Headline
Presiden perintahkan investigasi atas tragedi Bekasi Timur.
Presiden perintahkan investigasi atas tragedi Bekasi Timur.
Kumpulan Berita DPR RI
WAKIL Kementerian Agama Zainut Tauhid mengatakan keputusan Kerajaan Arab Saudi tentang kuota haji 2021 menepis isu mengenai lemahnya diplomasi Indonesia. Sebelumnya, muncul isu salah satunya mengenai lemahnya diplomasi Indonesia terhadap Arab Saudi menjadi penyebab Indonesia tidak memberangkatkan jemaah pada Haji tahun ini.
"Hal tersebut menepis banyak hoaks yang beredar di masyarakat tentang pembatalan penyelenggaraan haji Indinesia tahun 2021, seperti hoaks masalah diplomasi, vaksin dan tanggungan utang yang belum dibayar," kata Zainut kepada Media Indonesia, Sabtu (12/6).
Zainut mengatakan keputusan Arab Saudi tentang pembatasan kuota haji jelas karena masih adanya pandemi covid-19.
"Keputusan Pemerintah KSA sejalan dengan keputusan Pemerintah Indonesia, bahwa covid-19 yang menjadi alasan utama tidak dibukanya jemaah haji dari luar Arab Saudi," kata Zainut.
Baca juga: Menag: Seperti Indonesia, Arab Saudi Menomorsatukan Keselamatan
Seperti diketahui, Kerajaan Arab Saudi mengambil keputusan membatasi pendaftaran haji tahun ini sehubungan dengan pandemi covid-19.
"Didasarkan pada keinginan terus-menerus Kerajaan untuk memungkinkan para tamu dan pengunjung di Masjidil Haram dan Masjid Nabawi untuk melakukan ritual haji dan umrah. Kerajaan mengutamakan kesehatan dan keselamatan manusia," ungkap Kementerian Kesehatan dan Haji, dilansir dari Arab News, Sabtu (12/6),
Orang yang diizinkan melaksanakan ibadah haji berusia 18 hingga 65 tahun dan harus terbebas dari penyakit kronis. Selain itu, calon jemaah haji juga telah menjalani vaksinasi sedikitnya satu dosis vaksin covid-19 minimal 14 hari sebelumnya atau jemaah yang telah sembuh dari korona dan telah mendapatkan vaksin.
Sementara itu, Arab News melaporkan seorang wakil menteri haji mengatakan Arab Saudi mendapatkan informasi bahwa negara-negara Muslim dan Organisasi Kerja Sama Islam (OKI) juga menyambut baik keputusan Kerajaan Arab Saudi.
pemahaman yang besar dari negara-negara Muslim atas keputusan untuk membatasi peserta haji tahun ini. Organisasi Kerjasama Islam telah menyambut baik keputusan Arab Saudi untuk membatasi haji 2021 untuk jemaah haji dari dalam Kerajaan. (OL-4)
Hingga 29 April 2026, sebanyak 122 kelompok terbang (kloter) atau 47.834 jemaah telah diberangkatkan menuju Tanah Suci.
Ia memastikan bahwa kondisi para korban terus dipantau secara intensif oleh petugas, dengan seluruh kebutuhan medis maupun logistik telah terpenuhi.
Emirat Arab resmi umumkan keluar dari OPEC dan OPEC+ mulai 1 Mei. Langkah strategis ini diambil di tengah krisis energi akibat konflik di Selat Hormuz.
Arab Saudi mendesak Dewan Keamanan PBB secara eksplisit mengecam serangan Iran sejak awal krisis, sembari menyoroti pentingnya keamanan Selat Hormuz bagi ekonomi global.
Di sisi lain, layanan kesehatan di Daerah Kerja Madinah juga terus dioptimalkan. Tercatat 1.373 jemaah menjalani rawat jalan.
Arab Saudi intensifkan diplomasi di Libanon melalui Perjanjian Taif untuk melucuti senjata Hizbullah di tengah goyahnya gencatan senjata Israel-Hizbullah.
KPK resmi mencegah Asrul Azis Taba dan Ismail Adham ke luar negeri terkait dugaan korupsi kuota haji 2023-2024 yang menyeret eks Menag Yaqut Cholil Qoumas.
Lebih dari 2.000 warga Nabire harus menunggu hingga 28 tahun untuk berangkat haji. Apa yang menyebabkan antrean panjang ini? Simak penjelasan lengkapnya!
KEMENTERIAN Haji dan Umrah (Kemenhaj) mulai mengkaji skema haji tanpa memerlukan antre lama di Indonesia.
Kasus ini mencuat setelah adanya dugaan manipulasi pembagian 20 ribu kuota haji tambahan yang diberikan Pemerintah Arab Saudi.
KPK panggil lima saksi swasta dalam kasus dugaan korupsi kuota haji Kemenag. Pembagian kuota tambahan disorot karena diduga tak sesuai aturan.
Pertemuan itu diduga kuat menjadi pemicu lahirnya diskresi pembagian rata kuota tambahan.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved