Headline
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Maduro menyamakan pemilihan umum kali ini dengan salah satu pertikaian militer paling terkenal dalam perjuangan Venezuela untuk merdeka dari Spanyol.
WAKIL Menteri Agama Zainut Tauhid Sa'adi meminta masyarakat terutama calon jamaah haji agar tak termakan isu-isu bohong (hoaks) soal penyelenggaraan haji dan meminta bersabar karena belum ada kepastian apapun dari Arab Saudi.
"Saya tekankan mohon kepada para pihak untuk tidak mengembangkan isu-isu yang menyesatkan, yang membuat masyarakat tidak mendapatkan informasi yang benar," ujar Zainut di Jakarta, hari ini.
Berdasarkan laporan yang ia terima, berbagai macam isu hoaks soal haji berkembang di masyarakat. Seperti, pembatalan haji di Indonesia disebabkan vaksin Sinovac yang belum teregistrasi WHO.
Kemudian pembatalan haji soal adanya tunggakan pembayaran akomodasi di Arab Saudi yang membuat pemerintah setempat tak membuka pintu bagi calon jamaah Indonesia.
Baca juga: Calon Jemaah Haji Diharapkan Terima Apapun Keputusan Pemerintah
Satu lagi perihal adanya kasus peradilan seseorang di Arab Saudi. Tiga isu tersebut selalu dikaitkan dengan pembatalan haji bagi calon jamaah asal Indonesia. Padahal masalah belum pastinya penyelenggaraan haji murni karena situasi COVID-19 yang belum reda.
"Ini murni kalau tidak ada pemberangkatan itu murni situasi kondisi COVID-19. Kami mengimbau masyarakat untuk tidak percaya yang membuat situasi tidak kondusif," kata dia.
Sebelumnya, Zainut meminta kepada calon jamaah haji menata hati untuk menerima keputusan apapun termasuk yang paling pahit yakni tidak ada pemberangkatan haji untuk tahun ini.
Ia mengatakan hingga saat ini pemerintah Indonesia masih menunggu kepastian penyelenggaraan haji dari otoritas kerajaan Arab Saudi. Belum ada informasi terbaru apakah akan dibuka maupun tidak.
"Jadi masyarakat utamanya atau jamaah haji harus menyiapkan diri, menata hatinya, agar bisa menerima keputusan dari pemerintah dalam bentuk apapun termasuk keputusan paling pahit jika misalnya pemerintah tak menyelenggarakan ibadah haji," kata dia.(Ant/OL-4)
Munas VI AMPHURI juga telah menetapkan tim formatur berjumlah lima orang yang bertugas menyusun kepengurusan DPP AMPHURI masa bakti 1446-1450H.
Asphirasi berupaya melakukan penguatan sektor hulu industri haji dan umraH
Setiap sen rupiah yang dikeluarkan oleh BPKH atas permintaan Kementerian Agama guna penyelenggaraan haji wajib atas persetujuan DPR RI dalam kapasitasnya sebagai pengawas eksternal.
BPKH Limited selaku anak usaha Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) menandatangani kontrak pengelolaan dua hotel di Arab Saudi.
Pameran Travel Haji dan Umrah Kembali digelar di berbagai Kota di Indonesia, termasuk di Jakarta
Acara yang dikemas dalam International Islamic Expo 2024 menjadi sebuah forum pertukaran ide baru antara para praktisi pariwisata muslim,
Beragama yang berkualitas adalah ketika kita bisa berdampak serta turut berkontribusi pada sebuah transformasi sosial.
MUNGKIN ada di antara kita bertanya apakah penyelenggaraan haji 1445 H/2024 M yang baru usai sukses atau tidak? Apa ukurannya?
Kasubdit Kepustakaan Islam Kemenag, Nur Rahmawati, menekankan peran strategis perpustakaan masjid dalam menyebarkan informasi dan edukasi terkait kebencanaan.
Dalam menyalurkan santunan, Kemenag RI melibatkan Kanwil Kemenag se-Indonesia, BAZNAS, LAZ, BSI, serta beberapa bank syariah.
Kementerian Agama (Kemenag) menyiapkan sejumlah langkah untuk mengantisipasi potensi konflik yang mungkin terjadi pada saat Pilkada Serentak 2024.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved