Headline
Presiden perintahkan investigasi atas tragedi Bekasi Timur.
Presiden perintahkan investigasi atas tragedi Bekasi Timur.
Kumpulan Berita DPR RI
PRESIDEN Joko Widodo menginstruksikan agar biaya tes swab PCR diturunkan menjadi Rp450 - Rp550 ribu. Hal tersebut juga direspon oleh Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI).
"Instruksi ini patut diapresiasi, sebab harga tes PCR akan turun dari Harga Eceran Tertinggi (HET) selama ini," Ujar Tulus Abadi, Ketua Pengurus Harian YLKI, Senin (16/8).
Lebih lanjut, Tulus mengatakan perlu adanya catatan terkait permasalahan harga tes PCR. Pertama, perlu diadakan audit harga tes swab PCR agar hal ini lebih transparan dan akuntabel. "Dengan audit tersebut, bisa diketahui berapa struktur harga tes PCR yang sesunggugnya," terangnya.
Selain itu, dirinya juga mengungkap perlu adanya audit tata niaga. Hal ini untuk mengetahui apakah selama ini adanya dugaan praktek persaingan usaha tidak sehat.
"Misalnya, adakah dugaan kartel harga? oleh karena itu, musti ada investigasi oleh KPPU untuk membuktikannya," lanjut Tulus
Terakhir tulus menyarankan agar komponen pajak dari aktivitas tes PCR dihilangkan. Hal ini sebagai upaya harga tes swab PCR yang saat ini melambung tinggi, harganya bisa turun. Hal itu sejalan dengan instruksi Presiden mengenai hal ini.
"Misalnya PNBP (Penerimaan Negara Bukan Pajak), atau bahkan komponen pajak lainnya, Tidak etis pemerintah memungut PNBP dan pajak pada tes PCR," pungkasnya. (OL-13)
Baca Juga: Utang Luar Negeri Indonesia Triwulan II 2021 Stagnan
YLKI menegaskan kecelakaan kereta di Stasiun Bekasi Timur menjadi alarm keras untuk reformasi sistem keselamatan dan pemisahan jalur KA.
Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) menyatakan penolakan tegas terhadap wacana pengenaan pajak atas penggunaan jalan tol yang kembali mencuat.
Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) menegaskan bahwa perlindungan konsumen di Indonesia masih menghadapi persoalan mendasar yang bersifat struktural.
YAYASAN Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) menanggapi kebijakan Kementerian Kesehatan (Kemenkes) terkait kewajiban pencantuman label gizi berupa label Nutri-level pada pangan siap saji.
Rio juga menjelaskan penonaktifan 11 juta PBI JKN secara mendadak merupakan pelajaran yang seharusnya tidak terulang.
Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia menekankan kenaikan iuran JKN harus memperhitungkan kemampuan bayar masyarakat dan mendorong penghapusan denda.
Jubir Kemenkes Mohammad Syahril mengakui banyak sekali pengalaman yang didapat masyarakat Indonesia selama pandemi beberapa waktu lalu dalam penanganan penyebaran covid-19.
PERKEMBANGAN kasus covid-19 nasional dalam kondisi terkendali. Kasus yang menyerang pernapasan itu hanya bertambah 68 orang per Minggu, 25 Juni 2023.
Kementerian Kesehatan (Kemenkes) menghapus kebijakan regimen vaksin covid-19. Dengan begitu masyarakat bisa melakukan vaksin tanpa harus menyesuaikan dengan jenis vaksin sebelumnya
"Fase akut pandemi sudah selesai. Sars-CoV-2 akan tetap bersirkulasi seperti Virus flu lainnya. Selalu ada fluktuasi jumlah kasus yang lebih penting sistem kesehatan punya kesiapan
Screening covid-19 harus digencarkan seiring kembali melonjaknya kasus covid-19 di Indonesia. Dalam dua hari terakhir, jumlah kasus aktif harian mencapai angka lebih dari 1.000 orang.
"Para pelancong dari Tiongkok ke Prancis tidak lagi diwajibkan untuk menunjukkan hasil tes RT-PCR negatif dalam waktu 48 jam atau mengisi formulir pernyataan kesehatan,"
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved