Kemensos-Bulog Salurkan 200 Ton Beras Kepada 10 Juta KPM

KEMENTERIAN Sosial (Kemensos) bermitra dengan Perum Bulog menyalurkan beras dengan total 200 ton untuk 10 juta keluarga penerima manfaat (KPM) program keluarga harapan (PKH) dan 10 juta KPM bantuan sosial tunai (BST) dengan paket besar 10 kg per KPM.

"Yang menyalurkan Perum Bulog, Kemensos hanya mengirimkan data penerima kepada Menteri Keuangan. Tujuan penyaluran beras untuk memenuhi sebagian kebutuhan pokok para KPM yang terdampak pandemi,” kata Menteri Sosial Tri Rismaharini dalam keterangannya yang diterima di Jakarta, Minggu (18/7).

Selain itu, ada bantuan beras lima kilogram yang khusus program Kemensos. Bantuan diberikan kepada masyarakat pekerja sektor informal yang tidak bisa bekerja karena terdampak PPKM Darurat, antara lain pedagang kaki lima, pemilik warung, pengemudi ojek, dan pekerja lepas di Jawa dan Bali.

“Data penerima bantuan beras lima kilogram ini dari usulan pemerintah daerah. Penerima adalah mereka yang tidak menerima atau di luar penerima tiga jenis bansos reguler, yakni PKH, Bantuan Pangan Non-Tunai (BPNT)/Kartu Sembako dan BST,” kata dia.

Bantuan beras disalurkan melalui Dinas Sosial kabupaten/kota untuk warga terdampak covid-19 di seluruh kabupaten/kota di wilayah Jawa dan Bali. Setiap kabupaten/kota mendapatkan bantuan 3.000 paket dan masing-masing keluarga mrndapatkan sebanyak lima kilogram untuk 122 kabupaten/kota, dan 6.000 paket masing-masing lima kilogram untuk enam ibukota provinsi,” kata dia. Risma menambahkan untuk bansos PKH dan Bantuan Pangan Non-Tunai (BPNT)/Kartu Sembako, sudah disalurkan sejak awal Juli.

Secara umum, dalam rangka pelaksanaan program perlindungan sosial, Kemensos mengoptimalisasi program bansos reguler, yakni PKH, Bantuan Pangan Non-Tunai (BPNT)/Kartu Sembako, dan BST. PKH tahap ketiga yakni untuk bulan Juli-Agustus-September, disalurkan pada Juli 2021.

Kemensos, imbuhnya,  juga mencairkan BST untuk 10 juta KPM selama Mei Juni, yang cair pada Juli, kemudian 18,8 juta KPM BPNT/Kartu Sembako mendapatkan tambahan dua bulan, yakni Juli dan Agustus. Anggaran untuk PKH sebesar Rp28,3 triliun dan BPNT/Kartu Sembako sebesar Rp42,3 triliun yang disalurkan melalui Bank-Bank Milik Negara (Himbara).

Untuk BST anggaran sebesar Rp15,1 triliun yang disalurkan oleh PT Pos Indonesia. “Dengan bansos ini diharapkan meningkatkan daya beli masyarakat,” pungkas Risma.

Sempat tertahan

Sebelumnya, dalam konferensi pers pada Sabtu (17/7) Risma  mengakui adanya keterlambatan dalam penyaluran BST  kepada Keluarga Penerima Manfaat (KPM). Meski sudah mulai disalurkan sejak awal Juli 2021.

"Saya sampaikan untuk PKH, Bantuan Pangan Non-tunai (BPNT) dan BST itu sudah mulai disalurkan sejak awal Juli. Memang masih belum selesai karena sempat ada yang ditahan," katanya. Risma mengungkapkan ada KPM yang mengadu belum menerima BST, namun setelah dikroscek ternyata KPM tersebut sudah pindah dan melapor ke Ketua RT/RW setempat.

"Ternyata lapor ke saya 'saya kok nggak terima (BST)?' Ternyata pindah dia tanpa memberitahu Pak RT, sehingga kita juga sempat hentikan," ungkap Mantan Walikota Surabaya tersebut. Selain itu, Risma menyebutkan ada proses pendataan yang meninggal dan sebagainya sehingga harus mengganti data baru yang disampaikan ke bank sebagai bank penyalur untuk mengubah data tersebut sehingga belum tuntas. Risma menyebutkan pihaknya harus melakukan cek dengan data agar sesuai aturan. (Ant/H-1)