Headline
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Maduro menyamakan pemilihan umum kali ini dengan salah satu pertikaian militer paling terkenal dalam perjuangan Venezuela untuk merdeka dari Spanyol.
PRESIDEN Joko Widodo menginstruksikan agar biaya tes swab PCR diturunkan menjadi Rp450 - Rp550 ribu. Hal tersebut juga direspon oleh Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI).
"Instruksi ini patut diapresiasi, sebab harga tes PCR akan turun dari Harga Eceran Tertinggi (HET) selama ini," Ujar Tulus Abadi, Ketua Pengurus Harian YLKI, Senin (16/8).
Lebih lanjut, Tulus mengatakan perlu adanya catatan terkait permasalahan harga tes PCR. Pertama, perlu diadakan audit harga tes swab PCR agar hal ini lebih transparan dan akuntabel. "Dengan audit tersebut, bisa diketahui berapa struktur harga tes PCR yang sesunggugnya," terangnya.
Selain itu, dirinya juga mengungkap perlu adanya audit tata niaga. Hal ini untuk mengetahui apakah selama ini adanya dugaan praktek persaingan usaha tidak sehat.
"Misalnya, adakah dugaan kartel harga? oleh karena itu, musti ada investigasi oleh KPPU untuk membuktikannya," lanjut Tulus
Terakhir tulus menyarankan agar komponen pajak dari aktivitas tes PCR dihilangkan. Hal ini sebagai upaya harga tes swab PCR yang saat ini melambung tinggi, harganya bisa turun. Hal itu sejalan dengan instruksi Presiden mengenai hal ini.
"Misalnya PNBP (Penerimaan Negara Bukan Pajak), atau bahkan komponen pajak lainnya, Tidak etis pemerintah memungut PNBP dan pajak pada tes PCR," pungkasnya. (OL-13)
Baca Juga: Utang Luar Negeri Indonesia Triwulan II 2021 Stagnan
Pemerintah harus menelusuri rantai pasok makanan tersebut agar kualitas hidup masyarakat tidak makin terancam. Terlebih camilan tersebut diketahui banyak beredar di kalangan anak-anak.
Aturan anyar BPOM tersebut sejalan dengan Undang-Undang Perlindungan Konsumen yang bertujuan melindungi hak-hak konsumen, termasuk hak untuk mendapatkan informasi yang benar.
Survei YLKI menunjukkan masih banyak masyarakat yang belum memahami makna label hemat energi pada produk AC.
YLKI mempertanyakan keputusan pemerintah untuk menunda penerapan cukai terhadap minuman berpemanis dalam kemasan (MBDK) dan plastik hingga kemungkinan tahun 2025.
Platform aduansalahsusu.id. merupakan sarana bagi masyarakat untuk mengawal kebijakan pemerintah terkait konsumsi dan promosi kental manis.
YLKI mencatat dalam pelaporan komoditas jasa keuangan, aduan mengenai pinjol mendominasi dengan persentase 50% di sepanjang 2023.
Jubir Kemenkes Mohammad Syahril mengakui banyak sekali pengalaman yang didapat masyarakat Indonesia selama pandemi beberapa waktu lalu dalam penanganan penyebaran covid-19.
PERKEMBANGAN kasus covid-19 nasional dalam kondisi terkendali. Kasus yang menyerang pernapasan itu hanya bertambah 68 orang per Minggu, 25 Juni 2023.
Kementerian Kesehatan (Kemenkes) menghapus kebijakan regimen vaksin covid-19. Dengan begitu masyarakat bisa melakukan vaksin tanpa harus menyesuaikan dengan jenis vaksin sebelumnya
"Fase akut pandemi sudah selesai. Sars-CoV-2 akan tetap bersirkulasi seperti Virus flu lainnya. Selalu ada fluktuasi jumlah kasus yang lebih penting sistem kesehatan punya kesiapan
Screening covid-19 harus digencarkan seiring kembali melonjaknya kasus covid-19 di Indonesia. Dalam dua hari terakhir, jumlah kasus aktif harian mencapai angka lebih dari 1.000 orang.
"Para pelancong dari Tiongkok ke Prancis tidak lagi diwajibkan untuk menunjukkan hasil tes RT-PCR negatif dalam waktu 48 jam atau mengisi formulir pernyataan kesehatan,"
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved