Headline
Presiden perintahkan investigasi atas tragedi Bekasi Timur.
Presiden perintahkan investigasi atas tragedi Bekasi Timur.
Kumpulan Berita DPR RI
PENINGKATAN jumlah zona merah penyebaran covid-19 di luar pulau Jawa dan Bali harus diwaspadai lewat kesiapan para pemangku kepentingan di daerah dan sejumlah fasilitas kesehatan beserta kelengkapannya.
"Kondisi sebaran zona merah covid-19 di luar Jawa dan Bali harus segera disikapi dengan langkah nyata dari para pemangku kepentingan di pusat dan daerah," kata Wakil Ketua MPR Lestari Moerdijat dalam keterangan tertulisnya, Kamis (5/8).
Catatan Satgas penanganan Covid-19 per Minggu (1/8) terjadi penambahan zona merah di Tanah Air menjadi 33 provinsi dengan 240 kabupaten/kota. Sepekan sebelumnya, Minggu (25/7), zona merah tercatat di 32 provinsi dan 195 kabupaten/kota.
Meski dalam catatan tersebut jumlah zona merah tertinggi tercatat berturut-turut di Jawa Timur (32 kabupaten/kota) dan Jawa Tengah (27 kabupaten/kota), sebaran zona merah di luar Jawa dan Bali jauh lebih banyak. Menurut Lestari, kondisi tersebut harus direspons dengan segera untuk memastikan kesiapan setiap pemerintah daerah.
Rerie, sapaan akrab Lestari, mengapresiasi rencana pemerintah untuk mereplikasi penanganan lonjakan kasus positif covid-19 di Jawa-Bali untuk menekan pertambahan zona merah di luar Jawa-Bali. Namun, ujar Rerie, harus diingat kondisi sarana dan prasarana kesehatan serta infrastruktur di luar Jawa dan Bali sangat berbeda.
Dengan begitu, jelas anggota Majelis Tinggi Partai NasDem tersebut, kesiapan setiap daerah harus benar-benar rinci untuk menjalankan strategi yang serupa dengan provinsi-provinsi di Jawa-Bali. Upaya tersebut, ujarnya, untuk menghindari strategi yang direncanakan belum bisa diterapkan karena terjadi kendala teknis yang tidak diantisipasi.
Jangan sampai, tegas Rerie, ketidaksiapan daerah di luar Jawa-Bali dalam mengantisipasi lonjakan kasus positif covid-19 menambah daftar jumlah kematian akibat virus korona yang per Rabu (4/8) menembus 100 ribu orang. Rerie berharap para pemangku kepentingan di pusat dan daerah benar-benar mampu berkolaborasi dengan baik, sehingga berbagai upaya pengendalian penyebaran covid-19 di Tanah Air bisa dilaksanakan sesuai rencana.
Baca juga: Kemenkes : Stok Vaksin Covid-19 Masih Aman
Dukungan masyarakat, tegas Rerie, dalam bentuk menjalankan protokol kesehatan di keseharian dan kesediaan divaksinasi akan sangat membantu langkah-langkah pengendalian penyebaran virus korona. Menerapkan protokol kesehatan dalam keseharian seperti memakai masker, menjaga jarak, mencuci tangan dengan sabun, dan menghindari kerumunan, serta bersedia divaksinasi, menurut Rerie, merupakan upaya anak bangsa ikut berjuang membebaskan Ibu Pertiwi dari ancaman covid-19. (OL-14)
KETUA Umum Partai NasDem Surya Paloh, meminta seluruh kadernya untuk memperkuat dan merapatkan barisan untuk menghadapi dinamika politik yang terus berubah.
WAKIL Ketua Umum Partai NasDem sekaligus Wakil Ketua DPR RI, Saan Mustopa, merespons usulan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terkait pembatasan masa jabatan ketua umum partai politik.
FRAKSI Partai NasDem DPR RI mengusulkan kenaikan angka ambang batas parlemen (parliamentary threshold) dalam sistem pemilu mendatang.
Meski demikian, Kholid menegaskan bahwa setiap partai memiliki kedaulatan dalam mengatur mekanisme internalnya.
Menurut dia, figur-figur yang ingin menjadi calon presiden atau wakil presiden juga harus masuk terlebih dahulu sebagai kader partai politik.
KETUA Harian DPP Partai Gerindra Sufmi Dasco Ahmad membantah isu soal NasDem dan Gerindra akan melakukan penyatuan atau merger.
Pemerintah Provinsi DKI Jakarta mulai mewacanakan untuk menjangkau wilayah hulu dengan melibatkan pemerintah daerah penyangga dalam pembasmian ikan invasi Sapu-sapu.
Apkasi memandang pentingnya membangun komunikasi yang hangat dan solutif antara daerah dan pusat guna memastikan kebijakan nasional selaras dengan realitas di lapangan.
Wakil Menteri Transmigrasi (Wamentrans) Viva Yoga Mauladi menyebut saat ini ada sekitar 60 proposal pembukaan kawasan transmigrasi baru yang diajukan pemerintah daerah.
Sedangkan per hari ini, Gubernur Kalimantan Selatan menegaskan tidak akan menerapkan WFH.
Dalam kurun waktu tersebut, imbuhnya, pemda terlihat masih gencar melakukan penambahan pegawai, baik PNS maupun Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK).
Meski begitu ia tetap mengapresiasi langkah pemerintah dalam upaya pengentasan TB. Namun program eliminasi TB harus dipantau agar implementasinya optimal.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved