Headline
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Maduro menyamakan pemilihan umum kali ini dengan salah satu pertikaian militer paling terkenal dalam perjuangan Venezuela untuk merdeka dari Spanyol.
SELEKSI guru ASN PPPK tahap 1 akan segera memasuki babak akhir dengan pengumuman kelulusan peserta honorer pada Jumat (8/10) besok. Peserta yang lulus passing grade mungkin akan merasa optimistis, sebab pemerintah sudah berjanji untuk memenuhi hak mereka. Akan tetapi bagi peserta yang tidak lulus passing grade, pengumuman kelulusan menjadi tidak penting lagi.
Hal itu yang dirasakan seorang guru honorer SMK Negeri 7 Ende, Flores - Nusa Tenggara Timur, Wilfridus Kado, 30 yang mengikuti seleksi tahap 1. Baginya penundaan pengumuman hasil seleksi kurang lebih seminggu ini terasa begitu lama. Padahal dirinya sudah tahu tidak akan ada berubah lantaran skor passing grade-nya tidak mencapai standar.
"Kalau bisa cepat pengumuman biar waktu persiapan tahap kedua lebih banyak. Jangan tunda-tunda lagi," ungkap lulusan Fakultas Pertanian Universitas Flores itu kepada Media Indonesia, Kamis (8/10).
Baca juga: Digital Infrastruktur Hambat Akses Perempuan dalam Ekonomi Digital
Wilfridus yang sudah mengabdi selama 5 tahun sebagai guru honorer itu mengakui bahwa passing grade yang ditetapkan cukup tinggi. Hal itu yang menyebabkan dirinya gugur dalam seleksi tahap 1 meski hasil seleksi resmi baru akan diumumkan besok.
Selain itu, faktor lain yang cukup mengganggu persiapannya di seleksi tahap 1 adalah ketidakpastian lokasi tes. Perubahan lokasi tes yang diumumkan secara mendadak menjelang hari seleksi menunjukan kurang adanya keseriusan pemerintah dalam memperhatikan nasib para honorer.
"Kendala-kendala seperti itu harusnya tidak boleh terjadi lagi di tahap 2. Kita berharap keberpihakan pemerintah termasuk passing grade itu yang tinggi," tuturnya.
Meski tidak lulus passing grade tahap 1, alumni Pendidikan Profesi Guru (PPG) Prajabatan Daerah 3T yang mengabdi di wilayah Kecamatan Kelimutu itu tidak patah semangat. Justru, Wilfridus memberi semnangat kepada sesama rekan honorer yang sudah mengabdi lebih lama untuk tetap berjuang dalam seleksi tahap 2 nanti.
Menurutnya, pemerinrah seharusnya mengutakan para guru honorer yang sudah lama mengabdi. Sebagai guru yang masih tergolong muda, dirinya memahami kondisi yang dialami rekan honorer seniornya. Mereka sudah lama mengabdi tetapi dianggap sama dengan honorer lain yang menunjukan rendahnya penghargaan terhadap profesi seorang guru.
"Ya, saya berharap ada afirmasi khsusnya bagi honorer yang sudah lama mengabdi. Setelah itu baru kami-kami ini diperhatikan," tuturnya.
Pengalaman seleksi tahap 1 membuatnya lebih optimistis menghadapi tes berikut. Wilfridus merasa sudah mendapat gambaran dan bila ditambah keberpihakan pemerintah, maka tahap 2 nanti dirinya bersama semua guru honorer bisa mendapat hasil yang baik, sekaligus menjadi penyemangat bagi mereka untuk memberikan yang terbaik bagi generasi bangsa.
Adapun, dalam pengumuman hasil seleksi PPPK tahap 1 besok, pemerintah juga akan mengumumkan kebijakan afirmasi yang baru. Hal itu menjadi angin segar yang dinanti-nantikan para guru honorer. (H-3)
Peserta capim dan dewas KPK ) harus memiliki visi perbaikan untuk lembaga antirasuah tersebut.
Lolosnya keempat anggota orang ini semakin menegaskan bahwa TWK yang dilakukan eks pimpinan KPK Firli Bahuri adalah alat untuk menyingkirkan orang-orang berintegritas dan terbaik dari KPK.
PANITIA Seleksi (Pansel) Calon Pimpinan dan Dewan Pengawas KPK untuk periode 2024-2029 mengumumkan sebanyak 236 orang lulus seleksi administrasi capim KPK.
Kemenkumham kembali membuka seleksi Calon Taruna/i (Catar) Politeknik Imigrasi (Poltekim) dan Politeknik Ilmu Pemasyarakatan (Poltekip) untuk Tahun Anggaran 2024.
Pansel menjadi penyaring utama untuk mendapatkan sepuluh calon pimpinan KPK yang akan diserahkan ke DPR.
Jaksa Agung Sanitiar (ST) Burhanuddin memberikan pesan khusus kepada lima jaksa yang mendaftar seleksi calon pimpinan (Capim) KPK periode 2024-2029.
PPPK di lingkungan Pemerintah Kabupaten Purwakarta belum mendapatkan gaji sejak dilantik pada awal Juni yang lalu.
MenPAN RB menyebut status kepegawaian di Indonesia hanya dua yaitu PNS dan PPPK. Jika bukan PNS atau PPPK alias honorer otomatis diberhentikan.
PERSOALAN isu cleansing guru honorer atau pemberhentian 107 orang guru honorer di sekolah negeri di Jakarta baru-baru ini sangat mengagetkan.
DINAS Pendidikan (Disdik) DKI Jakarta menyalahkan kepala sekolah karena merekrut guru honorer secara maladministrasi. Pengangkatan guru honorer dilakukan tanpa sepengetahuan Disdik.
Kepala Bidang Advokasi Guru P2G, Iman Zanatul Haeri mengatakan praktik kebijakan cleansing guru honorer tidak sesuai amanat UU Guru dan Dosen Nomor 14 tahun 2005.
Seharusnya guru honorer yang sudah mengajar cukup lama harus dihargai, dihormati dan diperjuangkan untuk menjadi guru P3K, bukan justru dipecat.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved