebutuhan dasar kesehatan.
Baca juga: AHS, Integrasi Pendidikan dan Kesehatan Hasilkan Inovasi Layanan Publik
"Maka dilakukan suatu kajian dalam penyelenggaraan program jaminan kesehatan nasional JKN-KIS. Kajian terhadap penyelenggaraan program JKN-KIS dilakukan oleh DJSN bersama tentunya dengan BPJS Kesehatan yang kemudian tertuang di dalam buku statistik tahun 2015-2019 yang akan diluncurkan pada pagi hari ini," kata Ali dalam Peluncuran Buku Statistik JKN 2015-2019 secara daring, Senin (18/10).
Buku ini berisi gambaran capaian dan perkembangan program JKN-KIS yang disajikan dalam bentuk indikator kepesertaan iuran dan juga pelayanan BPJS Kesehatan.
Sesuai dengan peta jalan jaminan kesehatan nasional sebagaimana juga dicantumkan di dalam RPJMN bahwa di tahun 9 tahun 2024 98% dari penduduk.
"Ditargetkan untuk bisa dicapai sehingga ini sangat penting untuk ditekankan Bagaimana pencapaian keseluruhan masyarakat Indonesia untuk bisa masuk di dalam sistem JKN-KIS," ujarnya. (H-3)
Syarat kepesertaan JKN aktif secara eksplisit tertuang dalam Peraturan Kepolisian Negara RI Nomor 6 tahun 2023 tentang Penerbitan SKCK.
KOMISI Pemberantasan Korupsi (KPK) meyakini bahwa fraud klaim BPJS Kesehatan terjadi di seluruh Indonesia dan kerugian bisa mencapai triliunan.
PENERAPAN kelas rawat inap standar (KRIS) BPJS Kesehatan akan dilaksanakan menyeluruh untuk rumah sakit yang bekerja sama dengan BPJS Kesehatan
Direktur Utama BPJS Kesehatan Ghufron Mukti menekankan bahwa layanan kesehatan untuk peserta Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) tetap tidak berubah.
KETUA Dewan Pengawas BPJS Kesehatan Abdul Kadir memberikan sejumlah catatan berdasarkan temuan lapangan soal penerapan kelas rawat inap standar (KRIS).
KEPALA Pusat Kebijakan Pembiayaan dan Desentralisasi Kesehatan Kemenkes Ahmad Irsan Moeis menyebut hingga kini skema iuran BPJS Kesehatan sebesar 5% belum ada wacana untuk diubah.
Terlepas dari kemajuan dalam sektor kesehatan, masalah over treatment atau perawatan berlebihan tetap menjadi isu signifikan di Indonesia.
Overtreatment menyebabkan pemborosan pada biaya layanan kesehatan hingga dapat merugikan pasien.
Pemkot Manado apresiasi Dewas BPJS Kesehatan atas tercapainya UHC
MENANGGAPI pernyataan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang meyakini bahwa fraud klaim BPJS Kesehatan terjadi di seluruh Indonesia dan kerugian bisa mencapai triliunan,
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved